Semakin Tinggi Pendidikan, Semakin Berani Publik Kritik Pemerintah
Sosial • 29 Juni 2026Sebanyak 61,1% publik yang berstatus pendidikan tinggi mengaku berani mengkritik pemerintah, jauh di atas publik dengan pendidikan dasar sebesar 35,3%.
Sebanyak 61,1% publik yang berstatus pendidikan tinggi mengaku berani mengkritik pemerintah, jauh di atas publik dengan pendidikan dasar sebesar 35,3%.
Dibandingkan dengan Gibran Rakabuming dan Ma’ruf Amin, Jusuf Kalla jadi wapres RI terkaya, dengan total kekayaan pada tahun 2018 mencapai Rp900,8 miliar
Sebanyak 11,3% publik RI merasa pembatasan periode jabatan anggota legislatif sangat perlu dilakukan, diikuti oleh 68,6% lainnya yang menyebut perlu
Presiden Prabowo Subianto tercatat memiliki harta kekayaan 74 kali lipat lebih besar daripada Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Hanya 39% publik RI yang merasa bahwa pembayaran pajak yang dilakukan sudah sebanding dengan fasilitas publik yang diterima
Penurunan optimisme ketersediaan lapangan kerja paling terasa pada strata pendidikan pascasarjana dan kelompok usia 51-60 tahun.
Survei GoodStats mencatat 8% publik RI mengaku sudah sangat mengetahui manfaat pajak bagi negara, diikuti oleh 48% lainnya yang merasa cukup mengetahui
Di sisi lain, terdapat publik yang setuju bahwa jabatan presiden tidak dibatasi selama masih ada yang mencalonkan (17,8%) dan dibatasi hanya satu kali (16,5%)
Sebanyak 46,9% publik merasa sangat khawatir dengan ancaman atau serangan dari negara lain terhadap NKRI, diikuti oleh 43,2% yang khawatir
Sebanyak 48,5% publik RI mengaku bersedia untuk turut perang demi mempertahankan keutuhan NKRI, diikuti oleh 26,4% lainnya yang sangat bersedia
Survei LSI mencatat 53,9% publik menilai pengelolaan SDA di Indonesia belum sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945
Meski begitu, 47% responden lainnya belum merasa puas dan masih mendesak perbaikan penggunaan pajak untuk peningkatan kualitas fasilitas publik
Survei GoodStats menunjukkan sebanyak 82% publik RI enggan bayar pajak apabila tidak diwajibkan.
Pajak penghasilan menjadi jenis pajak yang dirasa paling memberatkan masyarakat dengan persentase 85%.
Jika pajak tidak diwajibkan, sebanyak 70% publik tidak bersedia membayar pajak, diikuti oleh 12% yang sangat tidak bersedia melakukannya
Sebanyak 43% publik menyebut bahwa sistem perpajakan di Indonesia saat ini kurang baik, diikuti oleh 10% yang menilai tidak baik sama sekali
Ironisnya, hanya 15% responden yang menyebutkan bahwa manfaat pajak telah dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia
Prabowo resmi mengganti Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakil kepala lainnya. Simak daftar pejabat baru dan alasan di balik perombakan pimpinan BGN.
Survei GoodStats mengungkapkan hanya 16% publik yang menilai bahwa tarif pajak di Indonesia sudah ideal
Pajak Kendaraan Bermotor (80%) jadi jenis pajak yang paling diketahui publik RI, diikuti Pajak Penghasilan (75%) serta Pajak Bumi dan Bangunan (64%)
Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.