Daftar Perpres di Pemerintahan Prabowo-Gibran, dari MGB hingga Aturan Ojol

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menerbitkan berbagai Peraturan Presiden (Perpres) sejak mulai menjabat pada Oktober 2024. 

Regulasi tersebut mencakup beragam bidang, mulai dari penataan kementerian dan perencanaan pembangunan nasional hingga kebijakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Terbaru, pemerintah resmi merilis Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital pada 8 Oktober 2026. Perpres tersebut mencakup sejumlah aspek, seperti penyelenggaraan sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, serta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penerbitan regulasi tersebut menambah daftar Perpres yang ditetapkan selama pemerintahan Prabowo-Gibran. Lantas, apa saja Perpres yang telah diterbitkan sejak 2024, kapan aturan tersebut ditetapkan, serta apa saja hal yang diatur di dalamnya?

Apa Itu Perpres dan Bagaimana Kedudukan Hukumnya?

Peraturan Presiden atau Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Ketentuan mengenai Perpres tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7, kedudukan Perpres berada di bawah Peraturan Pemerintah (PP) dan di atas Peraturan Daerah Provinsi.

Dengan demikian, Perpres harus selaras dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Materi yang diatur dapat berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, penyelenggaraan kementerian dan lembaga, program nasional, hingga pengaturan bidang tertentu yang menjadi kewenangan Presiden.

Baca Juga: Perpres Nomor 27 Tahun 2026 (Perpres Ojol) Resmi Diluncurkan, Apa Saja Isinya untuk Pengemudi Ojek Online?

Daftar Perpres di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sejak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai menjabat pada 20 Oktober 2024, pemerintah telah menetapkan lebih dari 100 Perpres dengan materi pengaturan yang beragam. 

Berikut sebagian daftar Perpres semasa pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan tahun penerbitannya, beserta tanggal penetapan, ringkasan isi, dan link dokumennya.

Perpres Tahun 2024

• Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029. Mengatur penataan tugas dan fungsi kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih. Tanggal Penetapan: 21 Oktober 2024. Link Dokumen
• Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Mengatur organisasi kementerian negara. Tanggal Penetapan: 21 Oktober 2024. Link Dokumen
• Perpres Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Mengatur kedudukan dan penyelenggaraan Kementerian Sekretariat Negara. Tanggal Penetapan: 5 November 2024. Link Dokumen
• Perpres Nomor 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Mengatur kedudukan dan penyelenggaraan badan tersebut. Tanggal Penetapan: 5 November 2024. Link Dokumen
• Perpres Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi kementerian tersebut. Tanggal Penetapan: 8 November 2024. Link Dokumen
• Perpres Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi kementerian tersebut. Tanggal Penetapan: 8 November 2024. Link Dokumen
• Perpres Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan. Mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi Kementerian Kebudayaan. Tanggal Penetapan: 8 November 2024. Link Dokumen
• Perpres Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi kementerian tersebut. Tanggal Penetapan: 8 November 2024. Link Dokumen
• Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tanggal Penetapan: 8 November 2024. Link Dokumen
• Perpres Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Mengatur kedudukan dan penyelenggaraan Badan Ekonomi Kreatif. Tanggal Penetapan: 30 November 2024. Link Dokumen

