QRIS Tumbuh Pesat Sepanjang 2025, Jumlah Pengguna Tembus 59 Juta Orang

QRIS jadi sistem pembayaran dengan pertumbuhan transaksi tertinggi, capai 139,99% dengan 59,53 juta pengguna pada 2025.

QRIS Tumbuh Pesat Sepanjang 2025, Jumlah Pengguna Tembus 59 Juta Orang Ilustrasi QRIS | QRIS Interactive
Ukuran Fon:

Sistem pembayaran digital telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Bank Indonesia mencatat, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada 2025 didukung oleh sistem pembayaran yang aman dan lancar seperti QRIS, BI-FAST, dan pembayaran digital lainnya.

Indonesia menjadi salah satu negara yang cepat melakukan digitalisasi dan mengadopsi sistem pembayaran digital. Hadirnya QRIS, mobile banking, e-commerce, dan BI-FAST memberikan kemudahan, kecepatan, ditambah biaya transaksi lebih murah bagi masyarakat dan UMKM sehingga penggunaannya meluas. 

Menurut Laporan Perekonomian Indonesia 2025 oleh Bank Indonesia, QRIS tercatat menjadi sistem pembayaran dengan pertumbuhan volume transaksi tertinggi, disusul pembayaran digital, Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), BI-FAST, dan uang kartal/tunai yang diedarkan (UYD). Data ini diambil dari pertumbuhan volume transaksi pada Triwulan IV 2025.

Pertumbuhan Volume Transaksi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 | GoodStats
Pertumbuhan Volume Transaksi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 | GoodStats

Baca Juga: Nilai Transaksi QRIS Tembus Rp128 Triliun Q3 2025

Menurut data di atas, QRIS menjadi sistem pembayaran dengan kinerja tertinggi dengan tingkat pertumbuhan volume transaksi sebesar 139,9% year-on-year (yoy) dengan jumlah pengguna mencapai 59,53 juta dan merchant sebanyak 42,75 juta.

Pertumbuhan QRIS yang semakin pesat tak lepas dari kebijakan 0% Merchant Discount Rate (MDR) oleh Bank Indonesia untuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Public Service Obligation (PSO). Artinya, pedagang BLU/PSO kini tak dikenakan biaya transaksi QRIS sama sekali.

Selain itu, inovasi lainnya seperti QRIS TAP berbasis teknologi Near Field Communication (NFC) untuk transportasi umum turut menjadi faktor yang meningkatkan performa dan pengguna QRIS sepanjang 2025.

Lebih lanjut, pembayaran digital menjadi sistem pembayaran dengan kinerja kedua terbaik pada 2025, dengan pertumbuhan volume transaksi sebesar 39,2% (yoy) mencapai Rp14,26 miliar transaksi.

Transaksi BI-RTGS atau sistem transfer dana elektronik antar bank dengan jumlah transaksi besar menempati posisi ketiga, yakni mencapai 31,0% (yoy) dan meraih sekitar Rp65.069 triliun transaksi.

Sistem pembayaran BI-FAST meraih posisi ketiga dengan performa pertumbuhan sebesar 30,4% (yoy). Meraih hingga Rp1.358,65 juta transaksi, BI-FAST adalah sistem pembayaran ritel nasional untuk transfer dana antar bank secara real-time.

Uang tunai rupiah atau uang kartal yang diedarkan (UYD) menutup daftar di atas dengan pertumbuhan sebesar 12,9% (yoy) yaitu Rp1.359,94 triliun, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi.

Prakiraan Kinerja Transaksi Pembayaran Indonesia 2026-2027

Menurut prakiraan Bank Indonesia, performa QRIS akan mengalami sedikit penurunan di masa mendatang meski volume transaksinya paling besar di antara mekanisme pembayaran yang lain.

Pada tahun 2026, pertumbuhan QRIS diprediksi sekitar 109,2% dan menurun menjadi 82,4% pada 2027. Sementara itu, pembayaran digital tumbuh secara berkala sebanyak 12,4% pada 2026 dan 14,8% pada 2027.

Pertumbuhan nominal transaksi BI-FAST diprediksi meningkat 26,7% pada 2026, meski menurun menjadi 20,3% pada tahun selanjutnya. Lebih lanjut, Sistem BI-RTGS tumbuh sekitar 11,2% pada 2026 dan 9,0% pada tahun 2027.

Sementara itu, uang kartal yang diedarkan (UYD) diperkirakan meningkat pertumbuhannya pada 2026 sebesar 7,2% dan meningkat sebanyak 7,3% pada 2027.

Baca Juga: 80% Publik Indonesia Gunakan E-Wallet untuk Transaksi Sehari-hari

Sumber:

https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI-2025_versi-lengkap.pdf

Penulis: Talita Aqila Shafidhya
Editor: Editor

Konten Terkait

Sentimen Media Online terhadap Penegakan Hukum dan Kasus Gagal Bayar DSI: 94% Positif

Menurut laporan Drone Emprit, sebanyak 94,3% pembahasan terkait penegakan hukum & penanganan kasus gagal bayar DSI bersentimen positif. Sisanya, 5,7% negatif.

28 Perusahaan Penyebab Banjir Sumatra Telah Dicabut Izinnya

Pemerintah mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan 6 badan usaha non-kehuatanan hasil audit Satgas PHK di banjir Sumatra.

Terima kasih telah membaca sampai di sini

atau

Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.

Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook