Tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar dalam negeri mengakibatkan banyak yang memilih untuk mencari peruntungan di luar negeri. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tercatat telah memberangkatkan 295.439 pekerja migran sepanjang 2024. Jumlah ini sedikit menurun dibanding jumlah pekerja migran pada 2023 yang mencapai 297.108 pekerja.
Pekerja migran didefinisikan sebagai orang yang bekerja di luar negara asalnya. International Labour Organization (ILO) menyebutkan bahwa istilah ini mencakup semua orang yang bermigrasi guna bekerja di negara luar, baik permanen maupun hanya sementara.
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pekerja migran Indonesia (PMI) adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan menerima upah/pendapatan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei terhadap 921 pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri selama periode 2018-2023 dan kini telah kembali ke Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik dari para PMI, baik dari aspek ekonomi, sosial, hukum, maupun budaya.
33% PMI Lulusan SMA
Jika ditinjau dari tingkat pendidikan terakhir, maka kebanyakan PMI merupakan lulusan pendidikan menengah, paling banyak di jenjang SMA/SMK yang mencapai 33,22%. Kelompok ini tercatat lebih siap bekerja di sektor-sektor jasa, manufaktur, dan perkantoran ketimbang kelompok pendidikan yang lebih rendah, sehingga lebih banyak digemari.
Selain itu, tingkat pendidikan SD dan SMP juga menyumbang banyak pekerja migran, mencerminkan tingginya kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan keterampilan dasar yang biasanya banyak dimanfaatkan dalam sektor informal, seperti menjadi asisten rumah tangga dan pekerjaan kerah biru.
Ada pula pekerja migran yang merupakan lulusan pendidikan tinggi, meski proporsinya jauh lebih rendah. Terdapat 3,26% PMI yang merupakan lulusan jenjang S1-S3. Hal ini menggambarkan bahwa tenaga kerja yang terampil dan profesional cenderung masih rendah di kalangan PMI.
Untuk saat ini, mayoritas PMI merupakan laki-laki, dengan proporsi mencapai 55,59%. ILO turut menyebutkan bahwa pekerja laki-laki memang cenderung lebih banyak, terutama di sektor formal seperti konstruksi, manufaktur, hingga transportasi. Pekerja migran wanita biasanya banyak ditemukan pada sektor pekerjaan rumah tangga dan juga perawatan.
Dominasi Usia Produktif
Usia keberangkatan PMI cukup beragam, didominasi kelompok usia produktif antara 25 hingga 44 tahun. Mayoritas PMI berangkat pertama kali pada usia 40-44 tahun, diikuti rentang usia 25-29 tahun. Hal ini mencerminkan bahwa kebanyakan PMI berangkat pada awal usia produktifnya untuk mencari peluang di pasar kerja internasional. Sementara itu, semakin bertambahnya usia, maka semakin rendah pula PMI yang berangkat.
Mayoritas PMI juga berasal dari wilayah perdesaan, yang cenderung terbatas dalam hal peluang kerja, proporsinya mencapai 52,01%, sedangkan sisanya berasal dari wilayah perkotaan.
Ditinjau dari daerah asalnya, maka pulau Jawa masih mendominasi. Sebanyak 24,76% PMI berasal dari Jawa Timur, 21,46% dari Jawa Tengah, dan 19,26% dari Jawa Barat, mengisi posisi 3 besar nasional.
Heboh Penyelundupan PMI
Penyelundupan pekerja migran secara ilegal masih banyak ditemukan. Baru-baru ini TNI AL melalui Tim Second Fleet Quick Response (SFQR) Lanal Nunukan berhasil menggagalkan penyelundupan calon PMI yang rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia melalui perairan Nunukan, Kalimantan Utara.
Komandan Lanal Nunukan, Kolonel Laut (P) Handoyo menyebutkan bahwa timnya melihat kapal mencurigakan ketika sedang melakukan patroli rutin.
"Tim melihat speedboat hijau mencurigakan bermesin 40 PK melaju dengan kecepatan tinggi dari Perairan Nunukan menuju Sei Ular. Tim segera mengejar dan berhasil menghentikan speedboat tersebut," terang Handoko saat dimintai keterangan pada Selasa (21/1/2025).
Menurutnya, terdapat 8 orang dalam speedboat tersebut, 7 di antaranya adalah calon PMI tanpa dokumen resmi. Mereka mengaku dijanjikan pekerjaan di perkebunan sawit di Malaysia.
Masih banyaknya pekerja migran yang memilih jalur ilegal dalam mencari pekerjaan di luar negeri harus digarisbawahi oleh pemerintah. Sejauh ini memang tidak ada biaya yang dikenakan bagi PMI. biaya penempatan kerja harusnya ditanggung oleh pemberi kerja, mencakup tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, pemeriksaan kesehatan, dan kebutuhan lainnya.
Meski begitu, pada kenyataannya, PMI masih harus menanggung beban biaya yang cukup besar. Menurut BP2MI pada 2022 lalu, rata-rata PMI dibebankan sebesar Rp30 juta per orang untuk penempatan kerja. Negara tak memiliki anggaran yang cukup untuk menanggung biaya beban penempatan kerja setiap PMI, mendorong tingginya PMI ilegal yang cenderung membutuhkan biaya lebih rendah.
Baca Juga: Hong Kong Jadi Negara Utama Tujuan Pekerja Migran Indonesia September 2024
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
