Siapa Saja Menko Kabinet Merah Putih Setelah Reshuffle ke-7?

Pada awal Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih pada Kamis (1/10/2026). Sebanyak 18 pejabat dilantik di Istana Negara, mulai dari menteri, wakil menteri, kepala badan, pimpinan Ombudsman, hingga jajaran kepolisian. Sejumlah media mencatatnya sebagai reshuffle ketujuh sejak Prabowo menjabat. Yang menarik, perombakan kali ini juga menyentuh kursi menteri koordinator (menko). Tiga posisi menko berganti atau berubah, termasuk satu kementerian koordinator yang baru dibentuk. Lantas, siapa saja menko di kabinet terbaru?

Apa Itu Menko?

Menteri koordinator atau menko adalah menteri yang memimpin kementerian koordinator. Berbeda dengan kementerian teknis yang menjalankan kebijakan di bidangnya, kementerian koordinator bertugas menyelaraskan kerja beberapa kementerian dan lembaga yang berada dalam satu rumpun urusan.

Tugas dan Wewenang Menko

Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menko bertugas mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan perencanaan serta pelaksanaan kebijakan kementerian di bawah koordinasinya. Menko juga menjaga agar kebijakan antar kementerian tidak tumpang tindih.

Perlu dicatat, menko bukan atasan langsung para menteri teknis. Tiap menteri tetap bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan menko berperan sebagai pengoordinasi lintas sektor.

Siapa Saja Menko Sekarang?

Pasca reshuffle, terdapat delapan menko di Kabinet Merah Putih. Berikut daftarnya:

Daftar Menteri Koordinator Pasca Reshuffle 1 Oktober 2026 | Goodstats

Tiga Menko yang Terdampak Reshuffle

Dudung Abdurachman dilantik sebagai Menko Polkam. Ia menggantikan Djamari Chaniago. Sebelumnya, Dudung menjabat Kepala Staf Kepresidenan sejak 27 April 2026, atau sekitar lima bulan. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini juga pernah menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Kursi Kepala Staf Kepresidenan yang ditinggalkannya kini diisi mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.Sugiono pindah dari kursi Menteri Luar Negeri. Ia dilantik sebagai Menko PMK menggantikan Pratikno, sedangkan posisi Menlu kini dijabat Arrmanatha Nasir. Bahlil Lahadalia mengisi kementerian koordinator yang benar-benar baru. Jabatan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi baru ada di era pemerintahan Prabowo, dan Bahlil masih merangkap sebagai Menteri ESDM. Menurut Bahlil, pembentukan kemenko ini untuk merespons kondisi geopolitik global dan tuntutan energi bersih.

Kementerian yang Dikoordinasikan

Berdasarkan Perpres Nomor 139 Tahun 2024, pembagian koordinasinya sebagai berikut:

Menko Polkam mengkoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan, serta Komunikasi dan Digital. Menurut Dudung, cakupannya empat kementerian dan empat instansi non-kementerian.
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan membawahi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menko Perekonomian mengkoordinasikan sektor seperti ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
Menko PMK mengoordinasikan Kementerian Agama, Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kebudayaan, Kesehatan, PPPA, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Pemuda dan Olahraga.
Menko Pemberdayaan Masyarakat membawahi Kementerian Sosial, Pelindungan Pekerja Migran, Desa dan PDT, Koperasi, UMKM, dan Ekonomi Kreatif.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan Kementerian ATR/BPN, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Transmigrasi, dan Perhubungan.
Menko Pangan mengoordinasikan Kementerian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, dan Badan Gizi Nasional.
Menko Hilirisasi dan Transisi Energi: Bahlil menyebut Kementerian Investasi dan Hilirisasi berada di bawah koordinasi kemenko ini. Namun, kementerian dan lembaga lainnya belum dirinci karena menunggu Perpres.

Kehadiran kemenko ini diharapkan membuat kebijakan hilirisasi dan transisi energi berjalan lebih terpadu. Kemenko berperan mengoordinasikan, sementara kementerian teknis seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi tetap menjalankan fungsi pelaksanaan.

Sumber:

Hasil Riset Goodstats