Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu janji kampanye utama Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk menekan angka stunting di Indonesia. Program ini menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui dengan pemberian makanan bergizi setiap hari.
Presiden Prabowo menilai MBG sebagai kebutuhan mendesak, mengingat prevalensi stunting di Indonesia sempat mencapai 25% dari total anak pada 2021, menurut Kementerian Kesehatan. Selain itu, Prabowo mengatakan program serupa juga telah diterapkan di sejumlah negara maju sebagai bagian dari intervensi gizi nasional.
Kini, MBG menjadi salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp171 triliun, yang kemudian meningkat signifikan menjadi Rp335 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBN) 2026. Besarnya dana ini menarik perhatian publik dan pengamat terhadap implementasi program di lapangan.
Untuk melihat persepsi masyarakat mengenai MBG yang telah berjalan sekitar 14 bulan, Policy Research Center (Porec) melakukan survei nasional pada Maret 2026 terhadap 1.168 responden, dengan 80,4% di antaranya merupakan penerima langsung MBG.
Survei ini menggunakan skala Likert serta pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman dan penilaian publik tentang manfaat program, kepercayaan terhadap MBG, hingga pendapat publik mengenai siapa yang paling diuntungkan dari program ini.
Baca Juga: MBG Dapat Rp335 T dari RAPBN 2026, Siapa yang Paling Diuntungkan?
Hasil dari survei Porec menunjukkan, terdapat krisis kepercayaan yang cukup kuat terhadap pelaksanaan program MBG. Sebanyak 88% responden menyatakan setuju bahwa program ini lebih banyak dinikmati oleh elite politik dan pihak pengelola dapur dibandingkan masyarakat sasaran.
Artinya, mayoritas publik menilai manfaat program belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok yang seharusnya menjadi prioritas.
Lebih lanjut, sekitar 87% responden menilai MBG sangat rawan dikorupsi. Angka ini mencerminkan kekhawatiran tinggi terhadap potensi penyalahgunaan anggaran dalam program dengan skala besar tersebut.
Selain itu, 79% responden percaya terdapat praktik penurunan kualitas makanan oleh oknum pengelola dapur untuk mengambil keuntungan dari selisih anggaran. Dampaknya, 76% responden menilai makanan yang diterima tidak sebanding dengan alokasi biaya yang ditetapkan, yakni sekitar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.
Temuan ini juga diperkuat oleh pengalaman langsung masyarakat. Salah satu responden yang merupakan ibu rumah tangga menyebut bahwa menu yang diterima anak sering kali tidak sesuai dengan standar gizi yang dijanjikan.
“Namanya saja menu makan bergizi, tapi di lapangan menu anak tidak sesuai standar, kadang hanya diberi roti biasa,” tulis responden dalam survei tersebut.
Mayoritas Tak Ingin MBG Dilanjutkan
Akibat tingginya kekhawatiran terhadap tata kelola dan penyerapan anggaran, survei Porec menunjukkan adanya gelombang penolakan terhadap kelanjutan program MBG.
Ketidakpercayaan publik ini muncul karena program dinilai belum dikelola secara kompeten dan akuntabel. Hasilnya, hanya 20% responden mendukung keberlanjutan MBG, sementara 80% lainnya menolak.
Atas temuan tersebut, Porec merekomendasikan penghentian sementara program untuk evaluasi menyeluruh oleh lembaga independen. Selain itu, model Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG disarankan dialihkan ke berbasis komunitas dan koperasi, serta menghindari keterlibatan jaringan politik.
Porec juga menekankan pentingnya kehadiran ahli gizi bersertifikat di setiap SPPG guna memastikan standar gizi dan keamanan pangan, agar tak ada lagi kasus keracunan makanan yang menimpa anak sekolah.
Baca Juga: APBN 2026: 83% Dana MBG dari Fungsi Pendidikan
Sumber:
https://drive.google.com/file/d/1Ltmr9_0eUy6GTcTg-7eqffUobMOSELCN/view
Penulis: Talita Aqila Shafidhya
Editor: Editor
