Tahun 2024, Indonesia mengalami banyak peristiwa penting, salah satunya yang berkaitan dengan transisi politik. Pemilihan umum dalam menentukan anggota legislatif dan eksekutif baru, mulai dari DPR, hingga Presiden dan Wakil Presiden, hingga akhirnya ke kepala daerah, melahirkan sejumlah pelanggaran terhadap hak-hak digital di tanah air. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat bahwa pemilu telah memperburuk pelanggaran hak-hak digital sepanjang 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Puncak insiden terjadi pada Agustus 2024, dengan total 40 kasus serangan siber, yang utamanya dipicu oleh aksi #PeringatanDarurat. Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) juga memperburuk situasi.
Jika ditinjau dari korbannya, maka mayoritas korban insiden serangan digital pada 2024 berasal dari ranah mahasiswa dan pelajar, totalnya mencapai 83 kasus. Selain itu, organisasi masyarakat setempat (OMS) juga turut menjadi korban terbanyak dengan total 42 kasus, disusul lembaga publik dan warga umum yang masing-masing mencatatkan 37 kasus.
Kebanyakan serangan digital terjadi di Instagram, mencapai 107 kasus, disusul WhatsApp dengan 84 kasus, situs web dengan 46 kasus, serta media sosial lain seperti Facebook (22 kasus), email (19 kasus), X (18 kasus), TikTok (15 kasus), dan Telegram (12 kasus). Serangan terhadap perangkat keras seperti ponsel dan laptop juga terjadi, jumlahnya mencapai 12 kasus.
Peretasan Jadi yang Terbanyak
Terdapat perbedaan pola serangan digital pada 2024 dibanding tahun sebelumnya.
“Insiden serangan digital pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perubahan signifikan dalam pola serangan. Tahun 2024 mencatat peningkatan pada beberapa jenis serangan, seperti peretasan, yang naik dari 62 insiden (2023) menjadi 86 insiden (2024), serta serangan akun tak bisa diakses, yang melonjak dari 20 insiden menjadi 52 insiden,” tulis laporan tersebut.
Pada 2023, phishing menjadi jenis insiden yang paling banyak terjadi, mencapai 108 kasus. Phishing merupakan kejahatan siber yang dilakukan untuk mencuri informasi pribadi dari korban, biasanya pelaku berpura-pura menjadi orang dekat korban. Serangan phishing dibentuk dalam rekayasa sosial dan cerita palsu untuk mengelabui korban. Meski jumlah kasusnya tinggi, pada 2024, insiden phishing berkurang menjadi total 25 insiden.
Penurunan insiden phishing disinyalir berkaitan dengan mulainya kesadaran dan langkah mitigasi yang baik di kalangan masyarakat. Kewaspadaan warga terhadap penipuan membantu menekan angka korban phishing pada 2024.
Modus phising sepanjang 2024 cukup beragam, dengan modus centang biru jadi yang terbanyak, mencapai 4 kasus. Dengan modus ini, pelaku memberikan iming-iming centang biru terhadap pemilik akun yang belum memiliki centang biru. Untuk akun yang sudah punya, pelaku mengancam korban untuk melakukan verifikasi ulang agar centang birunya tersebut tidak dicabut. Korban kemudian memasukkan data pribadi ke dalam link yang tersedia.
Terus Naik
Jumlah insiden serangan terhadap keamanan digital terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pada 2020, jumlah kasusnya mencapai 147 serangan, yang kemudian berangsur naik menjadi 197 kasus pada 2021 dan mencapai 302 kasus pada 2022.
Tahun 2023 lalu, SAFEnet mencatat 323 kasus serangan digital, yang kembali naik menjadi 330 kasus pada 2024.
Sekretaris Ditjen Komunikasi Publik Kemenkomdigi, Mediodecci Lustarini mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati selama menggunakan internet.
“Jadi hati-hati karena begitu banyak kejahatan yang terjadi di dunia digital, sehingga kecerdasan diri kita sendiri bagaimana kita berpikir kritis, memahami dan bisa membedakan situasi yang negatif dan positif,” tambahannya lagi, pada Selasa (3/12/2024),
Baca Juga: Lingkar Korupsi di Pusat Data Nasional Sementara, Akar Kebocoran Data Publik
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
