Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah di bidang pertanian. Harga jual produk yang seringkali tidak sesuai dengan pengeluaran biaya produksi menjadikan petani di desa semakin berada di garis kemiskinan. Akibatnya, jumlah minat terhadap profesi tersebut dan produksi hasil pertanian di Indonesia terus menurun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri.
Tidak terpenuhinya kebutuhan bahan pokok di dalam negeri menyebabkan Indonesia bergantung pada pasokan impor. Enam dari sembilan barang kebutuhan pokok masyarakat bahkan harus dicukupi dari negara lain.
Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas (PRKSDK) BRIN, Alie Humaedi mengungkapkan, sektor pertanian Indonesia tengah menghadapi tiga masalah utama. Pertama, lahan pertanian yang semakin terbatas disebabkan oleh banyaknya alih fungsi lahan. Kedua, masalah ketenagakerjaan, yaitu 80% profesi petani didominasi oleh orang tua, sementara pelibatan kaum muda dan masyarakat adat masih kurang. Ketiga, masalah mata rantai produksi yang kerap menjerat para petani. Produksi pertanian sering terganggu akibat sistem mata rantai yang merugikan petani.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, IFAD dan Pemerintah Indonesia selama lebih dari 35 tahun telah menginvestasikan lebih dari US$1 miliar kepada masyarakat pedesaan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Dari total investasi tersebut, IFAD telah menggelontorkan sebanyak US$700 juta untuk 21 proyek di Indonesia.
Investasi tersebut berfokus untuk membantu produsen kecil dan kelompok marjinal agar menjadi lebih tangguh, terintegrasi ke dalam rantai pasokan, serta mendapatkan akses terhadap layanan, teknologi, dan keuangan. Proyek IFAD telah menjangkau ke daerah-daerah paling terpencil dan rentan, yang biasanya juga memiliki tingkat kemiskinan tertinggi.
IFAD merupakan lembaga keuangan internasional dan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didedikasikan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan di daerah pedesaan di negara-negara berkembang. Beberapa proyek Indonesia yang berhasil mendapat dana pinjaman dari IFAD ialah:
1. The Development of Integrated Farming Systems in Upland Areas
Program Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi yang disetujui sejak 2019 dan akan dijalankan hingga 2024 mendatang. Program ini membutuhkan dana hingga US$151,66 juta. Dana tersebut diperoleh dari berbagai pembiayaan, meliputi suntikan dana IFAD sebesar US$50 juta, pembiayaan bersama (internasional) dari Bank Pembangunan Islam sebanyak US$70,5 juta, pembiayaan pemerintah US$17,1 juta, dan penerima manfaat US$14,03 juta.
Program Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi (UPLANDS) bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan di daerah dataran tinggi melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur lahan dan air, sistem pertanian modern, serta penanganan pasca panen.
UPLANDS mencakup 14 daerah di Indonesia, yakni Subang, Cirebon, Banjarnegara, Sumenep, Lebak, Garut, Tasikmalaya, Purbalingga, Magelang, Malang, Lombok Timur, Sumbawa, Minahasa, dan Gorontalo. Target khsususnya ialah para petani kecil dan generasi muda. UPLANDS akan bekerja secara langsung dengan rumah tangga pedesaan, kelompok tani dan kelompok perempuan.
2. Integrated Village Economic Transformation Project (TEKAD)
Program sektor pengembangan daerah rural ini menjadi program dengan dana terbesar. Tercatat sebanyak US$672,03 dana dibutuhkan dengan anggaran terbesar berasal dari pemerintah, yakni US$560,59 juta, sedangkan IFAD hanya membiayai US$34,35 juta dan penerima manfaat domestik menyumbang US$27,08 juta.
Program TEKAD yang dilaksanakan 2019 hingga 2025 berfokus pada wilayah-wilayah rural di luar Pulau Jawa, yakni Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Tujuannya ialah untuk memberdayakan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi UU Desa dan Dana Desa di Indonesia bagian timur.
Inti program ini adalah mendorong rumah tangga pedesaan untuk mengembangkan kehidupan berkelanjutan, dengan memanfaatkan penguatan tata kelola di tingkat desa dan kabupaten agar tercipta desa mandiri dan sejahtera.
3. Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Programme (YESS)
Program YESS merupakan program yang menciptakan peluang bagi pemuda pedesaan untuk membangun mata pencarian melalui sektor kewirausahaan sehingga kontribusi mereka terhadap transformasi pedesaan yang berkelanjutan semakin meningkat. Program yang dilaksanakan dalam jangka waktu 2018 hingga 2025 ini membutuhkan dana sekitar US$72,71 juta. Dari total tersebut, IFAD membantu lebih dari separuhnya, yakni US$57,3 juta, kemudian pemerintah menyokong sebesar US$12,09 juta dan penerima manfaat US$3,21.
Program YESS lebih difokuskan pada daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Program ini nantinya akan memberikan insentif terhadap pemuda di wilayah tersebut yang melakukan wirausaha.
- Rural Empowerment and Agriculture Development Scaling-up Initiative (READSI)
Tujuan utama READSI ialah membangun dan memperluas proyek Pemberdayaan Pedesaan dan Pembangunan Pertanian yang sukses. Program ini berfokus pada perbaikan penghidupan masyarakat miskin pedesaan dengan lebih meningkatkan aset dan pendapatan rumah tangga petani kecil, mengurangi kekurangan gizi kronis pada anak-anak, meningkatkan akses terhadap pasar dan layanan, serta mengurangi kerawanan pangan. Proyek berjangka 2017 hingga 2024 ini akan memberikan manfaat langsung kepada setidaknya 342.000 petani kecil dan 50% di antaranya adalah perempuan.
READSI membutuhkan total dana sekitar US$55,33 juta yang juga dibantu oleh berbagai pihak. IFAD menyuntik dana pinjaman US$40,89, sektor swasta asing US$2,21 juta, pemerintah US$9,61 juta, dan penerima manfaat US$2,62 juta. Wilayah yang menjadi pelaksanaan program ialah Sulawesi, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Penulis: Aslamatur Rizqiyah
Editor: Iip M Aditiya