Perpres Tahun 2025

• Perpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Pusat Statistik. Mengatur kedudukan dan penyelenggaraan Badan Pusat Statistik (BPS). Tanggal Penetapan: 20 Januari 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Mengatur kedudukan dan penyelenggaraan BPKP. Tanggal Penetapan: 20 Januari 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisioner LPS. Tanggal Penetapan: 21 Januari 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Administrasi dan Pelayanan Pajak Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Mengatur administrasi dan pelayanan pajak daerah melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, termasuk layanan SAMSAT. Tanggal Penetapan: 21 Januari 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Mengatur upaya penertiban kawasan hutan. Tanggal Penetapan: 21 Januari 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Mengatur tata kelola penyelenggaraan pupuk bersubsidi. Tanggal Penetapan: 30 Januari 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas. Mengatur perubahan ketentuan mengenai neraca komoditas. Tanggal Penetapan: 3 Februari 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. Menetapkan arah, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional untuk periode 2025–2029. Tanggal Penetapan: 10 Februari 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Ketentuan Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Mengatur perubahan tata cara pelantikan kepala daerah. Tanggal Penetapan: 11 Februari 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Institut Seni Indonesia Denpasar Menjadi Institut Seni Indonesia Bali. Mengatur perubahan nama perguruan tinggi tersebut. Tanggal Penetapan: 12 Februari 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Indo-Pasifik terkait Ekonomi Bersih. Mengesahkan persetujuan kerja sama ekonomi Indo-Pasifik mengenai ekonomi bersih. Tanggal Penetapan: 12 Februari 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Mengatur sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Tanggal Penetapan: 19 Maret 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Mengatur percepatan pembangunan sektor pergaraman nasional. Tanggal Penetapan: 27 Maret 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mengatur pemberian tunjangan kinerja pegawai di kementerian tersebut. Tanggal Penetapan: 27 Maret 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Mengatur pemberian tunjangan kinerja pegawai di kementerian tersebut. Tanggal Penetapan: 27 Maret 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan. Mengatur pemberian tunjangan kinerja pegawai di kementerian tersebut. Tanggal Penetapan: 27 Maret 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mengatur perubahan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tanggal Penetapan: 30 April 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Mencabut dasar hukum pembentukan Satgas Saber Pungli. Tanggal Penetapan: 6 Mei 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 50 Tahun 2025 tentang Institut Seni Budaya Indonesia Kalimantan Timur. Mengatur penyelenggaraan Institut Seni Budaya Indonesia Kalimantan Timur. Tanggal Penetapan: 6 Mei 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 51 Tahun 2025 tentang Institut Seni Budaya Indonesia Sulawesi Selatan. Mengatur penyelenggaraan Institut Seni Budaya Indonesia Sulawesi Selatan. Tanggal Penetapan: 6 Mei 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 52 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Madura. Mengatur penyelenggaraan Universitas Islam Negeri Madura. Tanggal Penetapan: 8 Mei 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 53 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. Mengatur penyelenggaraan Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. Tanggal Penetapan: 8 Mei 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 54 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Mengatur penyelenggaraan Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Tanggal Penetapan: 8 Mei 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 55 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Mengatur penyelenggaraan universitas tersebut. Tanggal Penetapan: 8 Mei 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 56 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe. Mengatur penyelenggaraan universitas tersebut. Tanggal Penetapan: 8 Mei 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 57 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung. Mengatur penyelenggaraan universitas tersebut. Tanggal Penetapan: 8 Mei 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 58 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Palangka Raya. Mengatur penyelenggaraan universitas tersebut. Tanggal Penetapan: 8 Mei 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 59 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Palopo. Mengatur penyelenggaraan universitas tersebut. Tanggal Penetapan: 8 Mei 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 60 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon. Mengatur penyelenggaraan universitas tersebut. Tanggal Penetapan: 8 Mei 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 61 Tahun 2025 tentang Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan. Mengatur penyelenggaraan institut tersebut. Tanggal Penetapan: 8 Mei 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 62 Tahun 2025 tentang Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis. Mengatur penyelenggaraan institut tersebut. Tanggal Penetapan: 8 Mei 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Cile terkait Perdagangan Jasa. Mengesahkan protokol perubahan perjanjian ekonomi Indonesia–Cile di bidang perdagangan jasa. Tanggal Penetapan: 8 Mei 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pengesahan Persetujuan Pelaksanaan UNCLOS mengenai Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di Luar Yurisdiksi Nasional. Mengesahkan persetujuan internasional tentang perlindungan keanekaragaman hayati laut. Tanggal