Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam iklim demokrasi. Namun, pada praktiknya, tingkat keberanian publik untuk menyuarakan aspirasi maupun melayangkan kritik pemerintah ternyata dipengaruhi oleh latar belakang akademis mereka.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, tren keberanian publik Indonesia dalam mengkritisi kebijakan negara berbanding lurus dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Semakin mumpuni jenjang pendidikan seseorang, semakin besar pula daya kritis dan partisipasi politik yang ditunjukkan.
Pada kelompok responden dengan latar belakang pendidikan dasar (SD/sederajat), tingkat keberanian untuk menyuarakan opini masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar 35,3%.
Sebaliknya, mayoritas dari kelompok pendidikan dasar ini justru mengaku takut untuk mengkritik pemerintah, dengan persentase yang mendominasi hingga 55,4%. Sementara itu, sisa 9,3% responden di jenjang ini memilih tidak memberikan jawaban.
Baca Juga: Gaji Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan Februari 2026
Transisi pergeseran sikap mulai terlihat ketika memasuki kelompok pendidikan menengah (SMP/SMA/sederajat). Pada jenjang ini, jumlah publik yang mengaku berani mengkritik pemerintah melonjak hingga 52,5%, melampaui separuh dari total responden.
Di sisi lain, angka ketakutan untuk bersuara pada tingkat menengah ini susut menjadi 39,5%, diikuti oleh 8% responden yang memilih untuk tidak menjawab terkait isu ini.
Puncak daya kritis tercatat pada kelompok publik berstatus pendidikan tinggi. Kelompok akademis ini paling vokal menunjukkan keberaniannya, dengan proporsi mencapai 61,1%.
Angka tersebut terpaut jauh besar jika dibandingkan dengan banyaknya publik dari bangku perkuliahan yang masih merasa takut bersuara, dengan angka 31,8%. Tingkat ketidaktahuan pada kelompok ini juga menjadi yang paling rendah, yaitu hanya sebesar 7,1%.
Seiring naiknya level pendidikan, menyusutnya persentase ketakutan untuk mengkritik pemerintah sekaligus angka yang tidak menjawab menunjukkan bahwa publik dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran sipil serta sikap melek terhadap pemerintahan yang jauh lebih baik.
Korelasi antara latar belakang akademis dan sikap kritis ini turut sejalan dengan studi dari Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut. Berdasarkan hasil analisis terhadap 40 responden warga RW 04 Kampung Ngenol, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Maulana dkk (2026) menyimpulkan bahwa jenjang pendidikan formal memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.
Pada penelitian tersebut, hasil uji korelasi dan regresi menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan formal, semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik warga. Namun, hubungan yang berada pada kategori rendah turut mengindikasikan bahwa pendidikan bukan satu-satunya faktor penentu.
Kualitas demokrasi dan keberanian bersuara juga sangat dibentuk oleh faktor sosial eksternal, seperti lingkungan keluarga, tokoh masyarakat, pengalaman organisasi sosial-keagamaan, dan akses informasi politik.
Maka, demi menciptakan partisipasi masyarakat andil terhadap pemerintahan yang berbobot secara kualitas, perluasan akses pendidikan di Indonesia mutlak harus diimbangi dengan penguatan edukasi politik yang berkelanjutan.
Pengumpulan data dalam survei Litbang Kompas ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Survei ini dilaksanakan pada 16-22 April 2026 dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar ± 2,83%.
Baca Juga: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintahan di Berbagai Bidang, Kesehatan Tertinggi!
Sumber:
https://drive.google.com/file/d/1tMjKzaPZbtRqCdVsOctZlD5ml7b_VK7p/view?usp=sharing
Penulis: Shahibah A
Editor: Editor
Hubungkan dengan SSO GNFI