Setiap tahunnya, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden atau Perpres untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Presiden berwenang mengeluarkan perpres sesuai Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Perpres yang telah ditetapkan dan berlaku, dapat diakses publik melalui situs Bpk.go.id. Lantas, perpers apa saja yang paling banyak dicari oleh masyarakat sepanjang 2026?
Daftar Perpres Paling Banyak Dicari Selama 2026
Perpres Nomor 46 Tahun 2025 menjadi perpres dengan minat pencarian tertinggi yaitu dengan skor 100. Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang masuk ke dalam lima besar perpres paling banyak dicari.
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi lainnya, pemerintah desa yang dibiayai oleh APBN, APBD, APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Perpres ini ditetapkan dan berlaku sejak 30 April 2025.
Baca Juga: Siapa Saja Menko Kabinet Merah Putih Setelah Reshuffle ke-7?
Urutan kedua perpres paling sering dicari adalah Perpres Nomor 72 Tahun 2025 dengan skor minat pencarian 72. Perpres ini mengatur standar harga satuan regional yang meliputi satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan. Perpres ini ditetapkan dan berlaku sejak 18 Juni 2025.
Urutan ketiga perpres paling banyak dicari adalah Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Perpres ini ditetapkan pada 16 Maret 2018 dan berlaku sejak 22 Maret 2018.
Perpres Nomor 12 Tahun 2021 berada pada peringkat empat sebagai perpres yang paling banyak dicari dengan skor minat 54. Perpres ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Perpres ini ditetapkan dan berlaku sejak 2 Februari 2021.
Baca Juga: 10 Provinsi dengan Penduduk Tidak Punya Ijazah Terbanyak di Indonesia 2026
Peringkat lima perpres paling banyak dicari adalah Perpres Nomor 12 Tahun 2025 dengan skor minat pencarian 40. Perpres ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029. Perpres ini ditetapkan dan berlaku sejak 10 Februari 2025.
Perpres Nomor 115 Tahun 2025 menjadi peringkat enam sebagai perpres yang paling banyak dicari dengan skor minat pencarian 36. Perpres ini mengatur tentang tata kelola penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis yang ditetapkan dan berlaku sejak 17 November 2025. Kata kunci “Perpres MBG” juga masuk ke dalam daftar pencarian perpres tertinggi dengan skor minat pencarian 30.
Perpres yang paling banyak dicari peringkat ketujuh adalah Perpres Ojek Online. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menuntaskan pembahasan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital ini. Peraturan ini berisi tentang berbagai aspek seputar transportasi digital seperti sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan untuk penertiban peraturan pelaksanaan.
Baca Juga: Jumlah Reshuffle Kabinet Masa Reformasi, dari Habibie hingga Prabowo
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2018 berada pada peringkat delapan sebagai perpres paling banyak dicari dengan skor minat pencarian 18. Perpres ini berisi tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementerian sekretariat negara dan sekretariat kabinet. Peraturan ini ditetapkan dan mulai berlaku sejak 28 Februari 2018.
Perpres paling banyak dicari peringkat kesembilan adalah Perpres Nomor 4 Tahun 2026 dengan skor minat pencarian 18. Perpres tersebut mengatur tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah yang ditetapkan dan mulai berlaku sejak 4 Februari 2026.
Perpres Nomor 5 Tahun 2025 menutup top 10 perpres paling banyak dicari dengan skir minat pencarian 16. Perpres ini mengatur mengenai penertiban kawasan hutan untuk penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan, serta optimalisasi penerimaan negara. Perpres tersebut ditetapkan dan mulai berlaku sejak 21 Januari 2025.
Pencarian data artikel ini dilakukan melalui pemantauan Google Trends dengan kata kunci pencarian “perpres”. Data kemudian diunduh dan dilakukan scrapping supaya lebih mudah terbaca untuk dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik.
Sumber: Hasil Riset GoodStats
Hubungkan dengan SSO GNFI