Isu terkait penonaktifan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) sempat menghebohkan publik pada awal Februari 2026 karena menyangkut hak kesehatan masyarakat miskin dan rentan.
Setelah ditelusuri, penonaktifan BPJS tersebut terjadi karena Kementerian Sosial (Kemensos) sedang melakukan pembaruan data berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026.
Kebijakan pembaruan yang terkesan mendadak ini dinilai dapat membahayakan keselamatan peserta PBI BPJS, terutama pasien dengan riwayat penyakit kronis. Tanpa mitigasi yang jelas dalam proses transmisi data, kejadian yang tidak diinginkan bisa saja menimpa pasien karena status kepesertaannya dinonaktifkan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.
Di media sosial, isu yang menyangkut hak dasar kesehatan masyarakat miskin dan rentan ini segera menjadi sorotan publik. Respons warganet pun beragam, berdasarkan data dari Drone Emprit yang menganalisis dinamika ini dari tanggal 1–9 Februari 2026, ditemukan 23.072 sampel percakapan di berbagai kanal media sosial dengan menganalisis kata kunci “BPJS”. Berikut rinciannya.
Baca Juga: 7 Provinsi dengan Jumlah Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan Terbanyak 2025
Sebanyak 10,4% postingan bersentimen positif. Pembahasan umumnya menyoroti bahwa rumah sakit tetap wajib melayani pasien PBI/BPJS nonaktif dalam kondisi gawat darurat serta pembaruan data diperlukan agar subsidi lebih tepat sasaran.
Sementara itu, 79,5% sentimen bersifat negatif. Keluhan yang muncul antara lain penonaktifan PBI/BPJS yang dilakukan mendadak, kekhawatiran terhadap keselamatan pasien dengan penyakit kronis, anggapan bahwa kebijakan ini salah prioritas karena pemerintah lebih mengutamakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pasien yang kemudian dipersulit saat hendak berobat.
Adapun 10,1% sisanya bersentimen netral.
Dari berbagai platform, TikTok menjadi kanal yang paling ramai membahas isu ini dengan total 46.324 interaksi. Puncak percakapan terjadi pada 7 Februari dan paling banyak muncul di media sosial X. Pemicu utamanya adalah kisah tragis Pak Ajat, seorang pedagang es keliling penderita gagal ginjal yang batal menjalani cuci darah akibat status BPJS PBI-nya tiba-tiba nonaktif karena dianggap “mampu”.
Selain itu, gelombang kritik publik terhadap narasi pemerintah yang dinilai lebih memprioritaskan anggaran MBG ketimbang menyelamatkan nyawa warga miskin turut memperbesar eskalasi percakapan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukhti, memberikan klarifikasi bahwa peserta yang dinonaktifkan dapat mengajukan reaktivasi untuk mengembalikan status PBI.
“Jika Anda merasa berhak, sekali lagi ini kewenangan Kementerian Sosial, Anda juga bisa diaktifkan kembali dengan memenuhi tiga syarat,” ujarnya dalam unggahan video singkat di akun Instagram resmi BPJS Kesehatan pada Jumat (6/2/2026), mengutip Kompas.
Ia juga mengimbau peserta yang terdampak penonaktifan untuk segera melapor.
“Segera laporkan ke Dinas Sosial, dan tentu koordinasikan dengan menginformasikan ke BPJS Kesehatan,” lanjutnya.
Update Reaktivasi PBI BPJS
Mengacu pada unggahan resmi BPJS pada 12 Februari 2026 di Instagram, sebanyak 102.921 peserta PBI yang memiliki penyakit kronis atau katastropik telah direaktivasi berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Sosial RI Nomor 24/HUK/2026.
Sebagian peserta lainnya telah lebih dulu direaktivasi melalui Dinas Sosial, sementara sebagian lagi belum dapat diproses karena adanya mutasi kepesertaan atau ketidaksesuaian data.
Baca Juga: Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Didominasi oleh Usaha Mikro
Sumber:
https://x.com/i/status/2021076549932548353
Penulis: Faiza Az Zahra
Editor: Editor
