Simak Sentimen Publik RI terhadap KUHAP
Nasional • 29 November 2025Sentimen publik terhadap KUHAP didominasi oleh sentimen netral di media online, dan negatif di media sosial, khususnya X.
Sentimen publik terhadap KUHAP didominasi oleh sentimen netral di media online, dan negatif di media sosial, khususnya X.
Menurut survei, 61% responden menganggap masyarakat seharusnya menjadi pengawas kebijakan pemerintah.
Hanya 31,7% responden yang menyatakan bahwa pembahasan RUU KUHAP sudah transparan. Sisanya menjawab tidak tahu.
Integritas dan kejujuran jadi pertimbangan utama dalam memilih pejabat pemerintahan, dengan perolehan 80%.
Anggota DPR, DPRD, hingga parpol dianggap jadi pekerjaan yang terlalu banyak gajinya.
Fungsi legislasi DPR dapat anggaran Rp237,35 miliar pada 2025, namun kinerjanya dipandang tidak sebanding.
Ketidakjelasan latar belakang pendidikan anggota DPR jadi pertanyaan publik
Laporan Kinerja DPR RI mencatatkan sebanyak 63 RUU telah disetujui menjadi UU pada periode 2023-2024, naik 10 kali lipat dibanding 6 RUU pada periode 2019-2020
Gerakan Brave Pink Hero Green yang muncul usai demo pada Agustus 2025 menjadi simbol protes damai.
Survei menemukan bahwa hampir 60% publik ‘cukup percaya’ dengan lembaga negara
Struktur DPR paling banyak diduduki kader PDIP mencapai 110 kursi, diikuti Golkar dengan 102 kursi, dan Gerindra yang meraih 86 kursi.
Muncul usulan gerbong kereta untuk smoking area dari anggota DPR, PT KAI respon cepat dengan memastikan perjalanan tetap bebas asap rokok.
Anggota DPR menerima tunjangan perumahan yang besarannya bisa melebihi tunjangan perumahan lembaga manapun. Tunjangan itu sendiri belum mencakup tunjangan lain.
Isu kenaikan kompensasi uang rumah memunculkan pertanyaan publik tentang total take home pay DPR Tahun 2025
Anggaran guru dalam APBN kembali jadi sorotan setelah isi guru adalah beban negara.
Lonjakan utang PT PLN yang mencapai Rp711,2 triliun pada 2024, dengan rata-rata penambahan Rp156 miliar per hari.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengeluarkan survei terkait RUU KUHAP, 70,3% publik yang mengaku tidak mengetahui mengenai proses revisi tersebut.
Sudah 23 tahun sejak gagasan pertama RUU Perampasan Aset muncul di Indonesia, tapi hingga kini prosesnya masih mandek di legislatif.
TNI catatkan citra positif tertinggi pada 2025 mencapai 94,2%, sedangkan DPR dan Polri jadi yang terendah.
Pegawai swasta, eselon I, II, III, dan IV, serta anggota DPR dan DPRD jadi profesi yang paling sering lakukan korupsi dalam 2 dekade terakhir.
Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.
Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook