Belakangan ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ramai disorot publik. Sorotan muncul seiring isu kenaikan gaji anggota dewan, yang bila dihitung-hitung bisa mencapai Rp3 juta per hari. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, keputusan ini langsung menuai penolakan keras, bahkan memicu gelombang demo di berbagai daerah.
Secara struktur, DPR diisi oleh orang-orang dari berbagai partai politik. Hanya partai politik yang memiliki wewenang menentukan siapa saja yang bisa menempati kursi legislatif. Singkatnya, satu-satunya cara menjadi anggota dewan adalah melalui jalur partai politik.
Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 22E Ayat 3 yang menyatakan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”
Proporsi kursi tiap partai di DPR ditentukan dari hasil Pemilu Legislatif. Sistem yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan sistem ini, kursi dialokasikan sesuai jumlah suara sah yang diperoleh partai di setiap daerah pemilihan.
Masyarakat diperbolehkan mencoblos dua kali, pertama untuk partai politik dan kedua untuk calon legislatif (caleg) pilihan mereka. Jika pemilih hanya mencoblos caleg, maka suara tersebut otomatis dihitung sebagai suara untuk partai yang menaungi caleg tersebut.
Pada Pemilu 2024 lalu, PDIP memperoleh 16,72% suara, sehingga berhak atas 110 kursi di DPR. Posisi kedua ditempati Golkar dengan 15,29% suara, yang setara dengan 102 kursi. Sementara itu, Gerindra meraih 86 kursi, Nasdem 69 kursi, dan PKB menempati 68 kursi.
PKS mengamankan 53 kursi, PAN memperoleh 48 kursi, dan Demokrat mengisi 44 kursi. Distribusi ini mencerminkan kekuatan masing-masing partai dalam parlemen serta bagaimana suara masyarakat menentukan komposisi DPR periode 2024-2029.
PDIP Vs KIM Plus
Kendati menjadi partai dengan kursi terbanyak, posisi PDIP di DPR periode 2024–2029 tidak serta-merta menjadikannya penguasa utama. Di hadapannya berdiri Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) yang berisi gabungan partai-partai lain dengan kekuatan sangat dominan. Jika PDIP hanya memiliki 110 kursi, maka KIM Plus menguasai 470 kursi. Artinya, lebih dari 80% kursi parlemen dikuasai koalisi ini, menciptakan jarak yang begitu lebar antara kekuatan tunggal PDIP dengan kubu mayoritas.
Dominasi KIM Plus berimplikasi besar pada dinamika politik di Senayan. Dengan mayoritas mutlak, koalisi ini relatif mudah membentuk keputusan politik, baik dalam menentukan arah legislasi maupun mengawal kebijakan pemerintah.
Sebaliknya, PDIP berada dalam posisi minoritas yang membuat langkah politiknya di parlemen harus lebih strategis. Ruang untuk melakukan manuver masih ada, tetapi akan selalu berhadapan dengan tembok besar bernama koalisi mayoritas. Kondisi ini menandai babak baru peta politik nasional. Untuk pertama kalinya setelah reformasi, sebuah partai besar yang selama ini mendominasi harus menghadapi kekuatan koalisi sebesar ini.
Pertarungan antara PDIP dan KIM Plus akan mewarnai lima tahun perjalanan DPR ke depan, baik dalam bentuk perdebatan, lobi politik, maupun tarik-menarik kepentingan. Bagaimanapun, keseimbangan antara oposisi dan mayoritas akan sangat menentukan kualitas demokrasi di parlemen.
Baca Juga: 4 Parpol Penguasa Kursi DPRD Jawa Tengah Terbanyak Sejak Pemilu 2024
Sumber:
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTE2OSMx/perolehan-suara-dan-kursi-dewan-perwakilan-rakyat--dpr--menurut-partai-politik-hasil-pemilu-tahun-2009--2014--2019-dan-2024.html
https://www.bercamilan.com/uud-1945/pasal-22e.html
https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017
Penulis: izzul wafa
Editor: Editor
