Beberapa waktu lalu, warga Indonesia dibuat heboh atas pernyataan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Banten Dimyati Natakusumah saat debat perdana pada 16 Oktober lalu. Pernyataannya menjadi kontroversial karena merendahkan perempuan.
“Wanita itu jangan terlalu dikasih beban berat, apalagi jadi gubernur itu berat loh. Luar biasa. Oleh karena itu laki-lakilah harus membantu memaksimalkan Banten ini maju,” tutur Cawagub Banten nomor urut 2 tersebut.
Pernyataan ini muncul sebagai jawaban Dimyati dari pertanyaan rivalnya, Cawagub Nomor Urut 1 Ade Sumardi, mengenai solusi bagi fenomena perempuan Banten yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan.
Selain menuturkan perlunya sanksi bagi pelaku, Dimyati juga menyebut perempuan “spesial” dan perlu dilindungi. Pernyataannya sekaligus menyinggung wanita sebagai pemimpin.
Pasalnya, pada Pilkada Banten 2024 ini, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah kontra dengan cagub perempuan, yaitu Airin Rachmi Diany sebagai pasangan Ade Sumardi.
Tak hanya dinilai menyinggung lawan laganya, pernyataan ini juga menyinggung perempuan lainnya.
Keterlibatan Perempuan di Dunia Politik Indonesia
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Indonesia terus menurun setidaknya sejak 2018. Pada 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tercatat sebesar 0,447. Pada 2018 lalu, nilainya mencapai 0,499. Semakin kecil angkanya, maka semakin baik kesetaraan gender di Indonesia.
IKG memiliki tiga komponen penilaian, yaitu dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan, dan dimensi pasar tenaga kerja. Pada dimensi pemberdayaan, salah satu yang menjadi perhatian adalah keterlibatan perempuan di parlemen.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan perempuan di DPR RI dari periode ke periode.
Sementara itu, di parlemen daerah, tercatat ada sebanyak 22,14% perempuan yang terlibat. Di Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah, keterlibatan perempuan di parlemennya masing-masing mencapai 28,89%. Provinsi Sulawesi Utara bahkan mencapai nilai yang lebih tinggi, yaitu 32,56%.
Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabinet Indonesia Maju, ada 24 orang kepala daerah perempuan yang masih menjabat di 2023 dan 2024. Dari 24 daerah tersebut, 5 di antaranya termasuk daerah sangat inovatif, 17 daerah inovatif, dan hanya 2 daerah yang berpredikat kurang inovatif.
Ketua Umum Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin, menyebut bahwa perempuan memiliki kesempatan sebagai pemimpin di ragam sektor, baik itu pemerintahan, parlemen, partai politik, badan usaha, organisasi, dan kelompok lainnya.
“Tidak ada demokrasi tanpa adanya kepemimpinan perempuan. Tidak ada kesejahteraan tanpa kemajuan perempuan. Tidak ada keadilan tanpa perlindungan perempuan,” tegas Nawal, dilansir dari situs resmi KemenPPPA.
Pernyataan ini juga selaras dengan dukungan KemenPPPA terhadap perempuan calon kepala daerah. Menurut Sekretaris KemenPPPA Titi Eko Rahayu, stereotip perempuan tidak pantas memimpin masih banyak ditemukan.
Menurutnya, perempuan juga rentan mengalami kekerasan dalam kontestasi politik, baik fisik maupun psikis. Selain itu, belum ada prosedur khusus bagi calon kepala daerah perempuan yang dapat memaksimalkan perlindungan. Oleh karena itu, pada calon kepala daerah diharapkan menumbuhkan gender awareness.
“Kita juga harus memastikan bahwa Pilkada serentak tahun ini bebas dari diskriminasi bagi perempuan, baik peserta maupun pemilih,” jelas Titi dalam laman KemenPPPA.
KemenPPPA menegaskan, kampanye tidak boleh merendahkan harkat martabat perempuan maupun laki-laki.
Baca Juga: Potret Kesenjangan Gender di Indonesia: Upah Pekerja Perempuan 17% Lebih Rendah dari Laki-Laki
Penulis: Ajeng Dwita Ayuningtyas
Editor: Editor
