Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan nasional. Melalui pondasi ini, generasi masa depan bangsa dibentuk, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, melainkan juga untuk menciptakan peradaban yang berdaya pikir kritis, etis, dan berwawasan luas.
Sayangnya, pilar pendidikan di Indonesia masih jauh dari kokoh. Kebijakan politik di sektor pendidikan yang seharusnya bisa mendorong kemajuan sektor justru sering kali tampak rapuh, tidak konsisten, dan minim keberlanjutan. Kebijakan baru lahir bukan dari hasil evaluasi lapangan, melainkan hanya sebagai respons politis dan hasil tarik-ulur kepentingan birokratis semata.
Salah satu contoh nyata terkait kerapuhan kebijakan pendidikan di Indonesia adalah pergantian kurikulum yang terlalu instan tanpa persiapan matang. Sederhananya, dalam dua dekade terakhir, Indonesia sudah mengalami lebih dari lima kali pergantian kurikulum, yang tentunya sangat memengaruhi kualitas sistem pendidikan dalam negeri.
Guru dipaksa beradaptasi tanpa cukup pelatihan dan waktu. Siswa malah dijadikan objek eksperimen kebijakan, alih-alih mendapatkan nutrisi pendidikan yang mencukupi. Orang tua kebingungan harus mengikuti perubahan alur pendidikan buah hatinya. Kebijakan seputar pendidikan, mulai dari program mendeka belajar, kebijakan zonasi, penjurusan di sekolah menengah, hingga asesmen nasional, semua hadir dengan intensi yang baik namun lemah dalam eksekusi, sehingga lagi-lagi, guru, siswa, dan orang tua murid jadi korban.
Survei Litbang Kompas menyebutkan deretan masalah terkait kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang masih menjadi masalah. Menurut survei tersebut, 42% responden menilai bahwa masalah utama kebijakan pendidikan Indonesia adalah terlalu besarnya pengaruh kepentingan politik. Dorongan kepentingan politik untuk mencapai tujuan tertentu secara tidak langsung mengenyampingkan isu-isu penting yang seharusnya menjadi perhatian. Hanya segelintir yang diuntungkan, sedangkan sisanya harus menanggung akibat.
Selain pengaruh politik, ada pula deretan masalah lain yang dikemukakan responden.
Masalah lain yang turut disuarakan adalah terkait anggaran yang tidak tepat sasaran.
"Anggaran yang tidak tepat sasaran terkait dengan tekanan dari pihak-pihak tertentu yang menuntut ikut terlibat dalam program-program inovasi pendidikan demi mendapatkan keuntungan materi," ungkap tim Litbang Kompas dalam laporannya, Senin (5/5/2025).
Terlalu banyak perubahan dalam jangka pendek, pengaruh besar dari kepentingan bisnis, hingga kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat juga jadi masalah tersendiri. Kebijakan yang dilahirkan dipandang dingin, jauh dari kebutuhan dan realita lapangan, sehingga penerapannya juga tidak bisa maksimal.
Lebih dari itu, 78% responden mengaku khawatir bahwa efisiensi anggaran berpotensi menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Adapun survei ini dilakukan pada 21-24 April 2025 melibatkan 510 responden dari 54 kota di 28 provinsi. Margin of error yang diperoleh sebesar 4,25% dan tingkat kepercayaan 95%.
Hasil survei ini menjadi cermin realisasi kebijakan pendidikan di Indonesia, dengan ragam tantangan struktural dan sistemik yang masih dihadapi. Masalah bukan terletak pada kurangnya inovasi, melainkan juga pada absennya konsistensi dan kemauan politik yang kuat untuk membangun sistem pendidikan jangka panjang. Masih lemahnya koordinasi antar instansi dan minimnya keterlibatan pemangku kepentingan seperti guru dan siswa, menjadi hambatan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih bermakna.
Kebijakan pendidikan tidak boleh dipandang sebagai ajang pamer untuk program lima tahunan dan berganti tiap kali kekuasaan berubah. Sektor ini penting, menjadi pondasi untuk mendorong pertumbuhan Indonesia dan meningkatkan kualitas anak bangsa.
Sejalan dengan itu, founder Garuda Nusa Foundation, Anton Agus Setiawan mengungkapkan adanya inkonsistensi dalam sistem pendidikan Indonesia.
"Terdapat inkonsistensi kebijakan dalam pendidikan. Setiap pemimpin pasti ada hasrat untuk meninggalkan legacy selama pemerintahan mereka berlangsung, namun pendidikan tidak boleh dijadikan alat politik, harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Arah pendidikan Indonesia harus memiliki haluan, yang ditetapkan secara nasional dan terencana. Jangan sampai pergantian menteri atau perubahan pemerintahan disertai dengan perubahan kebijakan pendidikan yang signifikan, tanpa dasar filosofis yang jelas, sehingga mengganggu arah dan tujuan pendidikan nasional," ungkapnya saat dihubungi tim GoodStats, Jumat (23/5/2025).
Menurutnya, pemerintah harus saling bersinergis dalam menyusun kebijakan pendidikan yang konsisten dan tidak merugikan masyarakat.
"Harus ada musyawarah mufakat bersama seluruh stakeholder pendidikan untuk merumuskan kebijakan yang mungkin sifatnya berjangka misal 10 tahun, 20 tahun sampai 50 tahun ke depan. Selain itu bisa juga membentuk lembaga independen yang berisi para pakar dalam bidang pendidikan, Dewan Pendidikan Nasional atau apapun namanya. Jadi siapapun pemerintahan terpilih, arah dan tujuan pendidikan nasional tidak terganggu," tegasnya.
Baca Juga: Tingkat Pendidikan Masyarakat Indonesia 2024
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
