Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan segera turun dari jabatannya pada 20 Oktober mendatang, mengakhiri kepemimpinannya selama 2 periode. Dalam 10 tahun kepemimpinannya, beberapa catatan kemajuan sekaligus evaluasi muncul dari ragam lini.
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu topik yang banyak dibahas dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Infrastruktur tersebut mencakup layanan dasar, konektivitas, pangan, energi, maupun energi.
“Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini, World Competitiveness ranking kita naik dari angka 34 melompat ke 27,” jelas Presiden Jokowi pada acara Refleksi dan Catatan 10 Tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Investasi (31/7), mengutip laman resmi Kementerian Perhubungan.
Indonesia berada di peringkat 27 dari 67 negara dalam World Competitiveness Ranking. Daya saing tersebut dinilai berdasarkan performa ekonomi, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, serta infrastruktur.
Performa ekonomi Indonesia berada di peringkat 24 dengan skor 54,3. Hampir setara, efisiensi pemerintahan berada di peringkat 23 dengan skor 57,5. Sementara itu, skor yang paling tinggi diperoleh efisiensi bisnis, yaitu mencapai skor 71,4 dan berada di peringkat 14.
Meski begitu, kategori Infrastruktur justru tertahan di peringkat 50-an. Pada 2024, sektor infrastruktur Indonesia berada di posisi ke-52 dengan skor 34,6, turun 1 peringkat dari tahun 2023.
Kementerian Perhubungan menyatakan ada 521 infrastruktur transportasi yang dibangun dan direvitalisasi sepanjang 10 tahun terakhir. Dari 521 infrastruktur tersebut, 193 di antaranya adalah transportasi laut, 157 transportasi darat, 91 transportasi udara, dan 80 perkeretaapian.
Dalam portal resmi Indonesia.go.id, pemerintah menargetkan 2.700 kilometer (km) jalan tol hingga akhir 2024. Pada 2014 lalu, baru ada 780 km jalan tol dan kini sudah mencapai 2.200 km.
Jalan tol berperan penting dalam distribusi logistik dan mobilitas lainnya. Oleh karena itu, pembangunannya tidak hanya difokuskan pada kota besar, melainkan masuk ke daerah-daerah.
Selain Infrastruktur, Apa Pusat Perhatian Pemerintahan Presiden Jokowi?
Hasil survei Indikator Politik Indonesia memperlihatkan beberapa kategori yang dianggap sebagai unggulan dan kelemahan era pemerintahan Presiden Jokowi. Menjaga toleransi keberagaman menempati peringkat tertinggi.
Meskipun mencapai skor paling tinggi, bukan berarti tidak ada konflik menyangkut keagamaan di Indonesia. Dalam rentang 2014-2019, Setara Institute mencatat 846 kasus pelanggaran kebebasan beragama.
Bahkan pada 2023 lalu, masih ada beberapa konflik perihal pendirian rumah ibadah. Konflik tersebut di antaranya terjadi pada pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan di Malang, Gereja Protestan Simalungun di Purwakarta, sebuah Vihara di CIanjur, dan Gereja Kristen Jawa di Solo.
Perihal kesehatan, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah malnutrisi anak di Indonesia. Meskipun angkanya relatif menurun dari 10 tahun lalu, hingga kini masih ada ratusan ribu anak Indonesia yang mengalami stunting, wasting, dan obesitas.
Baca Juga: 3 Beban Malnutrisi di Indonesia, Stunting Mendominasi
Persoalan Tenaga Kerja Paling Banyak “Mengecewakan” Masyarakat
Sementara itu, hasil survei Indikator Politik Indonesia juga mengungkapkan bahwa komitmen upaya mengurangi pengangguran dan menambah lapangan kerja menjadi poin yang paling banyak dievaluasi.
Meski begitu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia kembali menurun pasca pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, pada Februari 2020, jumlah pengangguran berjumlah 6,93 juta. Angkanya melonjak hingga 9,77 juta pada Agustus 2020. Kini, jumlah pengangguran mencapai 7,2 juta orang.
Sementara itu, perihal korupsi, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2023 hanya mencapai skor 34 dari 100. Dengan skor tersebut, Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dalam survei.
Baca Juga: Terkikisnya Kelas Menengah di Era Jokowi: Beban Bertambah, Birokrasi Berubah
Penulis: Ajeng Dwita Ayuningtyas
Editor: Editor
