Kantor pos masih menjadi bagian penting dalam layanan publik di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Di banyak daerah, fasilitas ini tidak hanya melayani pengiriman surat dan paket, tetapi juga menjadi akses utama untuk pembayaran tagihan hingga penyaluran bantuan sosial.
Peran tersebut membuat sebaran kantor pos menjadi indikator penting dalam melihat pemerataan layanan. Meski bagi masyarakat perkotaan layanan pos kini lebih sering dianggap sebagai alternatif pengiriman, keberadaannya tetap krusial di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau layanan digital.
Secara historis, kantor pos pernah menjadi pusat distribusi dan komunikasi utama di Indonesia, khususnya pada era 1970 hingga 1990-an. Saat itu, perannya sangat vital dalam mendukung aktivitas ekonomi dan konektivitas antardaerah. Hingga kini, fungsi dasar tersebut masih terus berjalan melalui layanan penerimaan, penyortiran, transmisi, hingga pengantaran kiriman.
Saat ini PT Pos Indonesia (Persero) telah mengembangkan jaringan layanan luas, dengan sekitar 58.700 titik layanan yang menjangkau seluruh kota/kabupaten, hampir di seluruh desa/kelurahan Indonesia.
Lantas, provinsi mana yang memiliki desa/kelurahan dengan kantor pos terbanyak?
Baca Juga: Serba serbi Swiss Post, Layanan Pos Terbaik di Dunia
Berdasarkan data Sensus Potensi Desa (Podes) yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2025 terdapat 6.491 desa/kelurahan di Indonesia yang memiliki kantor pos.
Jawa Timur menjadi provinsi dengan sebaran kantor pos terbanyak, yakni di 1.083 desa/kelurahan. Angka ini menunjukkan tingginya persebaran layanan distribusi di daerah yang memiliki jumlah penduduk besar dan aktivitas ekonomi padat.
Di posisi kedua, Jawa Tengah memiliki 846 desa/kelurahan dengan kantor pos, diikuti Jawa Barat sebanyak 771 desa/kelurahan. Ketiga provinsi di Pulau Jawa mendominasi daftar teratas sebagai pusat ekonomi, pemerintahan, dan perdagangan di Indonesia.
Di luar Pulau Jawa, Sumatra Utara menempati posisi berikutnya dengan kantor pos di 367 desa/kelurahan. Kemudian disusul Aceh dengan 241 desa/kelurahan, Banten sebanyak 211 desa/kelurahan, dan DKI Jakarta dengan 202 desa/kelurahan.
Jejak Panjang Pos Indonesia
Sejarah layanan pos di Indonesia sudah dimulai sejak abad ke-18. Kantor pos pertama didirikan di Batavia pada 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff. Tujuannya adalah menjamin keamanan pengiriman surat, terutama bagi pelaku perdagangan yang berhubungan dengan luar negeri.
Empat tahun kemudian, kantor pos juga didirikan di Semarang untuk mempercepat distribusi surat antarkota. Rute pengiriman saat itu bahkan sudah terhubung melalui Karawang, Cirebon, dan Pekalongan.
Seiring waktu, lembaga pos di Indonesia mengalami berbagai perubahan, mulai dari Jawatan PTT, PN Pos dan Giro, hingga akhirnya menjadi PT Pos Indonesia (Persero) pada 1995.
Kini, di tengah era digital, fungsi kantor pos memang mengalami pergeseran. Namun, perannya sebagai infrastruktur dasar layanan publik masih tetap relevan dan dibutuhkan. Bahkan, tidak sedikit masyarakat mulai kembali mengirim kartu pos (postcard), baik kepada kerabat maupun untuk diri sendiri saat mengunjungi negara lain, sebagai bentuk pengalaman yang tak terlupakan.
Baca Juga: Jawa Timur Jadi Provinsi dengan Pelayanan Publik Terbaik 2025
Sumber:
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjM1IzI=/jumlah-desa-kelurahan-yang-memiliki-kantor-pos-menurut-provinsi.html
Penulis: Talita Aqila Shafidhya
Editor: Editor
