Mulai 1 Januari 2025 lalu, Indonesia secara resmi menghentikan impor sampah plastik, seperti yang disebutkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol. Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, impor scrap sampah plastik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi saat ini sudah tidak ada lagi rekomendasi yang dikeluarkan untuk 2025.
Kendati demikian, industri hingga saat ini masih bisa mengimpor sampah, termasuk plastik, lantaran kebijakan terkait impor ini diatur oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, sehingga tidak bisa semata-mata diputuskan sepihak oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Lantas, seberapa besar impor sampah yang selama ini dilakukan Indonesia?
Menghimpun data Eurostat, Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak menerima kiriman sampah dari Uni Eropa. Pada 2023 lalu, Uni Eropa mengekspor sekitar 8,5 juta ton sampah daur ulang yang terdiri atas kertas, plastik, dan gelas, naik 34% dari 2022 yang sebanyak 6,4 juta ton. Dibandingkan 1 dekade yang lalu, pada 2013, volume impornya turun 44% dari 9 juta ton.
Kertas menjadi produk yang paling banyak diekspor Uni Eropa, mencapai 81,6% total ekspor, disusul plastik (15,6%) dan kaca (2,8%).
Pada 2023, Indonesia menerima 17% dari total volume ekspor sampah kertas dan 19% dari total sampah plastik yang diekspor Uni Eropa, menjadikannya mitra utama dalam kerja sama perdagangan sampah ini.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa impor sampah plastik Indonesia pada 2024 secara keseluruhan telah mencapai 262,9 ribu ton dengan nilai mencapai US$105 juta, naik 4% dari 2023 yang sebanyak 252,3 ribu ton.
Belanda menjadi negara pemasok sampah plastik terbanyak ke Indonesia, volumenya mencapai 107,5 ribu ton pada 2024, jauh lebih banyak dibanding Jerman di urutan kedua dengan 59,1 ribu ton dan Belgia di posisi ketiga dengan 28,8 ribu ton sampah plastik.
Kenapa Butuh Impor Sampah?
Tingginya volume impor sampah plastik di Indonesia memantik reaksi beragam. Banyak yang menyayangkan keputusan industri untuk tetap setia mengimpor sampah plastik di saat sampah plastik dalam negeri sejatinya masih bisa digunakan untuk kebutuhan bahan baku produksi.
Menurut Yuyun Ismawati Drwiega, Pendiri dan Penasihat senior Nexus3 Foundation sekaligus advokat lingkungan, industri dalam negeri masih lebih suka mengimpor sampah plastik dari luar ketimbang menggunakan yang ada dalam negeri karena kualitasnya.
“Kebutuhan bahan baku dari supply dalam negeri tidak ajeg,” ungkapnya pada tim GoodStats, Rabu (23/4/2025).
“Sampah plastik dari Indonesia biasanya gak siap pakai dan bersih, jadi harus diolah dulu oleh industri dan butuh cost tambahan lagi. Makanya mereka prefer impor,” lanjutnya.
Menurutnya, kualitas sampah plastik di Indonesia belum homogen dan cukup baik untuk digunakan sebagai bahan baku industri, mendorong pelaku usaha untuk mengimpor sampah plastik yang kualitasnya lebih baik. Sampah plastik di Indonesia juga kotor dan lebih tipis, sehingga dibutuhkan dalam jumlah besar untuk memenuhi kapasitas produksi. Hal ini berbeda dengan sampah plastik dari luar negeri yang lebih tebal dan baik kualitasnya.
Sampah plastik dalam negeri bisa lebih terserap oleh industri jika kualitasnya diperbaiki, mulai dari sistem pengelolaan dari rumah tangga sebagai penghasil utama hingga sampai ke pabrik untuk diolah. Kalau pengolahannya baik, bukan tidak mungkin industri dalam negeri akan mulai menyerap sampah plastik Indonesia, yang jumlahnya terus meningkat tiap tahun.
“Jadi balik lagi ke peraturan dalam negeri, salah satunya terkait pemilahan sampah,” tegasnya.
Melalui pemilahan sampah sejak diangkut dari rumah tangga hingga sampai ke produsen sampah, sampah plastik yang bisa dijadikan bahan baku industri akan lebih terpilah dan homogen, mempermudah industri dalam memanfaatkannya sebagai bahan baku produksi.
Jadi, Sekarang Berhenti Impor?
Kendati larangan untuk impor sampah plastik telah digaungkan, menurut Yuyun, bukan tidak mungkin jika industri masih mengimpor sampah hingga saat ini. Kebijakan impor sampah diatur oleh tiga kementerian, mulai dari KLHK, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, sehingga larangan impor sampah yang hanya diutarakan oleh KLHK menurutnya kurang efektif.
“Cuma gebrakan cari popularitas semata,” ujarnya mengkritisi.
Ke depannya, Yuyun berharap regulasi terkait pengelolaan sampah di Indonesia bisa semakin dikembangkan dan dipertegas pelaksanaannya, sehingga sampah dalam negeri pun bisa layak untuk digunakan sebagai bahan baku produksi, yang pada akhirnya dapat menekan impor sampah Indonesia.
Baca Juga: Brand Ini Sumbang Sampah Plastik Terbanyak di Sebagian Wilayah Indonesia
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
