Pemerintah selaku penyelenggara negara bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan untuk masyarakat di tingkat daerah dan nasional. Kebijakan daerah adalah bentuk otonomi khusus yang hanya mengatur warga negara di daerah administrasi tertentu, sedangkan kebijakan nasional mengatur kehidupan seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Kebijakan yang disusun sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, sampai dengan pendidikan dan kesehatan. Namun pada beberapa kasus, kebijakan yang dikeluarkan sering kali dinilai membebani dan menyulitkan rakyat. Di sinilah peran dari instansi dan elemen masyarakat hadir untuk mengkritisi undang-undang yang direncanakan.
Berhubungan dengan itu, siapa pihak yang seharusnya mengawasi kebijakan pemerintah?
Untuk menjawabnya, Kawula17 telah melakukan survei terhadap 281 responden berusia 17-44 tahun pada 26-29 September 2025 menggunakan metode Computerized Assisted Self Interview (CASI).
Masyarakat Dianggap Sebagai Pengawas Utama
Hasil survei menunjukkan bahwa 61% responden menganggap masyarakat seharusnya menjadi pengawas atas berbagai kebijakan pemerintah. Sejatinya, masyarakat adalah pelaksana dari setiap aturan yang ditetapkan, sehingga penting untuk selalu mengawal proses perkembangan rancangan undang-undang (RUU) sebelum pada akhirnya resmi menjadi undang-undang (UU). Kondisi ini sesuai dengan prinsip demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Kemudian, 36% publik menganggap presiden dan wakil presiden seharusnya aktif dalam pengawasan kebijakan. Dalam hal ini, presiden beserta wakilnya adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang berperan dalam membuat dan melaksanakan UU. Di samping itu, presiden dan wakil juga berwenang dalam mengawasi kebijakan kementerian serta kelembagaan di bawahnya. Keduanya harus memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan visi dan cita-cita nasional.
Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dianggap jadi pihak yang seharusnya mengawasi kebijakan pemerintah oleh 31% publik. Sesuai dengan kewajibannya, DPR adalah lembaga yang memang diutus oleh rakyat untuk mengawasi seluruh aktivitas eksekutif dalam menentukan arah kebijakan. DPR harus memastikan UU yang terbit sudah selaras dengan kepentingan masyarakat luas.
Setelahnya, 28% responden menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya ikut mengawasi kebijakan pemerintah. Dalam tugas pokok dan fungsinya, KPK sejatinya bukan lembaga pengawas kebijakan, melainkan pengawas atas risiko korupsi yang mungkin terjadi pada seluruh lembaga atau institusi.
Adapun media massa juga dinilai sebagai pengawas kebijakan oleh 27% publik. Dalam menjalankan tugasnya, media massa memiliki empat pilar fungsi utama, yang mana salah satu fungsinya adalah beperan sebagai pengawas atau watchdog. Oleh karena itu, media tidak sebatas mengawasi kebijakan pemerintah, tetapi mengawasi setiap langkah dan agenda pemerintah secara menyeluruh.
Selain kelima pihak di atas, publik juga menganggap pihak lainnya sebagai pengawas meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM (24%), mahasiswa (18%), partai politik (12%), Tentara Nasional Indonesia atau TNI (11%), serta jaksa dan hakim (10%).
Baca Juga: Di Balik Kebijakan Pendidikan Pemerintah Indonesia
Sumber:
https://0dff17aa2000d709c6fb7dba8f35ff81.cdn.bubble.io/f1761734915691x221147110036381560/Laporan%20National%20Kawula17%20Survey%20Q3%202025.pdf
Penulis: NAUFAL ALBARI
Editor: Editor
