Setelah kurang lebih 15 bulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan, terjadi banyak dinamika selama implementasinya di lapangan. MBG pada mulanya adalah program unggulan pasangan Prabowo-Gibran dalam kontestasi Pemilu 2024 yang berasal dari kekhawatiran terhadap kondisi stunting anak Indonesia.
Diusung sebagai strategi mewujudkan Indonesia Emas 2045, program MBG bertujuan untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) dengan mengatasi masalah gizi buruk. Adapun sasaran utama dari program ini adalah kelompok rentan meliputi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ke depannya, program MBG akan diprioritaskan untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di Indonesia.
Presiden Prabowo mengatakan, kebijakan MBG mungkin tidak dirasakan urgensinya bagi kalangan berpenghasilan tinggi maupun berpendidikan mapan. Namun, bagi mayoritas masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi, program tersebut menurutnya dinilai sangat dibutuhkan sebagai bentuk keterlibatan negara dalam menjamin kebutuhan dasar.
“Makan bergizi gratis mungkin tidak penting untuk orang-orang yang cukup berada, mungkin tidak penting bangi mereka yang di atas. Tapi di seluruh dunia yang saya pelajari, makan bergizi gratis adalah sangat-sangat diperlukan oleh mayoritas masyarakat,” ungkap Prabowo saat menghadiri peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan gudang ketahanan pangan Polri pada Jumat (31/2/2026).
Lain Realita
Meski program MBG diklaim diperlukan oleh masyarakat dengan kondisi ekonomi ke bawah, survei dari Policy Research Center (Porec) menunjukkan realitas berbeda. Melalui survei terhadap 1.168 responden yang 80,4% di anataranya adalah penerima MBG, sebanyak 80% responden ternyata menolak keberlanjutan MBG.
Baca Juga: 87% Publik RI Setuju Program MBG Rawan Dikorupsi
Melalui analisis tingkat penolakan MBG berdasarkan kelompok pendapatan, sebanyak 80,2% responden dengan pendapatan di bawah Rp2 juta menolak keberlanjutan MBG. Selain itu, sekitar 74% responden dengan pendapatan Rp2–4 juta pun menunjukkan penolakan serupa.
Penolakan juga ditunjukkan dari kelompok pendapatan Rp4 juta ke atas. Dengan detail kelompok pendapatan Rp4–8 juta yang menolak MBG sebanyak 86,1%, kelompok pendapatan di atas Rp15 juta (82,1%), dan kelompok pendapatan Rp8–15 juta (80%).
Kelompok pelajar sebagai sasaran penerima MBG bersama kelompok belum bekerja juga menunjukkan tren penolakkan terhadap keberlanjutan program sebanyak 81,7%.
Survei ini menunjukkan bahwa meski MBG dirancang untuk kelompok menengah ke bawah, tak sedikit yang menolak keberlanjutan program ini. Menurut analisa Porec, kepuasan masyarakat terhadap program MBG belum tentu berbanding lurus dengan keinginan untuk mempertahankan program agar terus berlanjut.
Menurut salah satu responden berprofesi ibu rumah tangga dengan pendapatan di bawah Rp2 juta, MBG yang diterima kerap tidak sesuai dengan pemenuhan gizi yang dijanjikan.
“Makanan bergizi yang datang itu camilan warung. Bagiku yang ekonominya di bawah, lauk sayur atau buah itu utama. Karbo bisa diganti ubi atau singkong, tidak masalah. Tapi ini malah camilan,” tulis responden dalam survei tersebut.
Perlu diketahui, survei ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan 26 pertanyaan Skala Likert 1–5 serta pertanyaan tertutup dan terbuka. Survei ini dilakukan secara daring sepanjang 1–20 Maret 2026 dengan probability convenience sampling berbasis iklan berbayar di platform META mencakup Facebook dan Instagram.
Penolakan MBG Berakar dari Masalah Struktural
Menurut temuan Porec, sebanyak 80% responden menyerukan penolakan keberlanjutan MBG, dan hanya 20% menyatakan persetujuan. Tingginya penolakan ini menurut Porec bukan berasal dari SOP MBG yang kurang baik, melainkan berasal dari masalah struktural MBG yang kental dengan keterlibatan elit politik.
Sebanyak 87% publik melihat program MBG sangat rawan dikorupsi mengingat alokasi dana fantastis untuk keberlangsungan program ini. Tidak hanya itu, 88,5% responden dalam survei juga merasa MBG hanya dinikmati oleh elite dan pejabat politik, bukan anak-anak yang seharusnya jadi penerima utama.
Atas temuan tersebut, Porec merekomendasikan MBG agar dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh oleh lembaga independen. Porec menekankan pentingnya model dapur MBG berbasis komunitas dan koperasi untuk menghindari keterlibatan jaringan politik. Apalagi, menurut Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati, semua partai politik memiliki dapur MBG atau SPPG.
Baca Juga: MBG Dapat Rp335 T dari RAPBN 2026, Siapa yang Paling Diuntungkan?
Sumber:
https://drive.google.com/drive/folders/1AkUmxP-vZPPi-q8cgh7Uc6vDfmxRssS4
Penulis: Talita Aqila Shafidhya
Editor: Editor
