Utang menjadi salah satu instrumen penting sebuah negara dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah dinamika ekonomi global, banyak negara memanfaatkan utang untuk membiayai pembangunan, program sosial, hingga menghadapi krisis. Namun demikian, besarnya utang juga sering menjadi sorotan karena berpotensi memengaruhi kesehatan fiskal dalam jangka panjang.
Menurut data dari International Monetary Fund (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2025, total utang pemerintah global telah mencapai US$110,9 triliun, yang menjadi level tertinggi sepanjang sejarah. Berikut peringkat top 10 negara dengan utang pemerintah umum tertinggi berdasarkan nilai dolar AS.
Top 10 Negara dengan Utang Terbanyak
Baca Juga:Utang Indonesia Tembus US$424 Miliar per September 2025
Amerika Serikat menempati posisi puncak sebagai negara dengan utang terbanyak di dunia pada 2025. Total utangnya mencapai US$38.269,7 triliun, jauh melampaui negara lain dalam daftar.
Besarnya angka ini sejalan dengan skala ekonomi Amerika Serikat yang merupakan salah satu terbesar di dunia. Selain itu, kebutuhan pembiayaan untuk berbagai program pemerintah dan stimulus ekonomi turut mendorong tingginya akumulasi utang.
Di posisi kedua, China mencatat total utang sebesar US$18.680,8 triliun. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, tingginya utang mencerminkan kebutuhan besar untuk mendukung pertumbuhan, pembangunan infrastruktur, serta ekspansi sektor industri.
Sementara itu, Jepang berada di urutan ketiga dengan total utang US$9.826,5 triliun. Jepang dikenal memiliki rasio utang yang sangat tinggi, meskipun sebagian besar utangnya dimiliki oleh investor domestik, sehingga risikonya relatif lebih terkendali.
Selanjutnya, negara-negara Eropa juga mendominasi daftar ini. Inggris menempati peringkat keempat dengan total utang sebesar US$4.093,4 triliun, diikuti oleh Prancis di posisi kelima dengan US$3.916,2 triliun.
Kedua negara tersebut menunjukkan bahwa negara maju di Eropa masih bergantung pada pembiayaan utang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung berbagai program sosial.
Di sisi lain, Italia berada di peringkat keenam dengan total utang US$3.479,8 triliun, yang sejak lama dikenal memiliki beban utang publik cukup tinggi di kawasan tersebut.
Tidak hanya negara maju, negara berkembang juga masuk dalam daftar ini. India menempati posisi ketujuh dengan total utang sebesar US$3.357,9 triliun, yang digunakan untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat.
Diikuti oleh Jerman di posisi kedelapan dengan US$3.228,7 triliun, yang tetap mencerminkan besarnya skala ekonomi negara tersebut.
Sementara itu, Kanada berada di urutan kesembilan dengan total utang US$2.601 triliun, dan Brasil melengkapi daftar di posisi ke-10 dengan US$2.062,8 triliun sebagai salah satu ekonomi terbesar di Amerika Selatan.
Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa negara dengan ekonomi besar cenderung memiliki total utang yang tinggi. Namun demikian, besarnya utang tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi yang buruk.
Sebaliknya, hal ini perlu dilihat secara lebih komprehensif, terutama dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta kemampuan masing-masing negara dalam mengelola dan membayar kewajibannya.
Berapakah Utang Indonesia?
Melansir dari CNBC Indonesia, rasio utang Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang. Utang pemerintah pusat per akhir 2025 mencapai sekitar Rp9.637,9 triliun, setara 40,46% dari PDB.
Mayoritas utang ini berupa Surat Berharga Negara (SBN) dengan dominasi rupiah, sekitar 87% SBN. Pemerintah terus mengelola utang dengan hati-hati agar rasio utang tetap di bawah batas aman, yakni 60% dari PDB.
Di sisi lain, laporan Bank Indonesia menyebutkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia per September 2025 tercatat US$424,41 miliar (sekitar Rp6.900 triliun). Angka ini menurun dari Agustus 2025 (US$431,77 miliar) karena aliran modal asing ke surat utang menurun.
Secara rinci, ULN terdiri dari utang pemerintah sekitar US$210,13 miliar dan utang swasta non-keuangan US$191,14 miliar. Dalam konteks global, ULN Indonesia masih relatif kecil; misalnya, Singapura saja meminjamkan hampir US$55,5 miliar ke Indonesia (sekitar 13% dari total ULN).
Kondisi utang Indonesia juga dipengaruhi utang perorangan dan korporasi. Misalnya, utang konsumen melalui pinjaman online semakin besar. Jawa Barat sebagai provinsi dengan utang pinjol tertinggi (sekitar Rp23,94 triliun) pada 2025.
Meskipun pinjol memudahkan akses kredit, tren ini meningkatkan beban utang rumah tangga. Selain itu, utang korporasi non-keuangan Indonesia masih moderat dibanding negara tetangga.
Secara keseluruhan, utang Indonesia terkendali jika dibandingkan negara lain, terutama di ASEAN, meski tetap perlu pengelolaan secara hati-hati.
Mengapa Negara Berutang?
Negara berutang terutama untuk mendukung program pembangunan dan menutup kekurangan anggaran. Berikut beberapa alasan utama:
1. Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi
Pemerintah meminjam untuk membiayai proyek besar seperti jalan tol, transportasi, dan fasilitas publik. Kemenkeu menyebut ketertinggalan infrastruktur dapat menghambat pertumbuhan dan daya saing, sehingga utang dipakai sebagai investasi jangka panjang.
Utang ini diharapkan memicu multiplier effect (efek berganda) bagi ekonomi, meningkatkan produktivitas dan lapangan kerja.
2. Peningkatan Program Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan
Banyak negara meminjam untuk mendukung anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan sumber daya terbatas, utang digunakan agar program sosial tetap berjalan.
Kebijakan fiskal ekspansif membuat belanja negara melebihi pendapatan untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya beli masyarakat.
3. Menutup Defisit Anggaran
Ketika pendapatan negara belum mencukupi untuk belanja, terjadi kondisi defisit. Dalam kondisi seperti ini, utang menjadi sumber pembiayaan defisit tersebut.
Sebagai contoh, utang pemerintah Indonesia meningkat karena selisih antara pengeluaran pembangunan dan penerimaan pajak yang belum cukup. Utang memungkinkan program tetap berjalan tanpa harus mengorbankan investasi.
4. Penanganan Krisis atau Kejadian Tak Terduga
Saat terjadi krisis ekonomi, pandemi, atau bencana, pemerintah perlu dana besar untuk stimulus dan bantuan. Utang jangka pendek seringkali diambil untuk menstabilkan ekonomi dan sosial. Setelah situasi pulih, utang tersebut dilunasi dengan penerimaan masa depan.
5. Manajemen Makroekonomi
Utang yang dikelola baik dapat menjadi strategi fiskal. Misalnya, meminjam dalam mata uang lokal dapat mendukung pasar keuangan domestik tanpa risiko nilai tukar berlebihan.
Selain itu, penerbitan utang melalui instrumen berbunga rendah membantu pembiayaan jangka panjang yang lebih aman.
Baca Juga: 10 Provinsi dengan Utang Pinjol Tertinggi 2025, Jawa Barat Teratas
Sumber:
https://www.imf.org/en/publications/weo/issues/2025/10/14/world-economic-outlook-october-2025
Penulis: Helni Sadiyah
Editor: Firda Wandira
