Hasil Survei DEN: Dari Dampak Program MBG hingga Integrasi Data Nasional Berbasis AI

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melaporkan hasil survei independen kepada Presiden Prabowo Subianto yang salah satu hasil surveinya terkait dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Survei yang dilakukan di 800 titik secara acak di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi baru di tingkat lokal.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bersama jajaran anggota dewan memaparkan hasil survei tersebut dalam pertemuan dengan Presiden. Survei dilakukan menggunakan metode random sampling berbasis komputer yang mencakup wilayah dari Nias Selatan, Halmahera, hingga Papua sehingga dianggap mampu merepresentasikan kondisi pelaksanaan program secara nasional.

Baca Juga: 1,5 Tahun Memimpin, Prabowo Sudah Kunjungi 56 Negara dan Forum Internasional: Rekor Baru Diplomasi Indonesia?

MBG Dorong Tumbuhnya Ekosistem UMKM Lokal

Salah satu temuan utama menunjukkan bahwa 86,9 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG telah menggandeng setidaknya satu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemasok bahan pangan. Bahkan secara rata-rata, setiap SPPG bekerja sama dengan tiga UMKM di sekitarnya.

Temuan ini memperlihatkan bahwa MBG mulai membentuk rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal. Program yang awalnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat ternyata juga menciptakan peluang ekonomi di daerah.

Dampak lokal program ini terlihat semakin kuat karena sekitar 65 persen UMKM pemasok berada di kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG. Artinya, manfaat ekonomi yang muncul tidak banyak mengalir ke perusahaan besar dari luar daerah, melainkan langsung dirasakan oleh pelaku usaha setempat.

Selain itu, hampir 99 persen tenaga kerja yang terlibat dalam operasional program berasal dari warga sekitar. Tingginya keterlibatan masyarakat lokal dinilai menjadi salah satu indikator bahwa MBG mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru sekaligus membuka lapangan kerja di daerah.

Meski demikian, DEN mencatat masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah akses permodalan bagi UMKM pemasok. Dukungan modal kerja dinilai penting agar mereka mampu meningkatkan kapasitas produksi dan menyediakan komoditas yang lebih beragam untuk memenuhi kebutuhan program.

Integrasi Data Nasional Berbasis AI Mulai Diuji

Dalam kesempatan yang sama, DEN juga melaporkan perkembangan integrasi data nasional berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI). Sejak 1 Juni lalu, data antar kementerian dan lembaga untuk pertama kalinya berhasil terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi.

Saat ini sistem tersebut sedang diuji coba di 42 kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan perluasan implementasi ke seluruh 514 kabupaten/kota pada Oktober mendatang.

Integrasi data ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan Government Technology (GovTech) Indonesia. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial, memperkuat pengawasan program publik, hingga menciptakan layanan yang lebih efisien bagi masyarakat.

DEN juga mengungkapkan target pemerintah untuk menghadirkan Digital Single ID pada akhir tahun. Dengan sistem ini, berbagai bantuan dan subsidi dapat disalurkan langsung kepada penerima yang berhak sehingga lebih tepat sasaran.

Digitalisasi Komoditas dan Potensi Kenaikan Penerimaan Negara

Selain reformasi tata kelola data, pemerintah juga tengah memperkuat digitalisasi sektor komoditas strategis seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferroalloy. Sistem berbasis AI akan digunakan untuk meningkatkan transparansi, memastikan legalitas sumber komoditas, serta menekan praktik under invoicing yang selama ini merugikan negara.

Menurut DEN, integrasi data yang semakin luas berpotensi meningkatkan penerimaan negara dalam jangka panjang. Masuknya jutaan data UMKM ke dalam sistem digital diperkirakan dapat membantu meningkatkan rasio pajak Indonesia secara bertahap dari kisaran 9 persen menuju 12 hingga 13 persen.

Fundamental Ekonomi Dinilai Tetap Kuat

Di tengah berbagai transformasi tersebut, DEN menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi kuat. Rasio kecukupan modal perbankan tercatat berada di atas 25 persen, sementara utang korporasi dalam denominasi dolar relatif lebih rendah dibandingkan periode krisis 1998.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai berbagai risiko global, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan dampak konflik internasional yang dapat mendorong kenaikan biaya energi, produksi, dan distribusi.

Pekerja Migran dan Pariwisata Jadi Andalan Tambahan Devisa

Untuk memperkuat cadangan devisa tanpa membebani anggaran negara, DEN merekomendasikan peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata melalui kebijakan yang lebih kompetitif, termasuk kemungkinan pemberian bebas visa bagi wisatawan dari negara-negara berpendapatan tinggi.

Pada akhirnya, hasil survei dan berbagai rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya DEN dalam memberikan masukan berbasis data kepada pemerintah.

Temuan mengenai dampak MBG terhadap UMKM lokal sekaligus menunjukkan bahwa program sosial dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah apabila dikelola secara tepat dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas.

Baca Juga: MBG dan Data Jumlah Anak Kurang Gizi di Indonesia: Angka Menurun, Tapi Ketimpangan Masih Jadi Tantangan Besar

Sumber:

Hasil Riset GoodStats