Penetapan: 4 Juni 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Mengubah ketentuan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Tanggal Penetapan: 16 Juni 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional. Mengatur standar harga satuan regional sebagai acuan penganggaran pemerintah daerah. Tanggal Penetapan: 18 Juni 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Mengatur perubahan rencana kerja pemerintah untuk tahun 2025. Tanggal Penetapan: 30 Juni 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 80 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Mengatur proses penyusunan dokumen perencanaan strategis dan rencana kerja kementerian/lembaga. Tanggal Penetapan: 30 Juni 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan. Mengatur tunjangan khusus bagi dokter yang bertugas di daerah tersebut. Tanggal Penetapan: 17 Juli 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Mengatur pembentukan dan penyelenggaraan komite untuk mempercepat transformasi digital pemerintah. Tanggal Penetapan: 29 Juli 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 84 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Ketentuan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Mengatur perubahan ketentuan organisasi TNI. Tanggal Penetapan: 5 Agustus 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan. Mengatur perubahan ketentuan mengenai Kementerian Pertahanan. Tanggal Penetapan: 5 Agustus 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 86 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Mengatur perubahan ketentuan mengenai badan tersebut. Tanggal Penetapan: 5 Agustus 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025–2029. Mengatur arah dan langkah perlindungan anak di ruang digital untuk periode 2025–2029. Tanggal Penetapan: 5 Agustus 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Ketentuan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mengatur perubahan ketentuan koordinasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Tanggal Penetapan: 25 Agustus 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 89 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Mengatur perubahan ketentuan terkait percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Tanggal Penetapan: 2 September 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Mengatur perubahan organisasi kementerian negara. Tanggal Penetapan: 8 September 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mengatur perubahan ketentuan mengenai kementerian koordinator tersebut. Tanggal Penetapan: 8 September 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah. Mengatur kedudukan dan penyelenggaraan Kementerian Haji dan Umrah. Tanggal Penetapan: 8 September 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 94 Tahun 2025 tentang Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara. Mengatur layanan digital terpadu terkait komoditas mineral dan batu bara. Tanggal Penetapan: 11 September 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 97 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisioner LPS. Mengubah ketentuan pemilihan dan pemberhentian anggota Dewan Komisioner LPS. Tanggal Penetapan: 18 September 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 99 Tahun 2025 tentang Pengesahan Konvensi Den Haag 1907 tentang Penyelesaian Damai Sengketa Internasional. Mengesahkan konvensi internasional mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Tanggal Penetapan: 6 Oktober 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 100 Tahun 2025 tentang Pengesahan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Flight Crew Licensing. Mengesahkan kesepakatan ASEAN mengenai pengakuan bersama lisensi awak pesawat. Tanggal Penetapan: 6 Oktober 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Mengubah ketentuan mengenai badan pengarah pembangunan Otonomi Khusus Papua. Tanggal Penetapan: 7 Oktober 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 106 Tahun 2025 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Asisten Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden. Mengatur jabatan khusus di lingkungan Presiden dan Wakil Presiden. Tanggal Penetapan: 7 Oktober 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua. Mengatur pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua. Tanggal Penetapan: 9 Oktober 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Mengatur pengolahan sampah perkotaan menjadi energi terbarukan dengan teknologi ramah lingkungan. Tanggal Penetapan: 10 Oktober 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Mengatur instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca. Tanggal Penetapan: 10 Oktober 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mengatur perubahan ketentuan mengenai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tanggal Penetapan: 24 Oktober 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Mengubah ketentuan mengenai tata kelola pupuk bersubsidi. Tanggal Penetapan: 24 Oktober 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Mengatur tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Tanggal Penetapan: 17 November 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda. Mengatur penyelenggaraan SMA Unggul Garuda. Tanggal Penetapan: 20 November 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Menetapkan rencana kerja pemerintah untuk tahun 2026. Tanggal Penetapan: 20 November 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Mengatur rincian APBN untuk tahun anggaran 2026. Tanggal Penetapan: 28 November 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 119 Tahun 2025 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan, Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional. Mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi jabatan yang disebutkan dalam peraturan. Tanggal Penetapan: 22 Desember 2025. Link Dokumen
• Perpres Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Mengatur penyelenggaraan program Sekolah Rakyat. Tanggal Penetapan: 22 Desember 2025. Link Dokumen

Baca Juga: Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 1, Ini Daftar Perpres Paling Banyak Dicari Selama 2026

Perpres Tahun 2026

• Perpres Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Mengatur perubahan ketentuan mengenai Kementerian Sekretariat Negara. Tanggal Penetapan: 8 Januari 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 2 Tahun 2026 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian. Mengatur urusan pemerintahan tambahan di bidang pertanian. Tanggal Penetapan: 26 Januari 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Mengatur upaya pencegahan dan penanganan anak yang tidak bersekolah. Tanggal Penetapan: 26 Januari 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Mengatur pengendalian perubahan fungsi lahan sawah. Tanggal Penetapan: 4 Februari 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 5 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Hakim Ad Hoc. Mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi hakim ad hoc. Tanggal Penetapan: 4 Februari 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpres tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mengatur perubahan ketentuan mengenai kementerian tersebut. Tanggal Penetapan: 9 Februari 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpres tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Mengatur perubahan ketentuan mengenai kementerian tersebut. Tanggal Penetapan: 9 Februari 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 9 Tahun 2026 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Mengatur kedudukan dan penyelenggaraan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tanggal Penetapan: 26 Februari 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok. Mengatur pembukaan konsulat jenderal Indonesia di Chengdu. Tanggal Penetapan: 2 Maret 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 11 Tahun 2026 tentang Survei Hidrografi dan Pemetaan Hidrografi Nasional. Mengatur pelaksanaan survei dan pemetaan hidrografi nasional. Tanggal Penetapan: 11 Maret 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga. Mengatur pemberian penghargaan di bidang olahraga. Tanggal Penetapan: 11 Maret 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Mengatur penyelenggaraan pengelolaan kesehatan. Tanggal Penetapan: 11 Maret 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pascapanen untuk Memperkuat Ketahanan Pangan. Mengatur percepatan pembangunan infrastruktur pascapanen guna mendukung ketahanan pangan. Tanggal Penetapan: 11 Maret 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 15 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Tanggal Penetapan: 27 Maret 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpres tentang Kementerian Perhubungan. Mengatur perubahan ketentuan mengenai Kementerian Perhubungan. Tanggal Penetapan: 27 Maret 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 17 Tahun 2026 tentang Kantor Staf Presiden. Mengatur kedudukan dan penyelenggaraan Kantor Staf Presiden. Tanggal Penetapan: 27 Maret 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 19 Tahun 2026 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengatur tunjangan jabatan fungsional di lingkungan Polri. Tanggal Penetapan: 27 Maret 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 20 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pimpinan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi pimpinan badan tersebut. Tanggal Penetapan: 9 April 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 21 Tahun 2026 tentang Penugasan Khusus Penyediaan Infrastruktur kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Mengatur penugasan khusus kepada Kementerian Pekerjaan Umum dalam penyediaan infrastruktur. Tanggal Penetapan: 15 April 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpres tentang Kementerian Sosial. Mengatur perubahan ketentuan mengenai Kementerian Sosial. Tanggal Penetapan: 15 April 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 23 Tahun 2026 tentang Pengesahan Persetujuan Indonesia–Malaysia tentang Perdagangan Lintas Batas. Mengesahkan persetujuan kedua negara mengenai perdagangan lintas batas. Tanggal Penetapan: 22 April 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 25 Tahun 2026 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Mengesahkan konvensi internasional yang mengatur standar pekerjaan dalam sektor penangkapan ikan. Tanggal Penetapan: 24 April 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pengadaan Minyak Mentah, BBM, dan LPG untuk Ketahanan Energi Nasional. Mengatur tata kelola pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak, dan LPG guna mendukung ketahanan energi. Tanggal Penetapan: 30 April 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 28 Tahun 2026 tentang Penugasan atau Investasi Pemerintah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Mengatur penugasan atau investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tanggal Penetapan: 11 Mei 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Perpres tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Mengatur perubahan ketentuan percepatan penyelenggaraan kereta cepat Jakarta–Bandung. Tanggal Penetapan: 12 Mei 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 30 Tahun 2026 tentang Pengesahan International Coffee Agreement 2022. Mengesahkan perjanjian internasional mengenai kerja sama kopi. Tanggal Penetapan: 12 Mei 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 31 Tahun 2026 tentang Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Mengatur kedudukan dan penyelenggaraan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Tanggal Penetapan: 13 Mei 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Kemitraan Ekonomi Indonesia–Jepang. Mengesahkan protokol perubahan dalam kerja sama kemitraan ekonomi Indonesia dan Jepang. Tanggal Penetapan: 13 Mei 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 33 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi pimpinan badan otorita tersebut. Tanggal Penetapan: 15 Juni 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 34 Tahun 2026 tentang Pendidik Klinis. Mengatur hal-hal terkait pendidik klinis. Tanggal Penetapan: 15 Juni 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 36 Tahun 2026 tentang Pengesahan Persetujuan Indonesia–Malaysia mengenai Lintas Batas. Mengesahkan persetujuan Indonesia dan Malaysia terkait lintas batas. Tanggal Penetapan: 29 Juni 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026–2045. Menetapkan arah pengembangan ekonomi kreatif untuk periode 2026–2045. Tanggal Penetapan: 2 Juli 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Mengatur pengembangan kewirausahaan nasional. Tanggal Penetapan: 2 Juli 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 40 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tujuh Kejaksaan Negeri. Mengatur pembentukan tujuh Kejaksaan Negeri. Tanggal Penetapan: 2 Juli 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 46 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu. Mengatur perubahan ketentuan mengenai penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu. Tanggal Penetapan: 16 Juli 2026. Link Dokumen
• Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Mengatur penyelenggaraan sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Tanggal Penetapan: 8 Oktober 2026.

Baca Juga: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Prabowo-Gibran Anjlok Jadi 37% 

Sumber:

https://peraturan.bpk.go.id/Search?sort=terbaru&keywords=&tentang=&nomor=&tahun=2026&tahun=2025&tahun=2024&jenis=11