Indeks Demokrasi Liberal (LDI) oleh Varieties of Democracy (V-Dem) merupakan salah satu indikator untuk mengukur prinsip demokrasi liberal yang menekankan hak-hak individu dan minoritas terhadap ‘tirani mayoritas’ serta represi represi negara melalui rentang angka 0 hingga 1.
Suatu negara akan dianggap sangat demokratis jika angkanya semakin mendekati angka 1, sedangkan menuju angka 0 atau bahkan kurang menunjukan kecenderungan otoriter.
Terdapat penggabungan dua komponen utama yang menjadi dasar pengukuran LDI, yaitu Polyarchy (P) dan High Principal Component (HPC).
V-Dem menegaskan prinsip elektoral dalam demokrasi merupakan bentuk akuntabilitas penguasa terhadap warganya melalui pemilihan berkala, sama halnya dengan konsep poliarki oleh Dahl (1971). Indeks Demokrasi Elektoral (EDI) dimuat dalam komponen P untuk mengukur pemilihan umum yang bersih, kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat serta media independen, hak pilih dan pejabat terpilih.
Demokrasi lebih dari sekadar pemilihan, demokrasi elektoral saja tidak cukup untuk mewujudkan definisi dari ‘pemerintahan untuk rakyat’, sehingga EDI menjadi dasar bagi empat indeks lainnya yang tergabung dalam komponen HPC, yakni Indeks Komponen Liberal (LCI), Indeks Komponen Egaliter (ECI), Indeks Komponen Partisipatif (PCI), Indeks Komponen Deliberatif (DCI).
Indeks Demokrasi Liberal Negara ASEAN
Baca Juga: 10 Negara dengan Indeks Demokrasi Liberal Tertinggi
Di ruang lingkup negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Timor-Leste menjadi negara dengan nilai LDI tertinggi sebesar 0,55 dan berada di peringkat ke-54 secara global. Sejak terpilihnya parlemen pertama pada 2001 dan 2002 setelah referendum 1999, Timor-Leste terus memperluas tingkat demokrasinya.
Urutan kedua dan ketiga dilanjutkan oleh Singapura sekaligus Malaysia dengan nilai LDI yang serupa, yakni 0,36. Meskipun memperoleh nilai yang sama, secara global kedua negara tersebut mengisi peringkat ke-87 dan ke-88. Perbedaan peringkat tersebut dipengaruhi oleh ketidaksamaan nilai indeks komponen lainnya.
Tailan menduduki urutan keempat sebagai negara ASEAN, mencapai nilai LDI sebesar 0,31 dan berada di peringkat ke-95 secara global. Indonesia menyusul di bawahnya pada peringkat ke-99 secara global dan skor LDI senilai 0,30, diikuti oleh Filipina yang tepat di urutan ke-100 global sebesar 0,29.
Selanjutnya, di urutan ketujuh ASEAN terdapat Laos yang hanya mencapai nilai LDI sebesar 0,11, peringkat ke-139 dunia. Skornya tidak jauh berbeda dengan nilai LDI Vietnam, yakni 0,10 yang berada di peringkat ke-144 dunia.
Kamboja dan Myanmar menjadi penutup dengan nilai LDI paling mendekati nol yang masing-masing hanya mencapai 0,05 serta 0,01, berada di peringkat ke-65 dan ke-177 dunia. Kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 telah menyebabkan skor LDI turun drastis.
Indeks Demokrasi Elektoral Negara ASEAN
Terdapat perubahan peringkat ketika dilihat berdasarkan nilai EDI. Timor-Leste mengukuhkan posisinya menjadi yang pertama di negara ASEAN dengan nilai EDI mencapai 0,74, sehingga peringkatnya naik menjadi ke-45 secara global.
Jika urutan kedua nilai LDI ditempati oleh Singapura, Malaysia kali ini naik ke urutan kedua dengan nilai EDI mencapai 0,50, disusul Indonesia yang mendapatkan nilai EDI sebesar 0,46, berhasil melewati Singapura yang memperoleh nilai EDI 0,43.
Meskipun begitu, setelah perjuangan demokratisasi di Indonesia yang dimulai sejak jatuhnya presiden otoriter Suharto pada 1998 dan telah lebih dari dua dekade dikelompokkan menjadi demokrasi elektoral, sejak 2024 Indonesia sudah masuk ke dalam klasifikasi otokrasi elektoral.
Awal 2010-an menjadi cikal bakal re-otokratisasi di Indonesia dan semakin intens sepanjang periode kepresidenan Joko Widodo. Di bawah pemerintahannya, pengawasan legislatif dan yudikatif melemah, kebebasan sipil menurun, dan peran militer dalam ranah sipil meningkat. Terpilihnya Prabowo Subianto pada pemilihan umum (pemilu) 2024 semakin memperburuk kondisi demokrasi terkini.
Lebih lanjut, Tailan justru turun ke urutan kelima dengan nilai EDI sebesar 0,42 dan mengisi peringkat ke-98 secara global. V-Dem menyebut bahwa Tailan menjadi satu-satunya kasus yang pernah mengupayakan demokratisasi, tetapi tetap berstatus otokrasi elektoral sepanjang periode tersebut atau justru balik arah (U-turn).
Filipina mengisi keenam dengan nilai EDI mencapai 0,39, disusul oleh Kamboja sebesar 0,18 dan Vietnam senilai 0,15.
Menutup daftar Indeks Demokrasi Elektoral negara ASEAN, Laos dan Kamboja masing-masing mendapatkan nilai EDI sebesar 0,14 dan 0,08 pada tahun 2025.
Agenda reformasi Myanmar mengalami keruntuhan setelah kudeta liberalisasi Aung San Suu Kyi di tahun 2021, menyebabkan Myanmar tetap diklasifikasikan menjadi otokrasi tertutup yang tidak memiliki komponen dasar demokratis.
Di sisi lain, tidak disebutkan keterangan pasti mengapa Brunei Darussalam tidak masuk ke dalam laporan tahunan V-Dem, namun sistem pemerintahan monarki absolut yang tidak menyelenggarakan pemilu multipartai dapat memengaruhi hal tersebut, sehingga komponen nilai LDI bernilai amat rendah.
Metodologi Survei
V-Dem membagi pengumpulan data menjadi beberapa fase utama, yakni fase pertama mulai Maret 2012 hingga musim gugur 2019, data dari tahun 1900 sampai 2012 untuk 167 negara/wilayah dikumpulkan dengan melibatkan dua ribu pakar negara.
Setelah fase pertama, V-Dem melakukan pembaruan tahunan dengan menambah cakupan negara baru sekaligus merekrut 1,7 ribu pakar negara hingga merilis hasil survei data baru pada Maret 2025 untuk 182 negara.
Baca Juga: Demokrasi Global Menurun, 44 Negara Alami Penyensoran Media oleh Pemerintah
Sumber:
https://v-dem.net/publications/democracy-reports/
Hubungkan dengan SSO GNFI