Realisasi subsidi dan kompensasi energi pemerintah melonjak signifikan pada paruh pertama 2026.
Hingga Semester I 2026, anggaran yang telah terserap mencapai Rp233 triliun, setara 52,1% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Angka tersebut meningkat 44,4% secara tahunan dibandingkan Semester I 2025 yang sebesar Rp161,4 triliun.
Berdasarkan laporan Monitoring Issue of Food, Energy and Sustainable Development Center of Food, Energy and Sustainable Development (CFESD) INDEF edisi Agustus 2026, kenaikan realisasi tersebut berasal dari pertumbuhan subsidi sebesar 25% dan kompensasi yang melonjak 70,4%.
Tekanan eksternal menjadi salah satu faktor utama. Harga minyak mentah Brent pada Juli 2026 tercatat US$83,2 per barel, meningkat 17,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, harga gas alam Eropa mencapai US$18,06 per MMBtu atau melonjak 55,42% YoY akibat gangguan pada rantai pasok LNG global.
Baca Juga: Harga Avtur Turun 1 Agustus! Apakah Tiket Pesawat Ikut Turun?
Beban Subsidi dan Kompensasi Melonjak ke Rp233 Triliun
Setelah berada pada Rp199,2 triliun pada 2022, total realisasi subsidi dan kompensasi turun menjadi Rp161,9 triliun pada 2023 dan Rp155,7 triliun pada 2024. Pada 2025, realisasi kembali naik 3,7% menjadi Rp161,4 triliun.
Namun, pada Semester I 2026 nilainya melonjak 44,4% menjadi Rp233 triliun, tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk periode yang sama.
Secara rinci, realisasi 2026 terdiri atas sekitar Rp116 triliun subsidi dan Rp116,9 triliun kompensasi.
Pertumbuhan total sebesar 44,4% juga jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan 3,7% pada Semester I 2025.
Konsumsi BBM Bersubsidi Ikut Meningkat
Tekanan terhadap anggaran tidak hanya datang dari pasar global. Dari dalam negeri, volume penyaluran energi bersubsidi juga bertambah.
Pada Semester I 2026, volume BBM bersubsidi meningkat 7,8% menjadi 7,99 juta kiloliter. Penyaluran LPG 3 kilogram naik 2% menjadi 3,563 juta ton, sementara jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1% menjadi 43,1 juta pelanggan.
Perubahan perilaku konsumen BBM juga menjadi perhatian. Pangsa Pertalite meningkat dari 75,4% pada Januari–Mei 2026 menjadi 80,3% pada Juli.
Sebaliknya, pangsa Pertamax turun dari 23,2% menjadi 18,8%. Pergeseran tersebut terjadi setelah kenaikan harga Pertamax memperlebar selisih harga dengan Pertalite. Akibatnya, sebagian konsumen diduga bermigrasi dari BBM nonsubsidi menuju BBM bersubsidi.
Hingga pertengahan Juli 2026, penyaluran Pertalite bahkan telah mencapai 47,68% dari kuota tahunan, sedangkan realisasi solar bersubsidi mencapai 50,85%. Kondisi ini memunculkan risiko kuota lebih cepat terkuras apabila konsumsi tidak dikendalikan.
Pasokan Gas Industri Turun, Ketahanan Energi Jadi Tantangan
Ketersediaan gas bumi bagi industri tercatat turun dari 479 BBTUD pada 2024 menjadi 400 BBTUD pada 2025 dan hanya 327 BBTUD pada 2026.
Penurunan pasokan gas pipa meningkatkan ketergantungan terhadap LNG domestik. Padahal, LNG memiliki rantai pasok yang lebih panjang dan biaya lebih tinggi dibandingkan gas pipa.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan energi saat ini tidak lagi hanya menyangkut harga.
Pemerintah harus menjaga tiga kepentingan sekaligus, yakni ketahanan pasokan energi, daya saing industri, dan kesehatan fiskal.
Lonjakan subsidi dan kompensasi menjadi instrumen penting untuk meredam tekanan harga dalam jangka pendek. Namun, apabila konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat sementara pasokan energi domestik terbatas, beban stabilisasi berpotensi semakin mahal.
Dengan realisasi telah menyentuh Rp233 triliun hanya dalam enam bulan pertama 2026, efektivitas penyaluran subsidi menjadi semakin krusial.
Baca Juga: Reza Aulia Hakim Dicopot dari Garuda, Ini Rekam Jejaknya
Sumber:
https://indef.or.id/en/publikasi/monitoring-issue-of-fesd-agustus-2026/
Hubungkan dengan SSO GNFI