Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh cukup banyak faktor, mulai dari tempat tinggal, kualitas air dan sanitasi, keamanan lalu lintas, ketersediaan ruang terbuka hijau, hingga pola transportasi dan tata kota.
Oleh karena itu, sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencanangkan program Kabupaten/Kota Sehat (KKS).
KKS merupakan suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.
Terdapat sembilan tatanan KKS, yaitu kehidupan masyarakat sehat mandiri, permukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar, perkantoran dan perindustrian, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas, perlindungan sosial, serta terakhir penanggulangan bencana.
Kategori Kabupaten/Kota Sehat (KKS)
Penyelenggaraan KKS dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat dengan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota.
Pelaksanaannya dilakukan melalui forum atau dengan mengoptimalkan lembaga masyarakat yang telah tersedia. Forum tersebut dikenal sebagai Forum Kabupaten/Kota Sehat.
Kabupaten/Kota Sehat merupakan daerah yang mampu melaksanakan seluruh tatanan dengan capaian minimum 70% pada setiap tatanan, memiliki Surat Keputusan (SK) Tim Pembina, SK forum, rencana kerja, serta laporan hasil verifikasi dari tim pembina tingkat provinsi.
Secara umum, terdapat tiga kategori penghargaan Kabupaten/Kota Sehat, yaitu Swasti Saba Padapa, Swasti Saba Wiwerda, dan Swasti Saba Wistara, dengan penghargaan tertinggi berupa Swasti Saba Wistara Paripurna.
Pemberian penghargaan tersebut mempertimbangkan beberapa indikator, termasuk persentase wilayah yang bebas dari buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) serta pencapaian indikator pada setiap tatanan. Semakin tinggi kategori penghargaan yang diperoleh, semakin tinggi pula capaian yang telah dipenuhi oleh daerah tersebut.
10 Provinsi dengan Persentase Kabupaten/Kota Sehat Tertinggi 2025
Baca Juga: 66% Puskesmas di Papua Pegunungan Tidak Punya Dokter, Tertinggi pada 2025
Menurut Kemenkes, terdapat tiga provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya memenuhi standar KKS, yaitu Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, dan Jawa Barat.
Secara spesifik, keseluruhan 15 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara, lima di DI Yogyakarta, dan 27 di Jawa Barat tergolong kabupaten/kota sehat.
Berikutnya, Jawa TImur menduduki peringkat keempat dengan capaian kabupaten/kota sehat di angka 89,47%. dengan rincian 34 dari 38 daerah di Jawa Timur telah memenuhi standar KKS.
Meskipun capaian Jawa Timur tidak setinggi provinsi-provinsi sebelumnya, pada tahun 2025, Kota Surabaya berhasil menjadi satu-satunya daerah peraih penghargaan tertinggi yaitu Swasti Saba Wistara Paripurna.
Menyusul di posisi kelima adalah Bali yang mencatatkan 88,89%, dengan 8 dari 9 daerahnya yang tergolong KKS.
Sulawesi Selatan menempati urutan keenam nasional. dengan rincian 20 dari 24 daerah atau 83,33% kabupaten/kotanya tergolong KKS. Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu bahkan berhasil menjadi 2 dari 3 penerima penghargaan Swasti Saba Wistara tahun 2025.
Kembali ke Pulau Jawa, Jawa Tengah menyusul di posisi ketujuh yang mencatatkan 82,86% kabupaten/kota sehat. Sebanyak 29 dari total 35 daerah di Jawa Tengah tergolong kabupaten/kota sehat. Capaian ini cukup tinggi mengingat Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak.
Posisi berikutnya adalah Sumatra Barat dengan 12 dari 19 daerahnya telah berhasil mencapai kabupaten/kota sehat. Artinya, Sumatra Barat menjadi provinsi di Pulau Sumatra dengan capaian tertinggi, yaitu 63,16%.
Selanjutnya, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menjadi penutup daftar ini dengan capaian masing-masing 50% dan 40%.
Keseluruhan provinsi dalam daftar ini memiliki capaian lebih tinggi dari nilai nasional. Pada tahun 2025, capaian KKS nasional masih berada di angka 37,94% atau sebanyak 195 kabupaten/kota.
Namun, dalam data yang dipublikasikan oleh Kemenkes ini, masih terdapat 9 provinsi yang belum melaporkan penyelenggaraan KKS, yaitu Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Baca Juga: Sumatra Selatan Jadi Provinsi dengan Angka Stunting Terendah 2025, Jauh di Bawah Nasional
Sumber:
https://www.kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2025
Hubungkan dengan SSO GNFI