10 Provinsi dengan Jumlah PHK Terendah
Sosial • 9 Desember 2025Wilayah timur seperti provinsi Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua mendominasi sebagai provinsi dengan daftar PHK terendah.
Wilayah timur seperti provinsi Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua mendominasi sebagai provinsi dengan daftar PHK terendah.
Aceh jadi provinsi yang paling banyak mengalami kerugian material dengan kerusakan terbanyak pada fasilitas jembatan, mencapai 312 unit.
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), sektor desa menyumbang jumlah kasus korupsi terbanyak pada 2024 dengan total 77 kasus.
Besarnya konflik di provinsi padat penduduk mencerminkan tekanan lahan yang terus meningkat, terutama di wilayah dengan lebih dari 40 juta jiwa seperti Jabar.
Agak Laen: Menyala Pantiku! berhasil mengumpulkan 4 juta penonton per 8 Desember 2025, jadi film Indonesia terlaris ke-3 2025.
Nusa Tenggara Timur mempunyai jumlah tenaga kesehatan terbanyak dibanding provinsi dengan daerah tertinggal lainnya, dengan total 24.986 nakes pada 2024.
Menurut survei populix, 42% responden konsumen RI menghindari produk dengan pengawet atau pewarna buatan.
Panjang jalan dalam kondisi baik paling banyak ditemui di tingkat kewenangan kabupaten-kota, dengan panjang mencapai 181 ribu km pada 2024.
Jawa Barat jadi provinsi yang paling terdampak jumlah PHK-nya, dikuti oleh beberapa provinsi lain di Jawa.
DKI Jakarta jadi provinsi dengan anggaran lingkungan hidup tertinggi, lebih besar dari total 37 provinsi lainnya jika digabungkan.
Wilayah Papua menjadi wilayah di mana kelima provinsinynya memiliki Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tertinggi.
Baik guru negeri maupun swasta, keduanya telah memperoleh beragam jenis jaminan kerja walaupun persentase kepemilikannya masih mengalami ketimpangan.
Menurut BPS, Jakarta memiliki persentase komuter disabilitas tertinggi dengan total 2,49%.
Jumlah sepeda motor Indonesia jauh mendominasi dibanding kendaraan lainnya dengan total mencapai 139,45 juta unit per 2024.
Terjadi lonjakan emosi selama bencana Sumatra terutama terhadap penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Pemerintah resmi menetapkan 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama untuk tahun 2026.
Pemerintah menghadirkan transportasi khusus guna mempercepat logistik petani, pedagang, dan UMKM daerah terpencil.
Proporsi anak disabilitas yang tidak sekolah tercatat jauh lebih tinggi ketimbang anak nondisabilitas.
Menurut laporan Drone Emprit, sebanyak 60% pembahasan terkait bencana Sumatra oleh media daring punya sentimen positif, hanya 17% yang negatif.
Rekor penonton tercapai empat hari setelah penayangan perdana di berbagai bioskop Indonesia.
Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.
Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook