Pada Sabtu (15/3/2025), suasana rapat pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang digelar oleh panitia kerja pemerintah dan Komisi I DPR di Hotel Fairmont, Jakarta, sempat memanas. Kejadian ini bermula ketika tiga perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menerobos masuk ke ruang rapat dan menggelar aksi protes. Mereka mendesak agar pembahasan revisi undang-undang ini dihentikan karena dilakukan secara tertutup dan tanpa transparansi.
”Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan pemerhati di bidang pertahanan, hentikan karena (rapat pembahasan revisi UU TNI) ini dilakukan secara diam-diam dan tertutup!” ujar Andrie Yunus dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan lantang di tengah aksi tersebut.
Baca Juga: Makin Banyak Anggota TNI Aktif Tempati Jabatan Sipil, Siapa Saja?
Kronologi
KontraS merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Sebelumnya, mereka telah meminta agar pembahasan revisi UU TNI yang berlangsung di Hotel Fairmont ini dihentikan. Alasannya, pembahasan yang digelar secara tertutup di hotel mewah ini dinilai bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran negara di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Aksi protes ini semakin memanas saat pengunjuk rasa membawa poster-poster dengan pesan yang mengkritik pelaksanaan rapat tersebut, seperti ”DPR dan Pemerintah Bahas RUU TNI di Hotel Mewah dan di Akhir Pekan. Halo Efisiensi?" dan "Gantian Aja Gimana? TNI Jadi ASN, Sipil yang Angkat Senjata!". Koalisi ini juga menentang adanya konsep dwifungsi ABRI, yang menurut mereka, dapat merugikan reformasi sektor keamanan.
Konflik semakin memanas saat terjadi dorong-mendorong antara petugas keamanan dan pengunjuk rasa yang berusaha untuk bertahan di ruang rapat. Beberapa pengunjuk rasa bahkan terjatuh dalam kericuhan tersebut. Meski demikian, mereka tetap melanjutkan orasi mereka, menuntut agar proses revisi UU TNI dihentikan, dan meminta TNI kembali ke barak.
Isi Rapat
Rapat konsinyering yang digelar pada 14-16 Maret 2025 di Hotel Fairmont ini bertujuan untuk membahas revisi pasal per pasal UU TNI, dengan fokus pada beberapa isu penting, seperti kedudukan Kementerian Pertahanan dan TNI, lingkup baru bagi TNI, serta usia pensiun prajurit. Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menjelaskan bahwa revisi ini merupakan upaya untuk memperkuat TNI agar lebih adaptif dan efektif dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik di dalam negeri maupun ancaman global.
Meskipun mendapat protes dari Koalisi Masyarakat Sipil, Utut Adianto menegaskan bahwa pembahasan revisi ini adalah langkah yang diperlukan untuk menjadikan TNI sebagai entitas militer yang lebih profesional, sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan teknologi yang pesat. Selain itu, revisi ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan keberadaan TNI di lembaga-lembaga negara yang memiliki peran penting, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.
Namun, koalisi masyarakat sipil tetap menegaskan bahwa proses pembahasan yang tertutup dan dilakukan di hotel mewah ini tidak sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap keputusan publik.
Asal Usul
Setelah lebih dari dua dekade, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) akhirnya direvisi pada awal 2025. Revisi ini bukan hanya perubahan regulasi, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk menjadikan TNI sebagai entitas militer yang semakin profesional dan siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
TNI telah lama menjadi institusi yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Dalam survei Litbang Kompas yang dilakukan beberapa kali, TNI terus menempati posisi tertinggi dalam hal tingkat kepercayaan publik, bahkan lebih tinggi dari DPR dan Presiden. Data survei menunjukkan, pada Juni 2024, kepercayaan terhadap TNI mencapai 89,8%, dan terus meningkat hingga 94,2% pada Januari 2025. Ini adalah bukti bahwa masyarakat melihat TNI sebagai lembaga yang kredibel, memiliki integritas, dan dapat diandalkan dalam menjaga stabilitas negara.
Kepercayaan ini bukan hanya sekadar angka. Bagi TNI, dukungan masyarakat adalah elemen vital dalam doktrin pertahanan rakyat semesta. Dalam perspektif TNI, dukungan ini lebih penting daripada alat utama sistem senjata seperti kapal perang dan pesawat tempur. Kekuatan militer Indonesia tidak hanya dilihat dari persenjataan yang dimiliki, tetapi juga dari dukungan moral dan sosial yang datang dari rakyat.
Secara keseluruhan, meskipun revisi UU TNI ini memperkenalkan beberapa perubahan yang penting, seperti penambahan usia pensiun dan pembatasan jabatan sipil, substansi yang terkait dengan modernisasi TNI masih sangat kurang.
Namun, meskipun ada beberapa langkah positif, revisi UU TNI ini terlihat lebih pragmatis dan tidak cukup memperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kesiapan militer untuk menghadapi perang modern. TNI, sebagai institusi yang dipercaya oleh masyarakat, harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan zaman, mulai dari siber, angkasa, hingga peperangan informasi dan teknologi lainnya.
Jika tujuan dari revisi ini adalah untuk menciptakan TNI yang lebih profesional dan adaptif, maka diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret dan menyeluruh untuk mempersiapkan TNI menghadapi tantangan militer modern.
Baca Juga: TNI Raih Citra Positif Tertinggi pada 2025
Penulis: Daffa Shiddiq Al-Fajri
Editor: Editor
