Bagaimana Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Program Komnas HAM?

Efisiensi anggaran sebesar 46,22% jelas berdampak pada program Komnas HAM yang tengah berjalan.

Bagaimana Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Program Komnas HAM? Kantor Komnas HAM | Dok. Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengalami dampak signifikan akibat efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah, di mana anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp112,8 miliar untuk tahun 2025, dipotong menjadi Rp60,6 miliar.

Efisiensi anggaran sebesar 46,22% jelas berdampak pada sederet program Komnas HAM yang tengah berjalan. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, menegaskan bahwa pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Komisi XIII DPR RI terkait kebijakan efisiensi ini.

“Skema efisiensi anggaran sebesar 46% terhadap Komnas HAM ketika diturunkan ke dalam alokasi anggaran program ternyata berdampak 90% lebih terhadap dukungan sumber daya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi utama Komnas HAM, yaitu penegakan HAM dan pemajuan HAM,” kata Atnike seperti dikutip dari Kompas pada Jumat (7/2/2025).

Baca Juga: Imbas Pemangkasan Anggaran KY: Hakim Jadi Sulit Terawasi

Program-Program Komnas HAM

Beberapa program yang tengah berjalan antara lain:

1. Pelatihan HAM

Komnas HAM menyelenggarakan pelatihan HAM secara daring, webinar, dan penyuluhan bagi masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait hak asasi manusia.

2. Penyajian Informasi Publik

Komnas HAM menyajikan informasi publik melalui berbagai saluran, seperti Tanggap Rasa, website, dan podcast, guna memastikan masyarakat dapat mengakses informasi terkait HAM dengan mudah.

3. Survei HAM

Komnas HAM juga melakukan survei terkait isu-isu HAM dan evaluasi terhadap kelembagaan Komnas HAM, sebagai bentuk transparansi dan upaya peningkatan kinerja.

4. Standar Norma Pengaturan (SNP)

Komnas HAM menyusun standar norma yang berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia, guna memberikan pedoman yang jelas dalam menjalankan kebijakan terkait HAM.

5. Buku Saku HAM

Buku panduan ini dirancang untuk membantu anggota kepolisian dalam menjalankan tugas mereka, dengan menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan hak asasi manusia dalam setiap tindakan.

6. Buku Pendamping Guru

Buku ini digunakan sebagai instrumen pembelajaran bagi para guru, khususnya yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan tentang hak asasi manusia.

Pagu Anggaran Tahun ke Tahun

Pagu Anggaran Komnas HAM
Pagu Anggaran Komnas HAM | GoodStats

Pagu anggaran Komnas HAM dari tahun ke tahun menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, anggaran yang diterima Komnas HAM mencapai Rp105,53 miliar, yang kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi Rp100,61 miliar. Anggaran kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp106,75 miliar, dan ada kenaikan kecil pada tahun 2023 menjadi Rp119,83 miliar.

Namun, pada tahun 2024, pagu anggaran Komnas HAM meningkat menjadi Rp132,7 miliar. Meskipun demikian, pada tahun 2025 terjadi pemangkasan anggaran yang cukup besar, dengan anggaran yang disetujui hanya Rp60,6 miliar, setelah efisiensi sebesar 46,22% diterapkan. Pemotongan anggaran ini tentu saja berpengaruh pada alokasi untuk berbagai program dan operasional Komnas HAM, yang harus menyesuaikan dengan jumlah dana yang terbatas.

Jumlah Laporan yang Diterima Tahun ke Tahun

Laporan Aduan Kasus HAM
Laporan Aduan Kasus HAM | GoodStats

Tak hanya anggaran, jumlah laporan yang diterima oleh Komnas HAM juga menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, Komnas HAM menerima laporan sebanyak 4.794 kasus, yang menurun signifikan pada tahun 2021 dengan hanya 2.729 laporan yang diterima. Namun, jumlah laporan meningkat kembali pada tahun 2022 dengan 3.190 kasus yang dilaporkan, sebelum melonjak tajam pada tahun 2023 menjadi 5.301 laporan.

Pada tahun 2024, jumlah laporan yang diterima mengalami penurunan kembali menjadi 2.305 kasus. Meskipun anggaran yang tersedia untuk Komnas HAM pada tahun-tahun mendatang lebih terbatas, banyaknya laporan yang diterima menunjukkan pentingnya peran Komnas HAM dalam menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat.

Baca Juga: Buntut Efisiensi Anggaran, BMKG Terancam Sulit Deteksi Bencana

Penulis: Daffa Shiddiq Al-Fajri
Editor: Editor

Konten Terkait

Berapa Kebutuhan LPG Masyarakat Indonesia?

Indonesia masih sangat mengandalkan impor LPG untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Makin Digemari, Penumpang Kereta Api Naik pada Akhir 2024

Jumlah penumpang kereta yang berangkat pada Desember 2024 mencapai 45,8 juta orang, naik 7,61% dibanding bulan sebelumnya.

Terima kasih telah membaca sampai di sini

atau

Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.

Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook