Mengacu pada Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2027, pemerintah merencanakan kenaikan pada pagu pendanaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia (RI).
Pada postur keuangan tahun mendatang, belanja Kemnaker diproyeksikan mencapai Rp6.576 miliar. Angka ini tumbuh sebesar 70,3% jika dibandingkan dengan alokasi pada APBN 2026 yang hanya sebesar Rp3.860,9 miliar.
Jika dirinci, program pembinaan ketenagakerjaan mendominasi porsi pengeluaran kementerian secara keseluruhan. Pemerintah menargetkan kucuran dana untuk program ini melonjak hingga menyentuh Rp3.571,7 miliar dalam RAPBN 2027.
Nilai tersebut mengambil 54,3% dari total rancangan pagu kementerian. Dibandingkan pendanaan pada tahun 2026 yang senilai Rp1.604 miliar, anggaran pembinaan ketenagakerjaan ini tumbuh lebih dari dua kali lipat dengan persentase lonjakan mencapai 122,7%.
Baca Juga: 10 Universitas dengan Lulusan Paling Dilirik Dunia Kerja di Indonesia
Porsi terbesar kedua dalam struktur keuangan Kemnaker tahun depan ditempati oleh program pendidikan dan pelatihan vokasi. Pagu untuk peningkatan keahlian pekerja ini tercatat naik 61,4% dari yang sebelumnya hanya Rp968,1 miliar pada APBN 2026.
Program vokasi dan edukasi akan disuntik dana sebesar Rp1.562,4 miliar. Proporsi ini setara dengan 23,8% dari total keseluruhan rancangan anggaran belanja Kemnaker pada 2027.
Sementara itu, sisa dana sebesar Rp1.441,9 miliar akan dialirkan untuk program dukungan manajemen. Porsi yang mencakup 21,9% dari total rancangan keuangan kementerian ini mengalami kenaikan sebesar 11,9% dari tahun 2026 yang sebelumnya dipatok Rp1.288,7 miliar.
Menilik komposisi pendanaan ini, arah kebijakan Kemnaker tampaknya mengalami pergeseran prioritas, dengan konsistensi program pembinaan ketenagakerjaan yang tetap menjadi fokus utama. Berbeda dengan APBN 2026 bahwa kementerian lebih menitikberatkan pada kinerja internal ketimbang pelatihan, rancangan anggaran tahun 2027 menunjukkan arah sebaliknya.
Pada RAPBN 2027, porsi anggaran pendidikan dan pelatihan vokasi lebih besar dibandingkan biaya operasional manajerial, menandakan Kemnaker mulai mementingkan peningkatan edukasi dan kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam jangka panjang.
Lewat RAPBN 2027, pemerintah turut menetapkan target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang diharapkan dapat mencapai 4,3-4,87%, diiringi dengan proyeksi peningkatan proporsi penciptaan lapangan kerja formal yang ditargetkan mampu menyentuh 40,81%.
Dalam upaya merealisasikan pembukaan lapangan kerja tersebut, Kemnaker memfokuskan strategi pada penyiapan sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan industri melalui program pemagaran nasional dan pelatihan vokasi.
"Ada pemagangan, ada vokasi, bagaimana kita terus berusaha mendekatkan industri, dengan pelatihan pemagangan. Jadi, dalam bab penyiapan tenaga kerja, itulah dua besar yang kita lakukan," tekad Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Yassierli dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, persoalan ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri atau job mismatch merupakan tantangan yang telah berlangsung lama. Namun, perubahan teknologi seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, dan perubahan proses produksi membuat kebutuhan keterampilan industri berubah semakin cepat.
“Di satu sisi, tuntutan dari industri terkait dengan kebutuhan skill pekerja itu semakin cepat berubah. Di lain sisi, kita dari institusi pendidikan dan tentu didukung oleh pemerintah harus terus melakukan penyesuaian agar mismatch yang tadi disebutkan itu tidak terjadi,” pungkasnya.
Baca Juga: Di Balik 1,03 Juta Sarjana Menganggur: Ketika Ijazah Tak Lagi Jadi Jaminan
Sumber:
https://drive.google.com/file/d/1mUbNLalcb6aOhgPhOHW-QSiczOs8yb-Z/view?usp=sharing
Hubungkan dengan SSO GNFI