Struktur ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi oleh sektor-sektor tradisional dan perdagangan yang menyerap jutaan tenaga kerja di berbagai daerah. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) November 2025, terdapat sepuluh lapangan usaha yang tercatat dengan jumlah pekerja terbanyak.
Baca Juga: Proporsi Pekerja di Sektor Informal Kembali Naik Pada 2025
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan persentase 27,99%. Posisi kedua ditempati sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi dan perawatan mobil serta sepeda motor, sebesar 18,67%. Selanjutnya, industri pengolahan menyerap 13,86% tenaga kerja, menunjukkan peran penting sektor manufaktur dalam struktur ketenagakerjaan nasional.
Di bawahnya, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat 8,16%, diikuti konstruksi sebesar 6,51%, serta pendidikan sebesar 5,06%. Sektor aktivitas jasa lainnya (4,38%), pengangkutan dan pergudangan (4,25%), serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (3,52%) juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.
Sementara itu, aktivitas profesional dan perusahaan menjadi sektor dengan proporsi terkecil dalam daftar ini, yakni 1,75%. Data ini menunjukkan bahwa sektor primer dan perdagangan masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
Sayangnya apabila dilihat dari besaran gaji, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan justru masuk salah satu golongan lapangan usaha dengan rata-rata upah terendah, yakni sebesar Rp2,47 juta, disusul sektor penyedia akomodasi dan makan minum dengan Rp2,57 juta. Sedangkan gaji yang paling kecil yakni ada pada sektor aktivitas jasa lainnya yang hanya sebesar Rp1,96 juta.
Menariknya, sektor dengan upah yang tinggi justru memiliki jumlah pekerja yang rendah. Sektor informasi dan komunikasi misalnya, mencatatkan rata-rata gaji sebesar Rp5,17 juta. Kemudian sektor aktivitas keuangan dan asuransi serta pengadaan listrik dan gas yang gaji keduanya berkisar di angka Rp4,97 juta.
Upaya Perbaikan
Adanya ketimpangan gaji antarsektor ini menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Indonesia belum sepenuhnya sejahtera. Mayoritas pekerja di Indonesia berada di sektor informal, mendapatkan upah cenderung lebih kecil dibanding pekerja formal serta jaminan kerja yang minim.
Saat ini pemerintah telah mengupayakan untuk meringankan beban pekerja informal sekaligus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU).
Kebijakan ini memberikan potongan iuran sebesar 50% bagi pekerja BPU. Dengan demikian, pekerja informal dapat tetap memperoleh perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian. Hal ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap posisi pekerja informal yang mendominasi struktur pekerja Indonesia.
“Dari perspektif kebijakan publik, regulasi ini menunjukkan bahwa negara berupaya menjangkau pekerja informal melalui instrumen perlindungan sosial. Ini penting karena selama ini jaminan sosial sering kali identik dengan pekerja formal,” kata Arif Novianto selaku Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar pada Rabu (18/02/2026).
Baca Juga: Jenis Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja Indonesia 2025
Sumber:
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2547/keadaan-ketenagakerjaan-.html
Penulis: Silmi Hakiki
Editor: Editor
