Publik Setuju Koruptor Dihukum 50 Tahun Penjara
Nasional • 13 Februari 2025Sebanyak 88,6% responden tercatat setuju koruptor dihukum 50 tahun penjara.
Sebanyak 88,6% responden tercatat setuju koruptor dihukum 50 tahun penjara.
Akibat Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Komisi Yudisial (KY) terancam menghadapi kesulitan setelah anggaran mereka dipangkas hampir 54% pada tahun 2025.
Pegawai swasta, eselon I, II, III, dan IV, serta anggota DPR dan DPRD jadi profesi yang paling sering lakukan korupsi dalam 2 dekade terakhir.
Ini dia jajaran instansi dengan SPI tertinggi pada 2024, cek siapa saja!
Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah menimbulkan kekhawatiran terkait potensi korupsi yang diperkirakan mencapai Rp8,5 triliun.
Selain merugikan negara, kasus Harvey menyeret akademisi Prof. Bambang Hero dalam pusaran intimidasi hukum setelah dituduh memberikan keterangan palsu.
Isu-isu sosial yang paling mendapat perhatian dari generasi ini biasanya berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan.
Kementerian dan lembaga setingkatnya paling banyak terjerat korupsi pada 2024. Lantas, berapa kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi?
Tiap tahun, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengumumkan siapa pemimpin terkorup. Pada 2024, Joko Widodo, mantan RI 1, menjadi finalis.
Meski merugikan triliunan uang negara, Harvey Moeis hanya dijatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara.
Orang RI jadi yang paling banyak khawatir soal korupsi, tapi skor IPAK mengindikasikan publik makin permisif terhadap perilaku korupsi.
Berdasarkan data BPS, IPAK Indonesia selama lima tahun terakhir tampak fluktuatif, skornya terus menurun sejak 2022
Kompleksitas pelayanan publik menyebabkan masyarakat memilih untuk melakukan gratifikasi demi memperoleh pelayanan yang lebih cepat
KPK tercatat menyelamatkan aset sebesar Rp2,49 triliun dalam periode 2020-2024 dan telah menindak 597 kasus pidana korupsi.
Kasus korupsi di Indonesia menunjukan pertumbuhan alih-alih berkurang. Di antara 7 jenis korupsi, jenis manakah yang paling merugikan negara?
Penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga sebuah ancaman bagi masyarakat.
Jumlah korupsi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 161 perkara, 85 di antaranya merupakan kasus gratifikasi.
Kejahatan penipuan, penggelapan, dan korupsi di Indonesia menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir
Peningkatan efektivitas pemerintahan menjadi 66% dan pengendalian korupsi menjadi 37,7%, menjadi tantangan di Era Presiden Prabowo
Vonis terhadap koruptor sepanjang 2023 masih didominasi vonis ringan yang mencapai 615 perkara, berbanding terbalik dengan vonis berat yang hanya 10 perkara.
Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.
Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook