Dari PPP Hingga Demokrat, Ini Daftar Partai Politik yang Pernah Alami Dualisme Kepemimpinan

Berikut daftar partai yang mengalami dualisme kepemimpinan, hingga perebutan kursi ketua umum dan legitimasi pemerintah

Angel Gavrila

29 September 2025 pukul 21.13 WIB

Dari PPP Hingga Demokrat, Ini Daftar Partai Politik yang Pernah Alami Dualisme Kepemimpinan

Ilustrasi Politik Indonesia | Pinterest

Ukuran Fon:

Dualisme kepemimpinan partai politik kembali mencuat setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami sengketa di Muktamar 2025. Fenomena ini bukan hal baru, sebab sejumlah partai besar di Indonesia juga pernah mengalaminya, bahkan kali ini menjadi sengketa kedua bagi PPP.

Perebutan kursi ketua umum kerap memicu konflik internal dan menimbulkan dualisme kepengurusan. Pemerintah pun berperan penting dalam menentukan kepengurusan mana yang sah melalui pengakuan resmi.

Partai Apa Saja yang Mengalami Dualisme Kepemimpinan?

Dualisme kepemimpinan kembali mencuat setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami sengketa di Muktamar 2025. Fenomena ini bukan hal baru, sebab sejumlah partai besar di Indonesia juga pernah mengalaminya. Perebutan kursi ketua umum kerap memicu konflik internal dan menimbulkan dualisme kepengurusan. Pemerintah pun berperan penting dalam menentukan kepengurusan mana yang sah melalui pengakuan resmi. Partai Apa Saja yang Mengalami Dualisme Kepemimpinan? Dualisme Kepemimpinan Menjadi Cerminan Perbaikan Mekanisme Dalam Memperlihatkan Transparansi Partai Politik | GoodStats Fenomena dualisme kepemimpinan bukan hal baru dalam sejarah partai politik Indonesia. Sejumlah partai besar pernah mengalami konflik internal hingga menimbulkan perebutan kursi ketua umum. PKB tercatat mengalami dualisme pada 2008 antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar. Pemerintah akhirnya mengakui Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum resmi. Golkar juga menghadapi hal serupa pada 2014 ketika Aburizal Bakrie bersaing dengan Agung Laksono. Hasil akhirnya, pemerintah mengesahkan kepemimpinan Agung Laksono pada 2015. PPP mengalami konflik pada 2014 antara Djan Farid dan Romahurmuziy. Dua tahun berselang, Romahurmuziy memperoleh legitimasi pemerintah pada 2016. Partai Hanura pun tak luput dari dualisme pada 2019 dengan perseteruan Oesman Sapta Odang (OSO) melawan Daryatmo. Pemerintah mengakui kepemimpinan OSO di tahun yang sama. Partai Berkarya menghadapi dualisme pada 2020 antara Tommy Soeharto dan Muchdi PR. Kemenkumham kemudian mengesahkan kepengurusan Muchdi PR. Partai Demokrat pada 2021 juga sempat pecah akibat dualisme antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Moeldoko. Pemerintah akhirnya menolak kubu Moeldoko dan tetap mengakui AHY. Terbaru, PPP kembali dilanda dualisme pada 2025 antara Agus Suparmanto dan Muhammad Mardiono. Pemerintah mengesahkan Agus Suparmanto sebagai ketua umum resmi. Terpilihnya Agus Suparmanto pada 28 September 2025 menandai babak baru dalam dinamika internal PPP. Keputusan aklamasi tersebut sekaligus mempertegas adanya dualisme kepemimpinan karena sehari sebelumnya Mardiono juga diklaim terpilih lewat muktamar. Situasi ini menempatkan PPP kembali dalam pusaran konflik legitimasi yang menunggu pengesahan pemerintah. Dari dualisme kepemimpinan menunjukkan rapuhnya konsolidasi internal di tubuh partai politik Indonesia. Oleh sebab itu, harapan kedepannya mekanisme demokratis dan transparansi dalam muktamar menjadi kunci agar konflik serupa tidak terus berulang. — Dualisme Kepemimpinan Menjadi Cerminan Perbaikan Mekanisme Dalam Memperlihatkan Transparansi Partai Politik | GoodStats

Fenomena dualisme kepemimpinan bukan hal baru dalam sejarah partai politik Indonesia. Sejumlah partai besar pernah mengalami konflik internal hingga menimbulkan perebutan kursi ketua umum.

PKB 2008: Gus Dur dan Muhaimin Iskandar

PKB tercatat mengalami dualisme pada 2008 antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar. Pemerintah akhirnya mengakui Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum resmi.

Golkar 2014: Aburizal Bakrie dan Agung Laksono

Golkar juga menghadapi hal serupa pada 2014 ketika Aburizal Bakrie bersaing dengan Agung Laksono. Hasil akhirnya, pemerintah mengesahkan kepemimpinan Agung Laksono pada 2015.

PPP 2014: Djan Faridz dan Romahurmuziy

PPP mengalami konflik pada 2014 antara Djan Farid dan Romahurmuziy. Dua tahun berselang, Romahurmuziy memperoleh legitimasi pemerintah pada 2016.

Hanura 2019: Oesman Sapta Odang (OSO) dan Daryatmo

Partai Hanura pun tak luput dari dualisme pada 2019 dengan perseteruan Oesman Sapta Odang (OSO) melawan Daryatmo. Pemerintah mengakui kepemimpinan OSO di tahun yang sama.

Partai Berkarya 2020: Tommy Soeharto dan Muchdi Pr

Partai Berkarya menghadapi dualisme pada 2020 antara Tommy Soeharto dan Muchdi Pr. Kemenkumham kemudian mengesahkan kepengurusan Muchdi PR.

Partai Demokrat 2021: Agus Harimurti Yudhoyono dan Moeldoko

Partai Demokrat pada 2021 juga sempat pecah akibat dualisme antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Moeldoko. Pemerintah akhirnya menolak kubu Moeldoko dan tetap mengakui AHY.

PPP Jilid 2 2025: Agus Suparmanto dan Muhammad Mardiono

Terbaru, PPP kembali dilanda dualisme pada 2025 antara Agus Suparmanto dan Muhammad Mardiono. Pemerintah mengesahkan Agus Suparmanto sebagai ketua umum resmi.

Terpilihnya Agus Suparmanto pada 28 September 2025 menandai babak baru dalam dinamika internal PPP. Keputusan aklamasi tersebut sekaligus mempertegas adanya dualisme kepemimpinan karena sehari sebelumnya Mardiono juga diklaim terpilih lewat muktamar. Situasi ini menempatkan PPP kembali dalam pusaran konflik legitimasi yang menunggu pengesahan pemerintah.

Dari dualisme kepemimpinan menunjukkan rapuhnya konsolidasi internal di tubuh partai politik Indonesia. Oleh sebab itu, harapan kedepannya mekanisme demokratis dan transparansi dalam muktamar menjadi kunci agar konflik serupa tidak terus berulang.

Sumber:

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=ppp&t_reg=2025