Perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan ruang hidup di ujung timur Indonesia kembali menjadi sorotan publik pasca rilisnya film dokumenter investigasi teranyar berjudul Pesta Babi karya sutradara Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale.
Mengambil latar di Papua Selatan, film ini mengupas dampak kelam dari alih fungsi hutan adat menjadi proyek industri skala besar yang secara langsung mengancam ekosistem serta hak ulayat warga lokal.
Realitas yang diangkat dalam film tersebut sejalan dengan fakta di lapangan. Bukan lagi rahasia bahwa deforestasi di Tanah Papua menjadi salah satu pusaran masalah lingkungan yang tak kunjung usai di Indonesia.
Berdasarkan hasil survei Kawula17, sebanyak 33% publik bahkan mendesak agar krisis deforestasi demi pembukaan lahan sawit di Papua dijadikan prioritas utama yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
Lebih dari itu, kekecewaan publik terhadap eksploitasi alam ini cukup tinggi. Dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat, program perkebunan kelapa sawit di Papua menempati urutan kedua sebagai kebijakan dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi setelah isu pengadaan 19 juta lapangan kerja.
Tercatat, lebih dari separuh atau sebanyak 51% responden merasa tidak puas dengan masifnya pembabatan hutan untuk perluasan lahan sawit di Bumi Cenderawasih.
Dalam rentang waktu tahun 2002 hingga 2025, Tanah Papua tercatat telah kehilangan hutan alam seluas 778,3 ribu hektare (ha). Angka kehilangan ini bergerak fluktuatif setiap tahunnya.
Sebagai catatan, Global Forest Watch (GFW) masih menggunakan acuan data wilayah administratif sebelum pemekaran Papua tahun 2022, yaitu ketika provinsi yang ada hanya Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, data yang disajikan tetap mencakup keseluruhan wilayah Tanah Papua, meskipun saat ini pembagian provinsinya telah bertambah.
Pada dekade pertama, tepatnya kurun 2002-2011, laju deforestasi di Papua terpantau masih cukup terkendali dan stabil. Setiap tahunnya, luasan pembukaan hutan berada di angka 13-26 ribu ha.
Namun, lonjakan signifikan mulai tercatat pada tahun 2012, dengan angka hilangnya tutupan pohon melesat hingga 45,9 ribu ha. Tren ini terus merangkak naik dan akhirnya mencapai titik tertingginya dalam dua dekade terakhir pada tahun 2015, dengan luas pembukaan lahan yang menyentuh angka 82 ribu ha.
Memasuki tahun 2016, grafik deforestasi di Tanah Papua mulai melandai ke angka 70 ribu ha dan perlahan menunjukkan tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya.
Sepanjang 2017-2024, deforestasi tahunan berhasil ditekan dan berada angka 23-44 ribu ha. Sayangnya, pada awal tahun 2025, bayang-bayang deforestasi kembali menguat dengan tercatatnya angka kehilangan hutan seluas 40 ribu ha.
Secara akumulatif, dari total 778,3 ribu ha hutan yang hilang di daratan Papua sepanjang 2002-2025, wilayah yang paling parah terdampak berada di Provinsi Papua dengan total deforestasi mencapai 522,4 ribu ha.
Saat ini, wilayah tersebut telah dimekarkan menjadi empat provinsi terpisah, yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan yang menjadi latar utama dalam film Pesta Babi.
Di sisi lain, luas hutan yang hilang di bagian barat, atau yang kini secara administratif telah dimekarkan menjadi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, mencapai luasan 255,9 ribu ha.
Baca Juga: Deforestasi Indonesia Tembus 433 Ribu Hektare, Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir
Jejak Deforestasi di Bawah Era Menteri Kehutanan
Jika membedah data pembukaan hutan berdasarkan masa kepemimpinan Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia (RI), Siti Nurbaya Bakar yang menjabat selama dua periode di era Presiden Joko Widodo (2014-2024) mencatatkan angka deforestasi terbesar di Papua.
Adapun pembagian periode kepemimpinan Menhut RI dalam data ini disesuaikan dengan ketersediaan pelaporan yang disediakan secara tahunan. Kemudian mengingat siklus pergantian kabinet di Indonesia umumnya terjadi pada bulan Oktober, maka akumulasi deforestasi pada tahun transisi tersebut masih diatribusikan kepada menteri yang menjabat sebelumnya.
Oleh karena itu, angka deforestasi untuk menteri yang baru dilantik mulai dihitung pada periode tahun berikutnya.
Selama masa jabatannya, total hutan alam yang beralih fungsi mencapai 399 ribu ha. Angka ini merepresentasikan 51,3% dari total keseluruhan deforestasi yang terjadi antara 2002 hingga 2025. Puncak hilangnya hutan terluas, yaitu 82 ribu ha pada tahun 2015 juga terjadi dalam periode kepemimpinannya.
Sebaliknya, rekor deforestasi paling minim terjadi pada era Menhut Mohamad Prakosa di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (2002-2004). Pada masa ini, Tanah Papua kehilangan 54,7 ribu ha hutannya.
Bergeser ke era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menhut Malem Sambat Kaban yang bertugas pada 2005-2009 mencatatkan angka deforestasi sebesar 93,5 ribu ha.
