Belakangan ini, latar belakang pendidikan pejabat Indonesia khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ramai jadi buah bibir. Perbincangan ini ramai setelah terkuak fakta bahwa sebanyak 211 anggota DPR tidak mencantumkan tingkat pendidikan terakhirnya pada saat proses pencalonan.
Fenomena ini menjadi ironi karena di tengah sulitnya mencari pekerjaan bahkan dengan tingkat pendidikan tinggi sekalipun, banyak anggota DPR yang malah tak punya jenjang pendidikan yang jelas. Hal ini kemudian memantik banyak diskusi publik dan meninggalkan tanda tanya besar tentang kualitas sebagian besar anggota DPR RI.
Berkaitan dengan hal itu, sebenarnya apa saja yang menjadi pertimbangan publik Indonesia dalam memilih pejabat pemerintah? Pada tanggal 2-22 September 2025, Populix mengadakan survei terhadap 3.997 responden tentang pertimbangan publik dalam memilih pejabat pemerintah melalui metode polling secara daring.
Aspek Integritas dan Kejujuran Jauh Memimpin
Hasil survei menunjukkan bahwa aspek integritas dan kejujuran calon pejabat menjadi hal utama yang diperhatikan bagi 80% responden, jauh melampaui aspek yang lainnya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Jika dipahami lebih lanjut, integritas dapat maknai sebagai satu kesatuan sifat yang bermutu atau terpuji pada diri individu sehingga menjadikannya pribadi yang berwibawa. Dapat dikatakan juga bahwa integritas adalah sikap setia terhadap nilai-nilai moral dan kebaikan.
Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek moralitas yang ada dalam diri calon pejabat adalah hal yang utama bagi sebagian besar publik. Sebanyak 80% publik percaya bahwa integritas dan kejujuran akan meminimalisir adanya penyalahgunaan kekuasaan di kemudian hari.
Pada urutan kedua, faktor yang menjadi pertimbangan sebelum memilih pejabat adalah latar belakang pendidikan formal dengan perolehan 15%. Berbeda dengan kategori sebelumnya, 15% responden cenderung melihat jenjang pendidikan sebagai seleksi pertama sebelum mempertimbangkan kualifikasi lainnya.
Kemudian aspek pengalaman kerja mendapatkan proporsi terendah sebesar 5%. Angka ini menandakan bahwa pengalaman kerja bukan suatu hal yang utama bagi sebagian besar responden.
Pentingkah Jenjang Pendidikan Untuk Kepercayaan Publik?
Lantas, apakah jenjang pendidikan masih penting bagi pejabat untuk meningkatkan kepercayaan publik? Hasilnya sebanyak 50% responden menjawab penting, 42% menjawab penting namun hanya sebagian, dan 8% sisanya menjawab bahwa jenjang pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Artinya walaupun pendidikan bukan pertimbangan utama saat memilih pejabat, mayoritas publik masih percaya bahwa pendidikan efektif dalam meningkatkan kepercayaan publik.
Bersamaan dengan keyakinan ini, survei lebih lanjut mengatakan 49% responden percaya pendidikan formal penting untuk mendorong kemampuan berpikir kritis pejabat. Kemampuan ini tentu akan sangat membantu pemangku kekuasaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial.
Lalu 43% meyakini pendidikan berguna untuk memahami peraturan dan kebijakan serta 8% sisanya memandang bahwa pendidikan formal mampu menambah kredibilitas di mata masyarakat luas.
Baca Juga: Angka Partisipasi Kuliah di Indonesia Terus Meningkat 1 Dekade Terakhir
Sumber:
https://www.instagram.com/p/DPQ1KxXEp0d/?igsh=Zm8zdjh0MjFwYW95&img_index=6
https://kbbi.web.id/integritas
Penulis: NAUFAL ALBARI
Editor: Editor
