Aktivis Kontras Andrie Yunus Disiram Air Keras, Sentimen Publik 46% Negatif
Nasional • 10 April 2026Menurut analisis Drone Emprit, sentimen publik terhadap kasus penyiraman air keras Andrie Yunus 46,9% negatif dan 42,6% positif.
Menurut analisis Drone Emprit, sentimen publik terhadap kasus penyiraman air keras Andrie Yunus 46,9% negatif dan 42,6% positif.
KontraS mencatat masih ada 205 pelanggaran terhadap kebebasan sipil sepanjang 2025. Polisi jadi aktor dominan dengan total 178 kasus.
KontraS mencatat masih ada 32 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada 2025. Persoalan izin tempat ibadah jadi isu pelanggaran terbanyak.
Pada 2025, DKI Jakarta mencatat 462 aduan pelanggaran HAM tertinggi secara nasional, disusul Jawa Barat dengan 332 kasus
KontraS mencatat terdapat 42 peristiwa extrajudicial killing sepanjang 2025, pelaku didominasi polisi sebanyak 26 kasus.
Sebanyak 5.299 personil TNI diterjunkan bertugas di Tanah Papua pada periode Desember 2024-November 2025, jauh lebih banyak dari anggota Polri dengan jumlah 107
Dalam periode Desember 2024–November 2025, penembakan menjadi bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di Tanah Papua, dengan total 28 kejadian
Tindakan aparat yang tidak profesional atau tidak sesuai prosedur menjadi isu yang paling sering diadukan ke Komnas HAM 2025, mencapai 612 aduan
Indeks HAM Indonesia tercatat sebesar 0,7, tertinggi keempat di Asia Tenggara pada 2024
Kasus pelarangan ibadah jadi bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi, mencapai 14 kasus dalam setahun terakhir
Indeks HAM Indonesia turun menjadi hanya 3 poin (skala 1-7) pada 2025
Sepanjang 2025, KontraS mencatat 33 isu pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, didominasi 17 kasus izin tempat ibadah
Sepanjang 2025, KontraS mencatat 32 pelanggaran kebebasan beragama, didominasi 14 kasus pelarangan ibadah
Uang menjadi alasan tertinggi anak muda meyakini bahwa isu HAM masih menjadi tantangan di Indonesia.
Besarnya konflik di provinsi padat penduduk mencerminkan tekanan lahan yang terus meningkat, terutama di wilayah dengan lebih dari 40 juta jiwa seperti Jabar.
Korporasi, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat menjadi pihak yang paling banyak diadukan dalam konflik agraria pada 2020–2024, diikuti Polri dan TNI
Tercatat 2.650 laporan dugaan pelanggaran HAM sepanjang Januari-November 2025, dengan Polri menjadi pihak paling banyak diadukan, tercatat 712 laporan
Tercatat 2.650 aduan pelanggaran HAM sepanjang Januari–November 2025, dengan Januari menjadi bulan tertinggi yang mencatat 312 laporan
Jawa Barat, Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatra Selatan menjadi provinsi dengan aduan konflik agraria terbanyak pada 2020-2024
Dengan total kejadian mencapai 35 peristiwa, penganiayaan menjadi bentuk kekerasan yang paling sering dilakukan TNI dalam waktu setahun terakhir
Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.
Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook