Satu tahun masa pemerintahan Prabowo–Gibran sejak 20 Oktober 2024 hingga Oktober 2025 dipahami sebagai fase transisi sekaligus uji awal arah kebijakan dan pendekatan pemerintah. Pada periode ini, implementasi kebijakan negara, strategi keamanan, serta sikap terhadap kebebasan pers mulai teruji praktiknya di lapangan.
Pengalaman jurnalis di berbagai daerah menjadi cermin untuk membaca sejauh mana komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan pewarta dan kebebasan berekspresi di tengah dinamika politik yang berlangsung.
Untuk menilai hal itu, Yayasan Tifa bersama Konsorsium Jurnalis Aman dan Populix menerbitkan Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 untuk memahami situasi keamanan yang dihadapi jurnalis Indonesia. Laporan ini mengumpulkan data melalui survei dan wawancara mendalam kepada 655 responden yang tersebar di tujuh pulau pada 2025.
Hasilnya, selama periode awal pemerintahan baru, jurnalis terungkap menghadapi berbagai tantangan dalam meliput sejumlah isu strategis di ranah pemerintahan khususnya pada isu Makanan Bergizi Gratis (MBG), Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga isu korupsi dan pelanggaran hukum.
10 Isu yang Sulit Diliput dalam Satu Tahun Pabowo-Gibran
Baca Juga: Serangan terhadap Jurnalis Didominasi Kekerasan Fisik pada 2025
Survei IKJ menunjukkan, isu yang paling sulit diliput selama satu tahun periode Prabowo-Gibran adalah MGB menurut 61% responden. Hasil analisis IKJ menjelaskan adanya ketidakjelasan antara penetapan program sebagai prioritas nasional dengan praktik transparansi operasional di lapangan, sehingga membatasi peran media dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Menurut salah satu responden survei, pembatasan liputan MBG tak selalu disampaikan secara formal tapi terjadi secara implisit. Hal tersebut tercermin dari adanya kontrol terhadap framing dalam pemberitaan, sehingga dinilai membatasi ruang kritis jurnalis.
“Tahun ini yang paling terasa sulit itu meliput isu MBG. Ada kesan bahwa MBG ini tidak boleh ada berita yang ‘negative vibes’. Kami sendiri juga tidak tahu persis kenapa, tapi itu sangat terasa di lapangan,” ungkap responden dengan inisial W.T, dilansir dalam laporan IKJ 2025.
Selain itu, isu korupsi dan penegakan hukum menjadi kesulitan bagi 43% responden saat melakukan liputan di lapangan. Papua, Maluku, dan Kalimantan menjadi wilayah dengan tingkat kesulitan tertinggi dalam melaporkan kasus korupsi dan pelanggaran hukum.
Di sisi lain, PSN menjadi isu dengan tingkat kesulitan ketiga tertinggi menurut 42% responden. Beberapa topik ini dinilai lebih sulit karena minimnya akses terhadap data dan narasumber, tingginya sensitivitas kebijakan, serta adanya kehati-hatian berlebih dari pihak-pihak terkait.
Dalam laporan ini, IKJ turut menilik hambatan apa saja yang dialami jurnalis saat melakukan liputan isu pemerintahan. Menurut data yang dikumpulkan, 51% responden menyatakan pernah mengalami kesulitan atau hambatan saat melakukan peliputan dalam ranah pemerintahan.
Hambatan dalam Liputan Isu Pemerintahan
IKJ mencatat jenis hambatan yang paling sering dialami jurnalis saat meliput isu pemerintah adalah terbatasnya akses terhadap narasumber pemerintahan (65%) dan sulitnya memperoleh informasi publik (59%). IKJ menilai hambatan ini menunjukkan bahwa praktik keterbukaan informasi masih belum berjalan maksimal.
Tidak hanya itu, jurnalis juga menghadapi prosedur administratif yang berbelit (53%) serta mendapatkan tekanan langsung dari aparat atau pihak tertentu (41%). Temuan ini menunjukkan bahwa jurnalis tidak hanya dihadapkan pada kendala teknis, tetapi juga pada hubungan kekuasaan terhadap akses informasi.
Sementara itu, 31% responden menyatakan mendapat ancaman digital seperti peretasan, doxing, dan serangan siber, serta mendapat sensor atau intervensi dari redaksi (23%). Adapun temuan ini merupakan data turunan dari responden yang pernah mendapat masalah hukum berhubungan dengan undang-undang negara sebanyak 33 responden.
Melihat kondisi tersebut, IKJ menegaskan perlunya perbaikan ekosistem pers dengan cara kolaboratif dan berlapis antara pemerintah, perusahaan media, aparat penegak hukum, dan organisasi jurnalis.
Komitmen pemerintah dalam melindungi jurnalis dan kebebasan pers menjadi salah satu upaya penting, didukung tanggung jawab perusahaan media dan aparat dalam memastikan keselamatan dan independensi jurnalis Indonesia.
Baca Juga: Jurnalis Indonesia Hadapi 29 Serangan Digital pada 2025, Terbanyak dalam 5 Tahun
Sumber:
www.tifafoundation.id/Media-IKJ2025
Penulis: Talita Aqila Shafidhya
Editor: Editor
