10 Negara dengan Anggaran Pendidikan Paling Sedikit di Dunia, Indonesia Urutan Pertama

Pendidikan merupakan salah satu investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu negara. Karena itu, besarnya alokasi anggaran pendidikan sering dijadikan indikator komitmen pemerintah dalam membangun sektor pendidikan dan meningkatkan daya saing nasional.

Namun, data terbaru menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan UNESCO Institute for Statistics yang dipublikasikan pada Februari 2026, negara dengan anggaran pendidikan terendah di dunia 2026 adalah Indonesia. Belanja pendidikan Indonesia hanya mencapai 1,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi yang paling rendah dibandingkan negara-negara lain yang masuk dalam daftar.

Sebagai perbandingan, beberapa negara berkembang seperti Pakistan, Bangladesh, hingga Vietnam justru mengalokasikan persentase belanja pendidikan yang lebih tinggi terhadap PDB. Berikut daftar lengkapnya.

Top 10 Negara dengan Anggaran Pendidikan Terendah di Dunia 2026

Berdasarkan data UNESCO Institute for Statistics (dipublikasikan Februari 2026), berikut 10 negara dengan belanja pendidikan terendah berdasarkan persentase terhadap PDB.

Data tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia berada di posisi pertama sebagai negara dengan belanja pendidikan paling rendah, dengan alokasi hanya 1,3% dari PDB. Angka ini terpaut cukup jauh dibandingkan Pakistan dan Bangladesh yang sama-sama mengalokasikan 2,0%, atau sekitar 0,7 poin persentase lebih tinggi.

Di sisi lain, Singapura yang dikenal memiliki sistem pendidikan berkualitas dunia mengalokasikan 2,2% dari PDB. Sementara itu, Thailand menganggarkan 2,5%, sedangkan Vietnam dan Irlandia sama-sama mencapai 2,9%.

Turki menempati posisi kedelapan dengan 3,1%, diikuti Rumania dan Jepang yang masing-masing mengalokasikan 3,3% terhadap PDB.

Meski demikian, perlu dipahami bahwa persentase terhadap PDB tidak selalu menggambarkan besaran dana secara nominal. Negara dengan ukuran ekonomi yang besar dapat mengeluarkan anggaran pendidikan dalam jumlah uang yang sangat besar meskipun persentasenya relatif kecil. Sebaliknya, negara dengan PDB lebih kecil bisa memiliki persentase tinggi tetapi nilai nominal anggarannya lebih rendah.

Indonesia sendiri pada APBN 2026 mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk sektor pendidikan. Namun, ketika dihitung terhadap ukuran ekonomi nasional (PDB), porsinya masih menjadi yang terendah di antara negara-negara dalam daftar UNESCO tersebut.

Selain itu, besarnya investasi pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah anggaran, tetapi juga efektivitas penyaluran, kualitas tata kelola, pemerataan akses pendidikan, hingga hasil yang dicapai dalam peningkatan kualitas SDM.

Alokasi Anggaran Pendidikan untuk Apa Saja?

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 sekitar Rp769,09 triliun. Besaran tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan pada 28 November 2025.

Berdasarkan Perpres tersebut, anggaran pendidikan bersumber dari tiga pos utama, yakni belanja pemerintah pusat sebesar Rp470,46 triliun, transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp264,62 triliun, serta pembiayaan sebesar Rp34 triliun.

Apabila ditinjau berdasarkan kementerian dan lembaga, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi penerima alokasi terbesar, yakni Rp223,56 triliun atau sekitar 29% dari total anggaran pendidikan. Dana tersebut terutama digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Secara umum, anggaran pendidikan APBN 2026 difokuskan pada tiga kelompok sasaran utama, yaitu sekolah dan perguruan tinggi, peserta didik, serta tenaga pendidik.

1. Sekolah dan perguruan tinggi

Pemerintah mengalokasikan Rp150,1 triliun untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan kampus. Anggaran tersebut mencakup berbagai program strategis, antara lain:

Sekolah Rakyat: Rp24,9 triliun
Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Rp64,3 triliun
BOS PAUD: Rp5,1 triliun
Renovasi sekolah dan madrasah: Rp22,5 triliun
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN): Rp9,4 triliun untuk 201 perguruan tinggi negeri dan lembaga
Pembangunan Sekolah Unggul Garuda di sembilan lokasi: Rp3 triliun

2. Siswa dan mahasiswa

Alokasi terbesar diberikan kepada kelompok peserta didik dengan total anggaran mencapai Rp401,5 triliun. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun, yang ditujukan bagi 82,9 juta penerima manfaat melalui 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk sejumlah program bantuan pendidikan, di antaranya:

KIP Kuliah (Bidikmisi): Rp17,2 triliun bagi sekitar 1,2 juta mahasiswa
Beasiswa LPDP: Rp25 triliun
Program Indonesia Pintar (PIP): Rp15,6 triliun

3. Guru, dosen, dan tenaga kependidikan

Sebanyak Rp178,7 triliun dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung kinerja tenaga pendidik. Rinciannya meliputi:

Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-ASN: Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru
TPG ASN Daerah: Rp68,7 triliun bagi sekitar 1,6 juta guru
Tunjangan Profesi Dosen (TPD) Non-ASN: Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen
Gaji pendidik serta TPG dan TPD bagi ASN: Rp82,9 triliun

Melalui berbagai alokasi tersebut, pemerintah berharap anggaran pendidikan tidak hanya mendukung operasional sekolah dan perguruan tinggi, tetapi juga meningkatkan akses pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, serta kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.

Besarnya Anggaran Bukan Satu-satunya Penentu Kualitas Pendidikan

Besarnya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memang menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan SDM. Namun, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggaran.

Efektivitas penggunaan dana, pemerataan akses pendidikan, kualitas tenaga pendidik, kurikulum, serta tata kelola kebijakan pendidikan memiliki peran yang sama pentingnya. Negara dengan anggaran relatif kecil tetap dapat menghasilkan sistem pendidikan yang baik apabila dana dikelola secara efisien dan tepat sasaran.

Meski demikian, data UNESCO Institute for Statistics menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan porsi belanja pendidikan terhadap PDB. Ke depan, peningkatan investasi di sektor pendidikan diharapkan mampu memperkuat kualitas pembelajaran, memperluas akses pendidikan yang merata, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih kompetitif di tingkat global.

Sumber:

https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS

https://databrowser.uis.unesco.org/resources