Dunia politik internasional kembali diguncang. Kali ini, sorotan tertuju pada Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif ambisius yang diklaim sebagai forum baru untuk menciptakan stabilitas global. Meski Trump menggembar-gemborkan forum ini sebagai solusi masa depan, kenyataannya jalan yang ditempuh tidaklah mulus.
Hingga saat ini, lebih dari 25 negara telah menyatakan bergabung ke dalam forum tersebut. Namun, di balik angka partisipasi yang cukup besar itu, muncul penolakan keras dari deretan sekutu tradisional Amerika di Barat. Fenomena ini memperlihatkan adanya dinamika politik yang kian tajam dan perpecahan prinsipil yang mendalam di tingkat global.
Apa Itu BoP?
BoP atau Dewan Perdamaian merupakan sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang lahir dari inisiatif pribadi Presiden Amerika Serikat ke-47, Donald Trump, dengan fokus utama pada percepatan perdamaian dan rekonstruksi di wilayah konflik seperti Gaza. Berbeda dengan lembaga multilateral seperti PBB yang sering dianggap lamban karena birokrasi, BoP dirancang sebagai badan yang lebih taktis dan transaksional, di mana pendekatannya lebih menitikberatkan pada kerja sama ekonomi dan pembangunan infrastruktur berskala besar.
Namun, keunikan struktur BoP justru menjadi pemicu perdebatan hangat di kancah global. Dalam piagam pendiriannya, Donald Trump ditetapkan sebagai Ketua (Chairman) seumur hidup dengan otoritas mutlak untuk mengundang atau membatalkan keanggotaan negara lain. Posisi ini bersifat independen dari jabatan kepresidenan AS, sehingga kendali organisasi tetap berada di tangan Trump secara pribadi, sebuah model kepemimpinan sentralistik yang dinilai sangat tidak lazim bagi sebuah organisasi internasional yang mengklaim membawa agenda perdamaian dunia.
Di sisi lain, mekanisme operasional BoP yang berada di luar kerangka hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memicu kekhawatiran serius dari negara-negara Barat mengenai masa depan tatanan internasional yang berbasis pada aturan hukum global. Munculnya laporan mengenai biaya keanggotaan yang mencapai angka fantastis, yakni $1 miliar bagi negara anggota pendiri, semakin memperkuat kesan bahwa organisasi ini beroperasi dengan logika bisnis yang sangat kental.
Berbagai Penolakan dari Eropa
Sejumlah raksasa Eropa secara terbuka menyatakan penolakan terhadap ajakan bergabung dalam Board of Peace. Negara-negara seperti Prancis, Inggris, Jerman, Spanyol, dan Italia menilai dewan ini bermasalah secara prinsipil. Dengan beberapa alasan kuat yang melandasi sikap skeptis tersebut termasuk adanya masalah legitimasi dimana negara-negara ini merasa keberadaan Board of Peace berada di luar kerangka PBB.
Selain itu struktur yang dimiliki BoP juga dinilai terlalu sentral, Prancis secara tegas menyebut struktur BoP sangat jauh dari semangat Piagam PBB karena memberikan kewenangan yang terlalu besar pada satu figur sentral. Selain Perancis, Inggris turut mengkhawatirkan potensi keterlibatan Presiden Vladimir Putin dan Rusia dalam badan ini, terutama terkait dengan konflik berkepanjangan di Ukraina.
Bukan hanya negara-negara besar, penolakan juga datang dari wilayah Nordik dan Eropa lainnya seperti Norwegia, Swedia, Slovenia, dan Yunani. Mereka kompak menilai bahwa mandat Dewan Perdamaian ini terlalu luas dan berpotensi merusak tatanan internasional yang selama ini berbasis pada hukum global.
Salah satu momen paling dramatis dalam perkembangan Board of Peace adalah kisah mengenai Kanada. Awalnya, Kanada sempat menyatakan kesiapannya untuk bergabung. Namun, partisipasi mereka justru digagalkan secara sepihak oleh Trump. Pembatalan undangan ini dipicu oleh kritik tajam yang dilayangkan pihak Kanada terhadap Trump saat berlangsungnya World Economic Forum (WEF). Kejadian ini semakin menegaskan betapa personal dan dinamisnya politik di balik inisiatif ini.
Siapa Saja yang Sudah Bergabung?
Meski ditolak oleh banyak negara Barat, Board of Peace tetap berhasil mengumpulkan koalisi dari berbagai belahan dunia. Berikut adalah daftar negara yang dilaporkan telah menyatakan bergabung untuk memperkuat gerakan ini:
Baca Juga: Sentimen Warganet Instagram terhadap Partisipasi Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza
Melihat komposisi di atas, terlihat jelas bahwa Board of Peace lebih banyak menarik minat negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Asia yang melihat forum ini sebagai peluang diplomatik baru. Namun, dengan absennya dukungan dari blok Eropa Barat dan Nordik, Board of Peace menghadapi tantangan besar untuk benar-benar diakui sebagai otoritas perdamaian dunia yang sah di mata komunitas internasional.
Langkah Trump ini sekali lagi membuktikan bahwa gaya diplomasinya selalu berhasil memicu perdebatan panjang, apakah ini cara baru yang efektif untuk damai, atau justru awal dari runtuhnya sistem multilateral yang kita kenal selama ini?
Baca Juga: Partisipasi Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza Tuai Respons Negatif di Media Sosial
Sumber:
https://www.aa.com.tr/en/world/factbox-26-countries-named-as-founding-members-of-trump-s-board-of-peace-/3813131
Penulis: Emily Zakia
Editor: Editor
