PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menjadi sorotan publik pada Oktober 2025 karena ribuan pemberi pinjaman (lender) melapor bahwa dana investasi mereka tidak bisa dicairkan.
DSI adalah platform keuangan digital yang memiliki misi utama untuk mewujudkan tujuan finansial masyarakat dengan prinsip keuangan syariah inklusif bagi semua kalangan. Meninjau dari sisi legalitas, perusahaan ini telah mengantongi izin resmi dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam praktiknya, DSI menawarkan beragam skema pendanaan syariah, mulai dari sektor konstruksi, kepemilikan hunian, hingga penyediaan material bangunan.
Ironisnya, prinsip syariah sekaligus lambang OJK tidak menjamin kredibilitas perusahaan. Sejak 6 Oktober 2025, pembayaran imbal hasil investasi lender terhenti secara mendadak. Tidak tinggal diam, OJK pada tanggal 13 Oktober 2025 melakukan pemeriksaan intensif atas dugaan gagal bayar pada lembaga pinjaman daring syariah tersebut.
Mengutip Tempo, Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), Danang Tri Hartono, mengungkapkan bahwa selama 2021-2025, PT DSI telah menghimpun dana masyarakat sebanyak Rp7,48 triliun dan total dana yang berhasil dikembalikan dalam bentuk imbal hasil sebanyak Rp6,2 triliun. Sisanya sebanyak Rp1,2 triliun belum dikembalikan oleh DSI. Hal ini mencerminkan adanya celah dalam sistem pengawasan di lapangan.
Kasus gagal bayar yang menyeret DSI memicu keresahan luas di masyarakat terhadap keamanan investasi yang berlabel “diawasi OJK & Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”.
Baca Juga: 26% Publik RI Jadi Korban Penipuan Online 2025
Analisis Drone Emprit pada 22-28 Januari 2026 yang berfokus pada kata kunci seperti "PT DSI", "Dana Syariah", "danasyariah", dan sebagainya, memperlihatkan bagaimana sentimen media online terhadap penegakan hukum dan penanganan polemik gagal bayar DSI.
Sebanyak 94,3% berita di media online memiliki sentimen positif. Adapun, topik-topik sentimen positif yang dibicarakan berupa langkah tegas pihak berwenang, mulai dari penggeledahan kantor PT DSI yang berlangsung selama 16 jam, hingga pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR untuk mendengarkan langsung keluhan para korban.
Selain itu, topik kolaborasi ketat antarlembaga yang melibatkan Polisi Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan PPATK, dan upaya aktif OJK dalam mengawal proses pengembalian dana juga dibahas dalam pemberitaan. Hal ini memberikan harapan bagi masyarakat akan hadirnya keadilan jalur hukum.
Namun di sisi lain, pemberitaan dengan sentimen negatif memiliki proporsi sebesar 5,7%. Adapun, topik yang diangkat berupa skala kerugian yang sangat fantastis, (Rp2,4 triliun), modus proyek fiktif, manipulasi laporan keuangan, hingga indikasi modus investasi palsu dalam operasional perusahaan tersebut.
Pemberitaan DSI dibahas dalam 234 artikel media online yang menuai 877 mentions dari total 972.803 interaksi. Puncak pemberitaan terjadi pada 23 Januari 2026 dengan 326 mentions akibat pernyataan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) terkait gagal bayar PT DSI yang memakan korban hingga 15.000 lender dan kerugian mencapai Rp2,4 triliun.
Baca Juga: Fluktuasi Kasus Kejahatan Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi di Indonesia
Sumber:
https://x.com/DroneEmpritOffc/status/2017097171078877599
Penulis: Faiza Az Zahra
Editor: Editor
