Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Jejaring Pendidikan KPK yang bekerja sama dengan konsultan PT. Frontier Sentratama Indonesia menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI Pendidikan) Indonesia dilakukan guna mengukur dampak dari upaya Pendidikan Antikorupsi (PAK).
Pengukuran dampak dari upaya pendidikan antikorupsi dilakukan melalui pemetaan kondisi integritas pendidikan pada dimensi karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, dan tata kelola sektor pendidikan.
SPI Pendidikan secara umum dilakukan dengan tiga tujuan, yaitu memetakan kondisi integritas pendidikan di Indonesia, mengevaluasi capaian perbaikan dalam pembangunan integritas pendidikan, serta mencapai SDM dan ekosistem pendidikan yang berintegritas. Skor indeks berada dalam rentang 0-100, semakin tinggi skor, maka semakin kuat pula integritas yang ternilai.
Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan pada tahun 2026, indeks integritas pendidikan nasional Indonesia mencapai 73,30, termasuk dalam kategori adaptif.
Artinya, perkembangan integritas pendidikan melalui penerapan nilai-nilai integritas telah lebih stabil, kolaborasi pemangku kepentingan mulai terarah, serta terdapat peningkatan tata kelola meskipun masih diperlukan penyempurnaan.
5 Provinsi dengan Integritas Pendidikan Tertinggi 2026
Baca Juga: 10 Provinsi dengan Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Terbanyak 2026
Jika dipetakan berdasarkan provinsi, DKI Jakarta berhasil menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan integritas pendidikan tertinggi.
Skor indeks total DKI Jakarta pun berhasil melampaui nilai nasional, yaitu 76,21 dan tergolong adaptif. Jenjang pendidikan yang dihitung di DKI Jakarta mencakup SD hingga SMA/sederajat.
Jika ditinjau berdasarkan dimensinya, integritas pendidikan di DKI Jakarta tergolong baik. Dimensi karakter mendapatkan skor 76,28; dimensi ekosistem pendidikan mencapai 77,45; dan dimensi tata kelola mencapai 75.
Meskipun begitu, terdapat beberapa temuan yang perlu dicatat. Di DKI Jakarta, persentase temuan penormalisasian pelanggaran, serta ketidakjujuran dan ketidakdisiplinan peserta didik tergolong tinggi, lebih dari 70%.
Peringkat kedua diduduki oleh DI Yogyakarta dengan skor indeks 74,77 dan tergolong adaptif. Sama seperti DKI Jakarta, skor dimensi karakter, ekosistem, dan tata kelolanya pun baik.
Jenjang pendidikan yang dihitung adalah SMA/sederajat dengan dimensi tata kelola DI Yogyakarta mencatatkan skor 74,44, disusul oleh dimensi karakter di angka 74,85, dan dimensi ekosistem 75,03.
SPI Pendidikan juga menunjukkan adanya kecurangan penilaian akreditasi, penyalahgunaan Dana BOS, dan gratifikasi.
Namun lagi-lagi, terdapat cukup banyak temuan ketidakdisiplinan seperti melanggar tata tertib dan terlambat mengumpulkan tugas. Persentase normalisasi kecurangan pun cukup tinggi, lebih dari 80%.
Sumatra Barat menjadi provinsi ketiga yang memiliki integrasi pendidikan tertinggi pada tahun 2026 menurut KPK, skor indeksnya mencapai 74,36.
Dimensi dengan nilai tertinggi adalah ekosistem, mencapai 75,72, disusul oleh dimensi tata kelola sebesar 75,18, dan dimensi karakter di angka 72,44.
Rekornya, Sumatra Barat mencatatkan 0% kecurangan akreditasi dengan tidak adanya tekanan yang mendorong penyesuaian dengan melanggar aturan.
Bali menyusul di peringkat keempat dengan indeks integritas pendidikan sebesar 74,08. Dimensi ekosistem menjadi yang paling unggul dengan nilai 76,30, disusul oleh dimensi tata kelola di angka 75,23. Namun, dimensi karakter memiliki nilai yang cukup timpang, yaitu 71,14.
Nilai karakter yang cukup rendah berbanding lurus dengan tingginya persentase temuan ketidakdisiplinan peserta didik dan tenaga pendidik, dan ketidakjujuran sehari-hari peserta didik.
Berikutnya, Jambi menempati urutan kelima dengan nilai indeks sebesar 73,65. Berbanding terbalik dengan provinsi sebelumnya, dimensi karakter mencatatkan nilai tertinggi di Jambi, capai 75,97. Sementara itu, nilai dimensi ekosistemnya sebesar 74,50 dan dimensi tata kelola mencatatkan angka yang kontras, yaitu 70,39.
Dimensi tata kelola mencatatkan angka yang cukup rendah dengan nilai indikator independensi lembaga yang rendah pula, yaitu 16,13. Artinya, kemampuan mengelola keputusan dan kebijakan di Jambi masih belum cukup objektif dan mengutamakan penegakan integritas.
Di sisi lain, temuan-temuan kecurangan seperti kecurangan akreditasi, penyalahgunaan Dana BOS, dan krisis keteladanan cenderung sangat rendah.
Baca Juga: Capaian Kemampuan Literasi dan Numerasi Murid 2025, Mayoritas Sedang
Sumber:
https://pendidikan.kpk.go.id/spipendidikan/hasil
Hubungkan dengan SSO GNFI