Sementara itu, penerusnya di Kabinet Indonesia Bersatu II, Zulkifli Hasan (2010-2014), justru mendapati lonjakan deforestasi yang cukup tajam hingga menyentuh luasan 191,1 ribu ha, meski hanya menjabat dalam satu periode.
Kini, tongkat estafet Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI berada di tangan Raja Juli Antoni yang dilantik pada era Presiden Prabowo Subianto. Dalam kurun waktu setahun awal kepemimpinannya hingga 2025, luas deforestasi yang telah tercatat mencapai 40 ribu ha.
7 Perusahaan dengan Deforestasi untuk Sawit Terbesar di Papua
Nusantara Atlas telah merangkum daftar perusahaan yang paling banyak mengubah hutan primer menjadi perkebunan kelapa sawit skala industri sepanjang tahun 2025. Data ini difokuskan pada korporasi yang melakukan pembukaan lahan dengan luasan melebihi 50 ha.
Jika diperingkatkan menurut wilayah, Sorong Global Lestari tercatat sebagai perusahaan yang paling marak melakukan deforestasi di Tanah Papua. Anak perusahaan dari FNG Boga Nusantara yang terafiliasi dengan keluarga Fangiono ini telah merombak hutan di Papua Barat Daya dengan area bukaan mencapai 2.383 ha.
Inti Kebun Sejahtera berada di urutan kedua dengan catatan luasan mencapai 2.024 ha. Perusahaan yang juga berlokasi di Papua Barat Daya ini masih bernaung di bawah keluarga Fangiono melalui grup Ciliandry Anky Abadi.
Posisi ketiga diduduki oleh Papua Agri Mandiri yang melakukan pembukaan lahan di Papua Barat Daya pada tahun 2025 dengan luas 1.274 ha. Perusahaan ini diketahui masih tergabung dalam satu grup dengan Ciliandry Anky Abadi.
Berikutnya, Subur Karunia Raya bertengger di urutan keempat dalam daftar perusahaan penyumbang angka deforestasi terbesar di Papua pada tahun 2025 ini. Perusahaan yang satu grup dengan keluarga Salim dari IndoGunta ini menghasilkan deforestasi di Papua Barat seluas 499 ha.
Masih dari kawasan Papua Barat Daya, Inti Kebun Sawit menyusul di peringkat kelima dengan angka deforestasi yang berselisih tipis, yaitu 498 ha. Ciliandry Anky Abadi kembali tercatat sebagai grup utama yang menaungi korporasi ini.
Berasal dari grup Tunas Sawa Erma (TSE) di bawah manajemen Korindo, Iska Bekai mengisi posisi keenam dengan total deforestasi di Tanah Papua, tepatnya di wilayah Papua Selatan yang mencapai luasan 232 ha.
Pemeringkatan ini ditutup oleh Cipta Papua Plantation. Selaku anak perusahaan dari Ciptana Group, perusahaan ini telah mengeksekusi pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit sebesar 182 ha di Papua Barat Daya pada tahun 2025.
Dari 7 perusahaan yang disebutkan dalam daftar ini, 4 di antaranya merupakan perusahaan yang terafiliasi langsung dengan keluarga Fangiono. Nama Ciliandra Fangiono dan keluarganya sendiri masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes.
Pada tahun 2025, ia duduk di peringkat ke-27 dengan total kekayaan mencapai US$3,05 miliar. Kini, putra dari Martias Fangiono tersebut menjabat sebagai CEO First Resources, sebuah perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di bursa Singapura dengan jaringan perkebunan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Bagaimana Komitmen Pemerintah?
Sebagai langkah konkret menyeimbangkan ekologi dan ekonomi, Kemenhut menitikberatkan optimalisasi Perhutanan Sosial sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Program ini menargetkan pengembangan tata kelola seluas 1,1 juta ha di 36 provinsi dan lebih dari 3.000 desa, dengan mengusung konsep agroforestri berbasis pemberdayaan masyarakat.
“Perhutanan Sosial tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan energi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan ekosistem hutan,” jelas Wamenhut RI, Rohmat Marzuki dalam dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (19/1).
Selain pendekatan persuasif, ketegasan aparat penegak hukum juga mulai dipacu. Kemenhut berkolaborasi dengan Satuan Petugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mengeksekusi penguasaan kembali lahan hutan dari cengkeraman aktivitas ilegal, baik itu perkebunan sawit maupun pertambangan liar tanpa izin.
Dari sisi kelembagaan, pemerintah tengah memproses pembentukan 35 unit Pusat Koordinasi Wilayah Kehutanan (Puskorwilhut) yang tersebar di berbagai daerah. Institusi ini diharapkan dapat menjembatani integrasi kebijakan sekaligus memperketat pengawasan di tingkat regional.
Sebagai visi jangka panjang, Kemenhut mematok target besar untuk merehabilitasi sekitar 12 juta hektare lahan kritis hingga tahun 2034 guna merestorasi kembali ekosistem Indonesia.
Baca Juga: 10 Kabupaten dengan Deforestasi Tertinggi 2025, Kalimantan dan Papua Dominasi
Sumber:
https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/
Penulis: Shahibah A
Editor: Editor
Hubungkan dengan SSO GNFI