Proporsi Perempuan dalam Struktur Kepegawaian Negeri Sipil

Persentase PNS perempuan yang menempati level pimpinan jumlahnya masih sangat minim walau porsi PNS secara keseluruhan mendominasi selama 5 tahun terakhir.

Proporsi Perempuan dalam Struktur Kepegawaian Negeri Sipil Ilustrasi ASN | MENPAN-RB
Ukuran Fon:

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Dengan kata lain, PNS merupakan perpanjangan tangan negara dalam menjangkau dan melayani segala kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, kependudukan, kesejahteraan sosial, dan sektor lain.

Dalam proses perekrutannya, pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selalu mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Rata-rata jumlah pendaftarnya tercatat mencapai 1-4 juta orang setiap tahunnya. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya diketahui aktif dalam mengikuti berbagai rangkaian tes seleksi CPNS dari awal hingga akhir.

Selama beberapa tahun lamanya, sektor pemerintahan biasanya dominan diisi oleh laki-laki dibanding perempuan. Namun seiring berjalannya waktu, bagaimana proporsi perempuan dalam struktur kepegawaian negeri sipil Indonesia?

Untuk menjawabnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis data terkait persentase perempuan dalam ranah kepegawaian negeri sipil selama 2020-2024. Berikut hasil temuannya.

Baca Juga: 10 Provinsi dengan Jumlah PNS Terbanyak, Pulau Jawa Dominasi

Persentase PNS Perempuan Meningkat

Persentase Perempuan dalam Struktur Kepegawaian Negeri Sipil
Persentase Perempuan dalam Struktur Kepegawaian Negeri Sipil | GoodStats

Menurut data, ditemukan bahwa proporsi PNS perempuan naik secara konsisten selama lima tahun terakhir, proporsinya bahkan melebihi 50% dari total keseluruhan PNS. Hal ini menunjukkan bahwa porsi perempuan dalam birokrasi pemerintahan perlahan mulai menggeser dominasi laki-laki.

Pada 2020, persentasenya mencapai 52,22% dan perolehannya selalu naik tiap tahun dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,5%.

Namun, meski demikian, persentase perempuan yang menempati level pimpinan masih sangat minim jumlahnya. Jabatan pimpinan terbagi menjadi tiga, meliputi Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Utama.

Pimpinan Tinggi Pratama sebagai tingkat pimpinan awal atau operasional, persentasenya konsisten mengalami kenaikan walau proporsinya tidak terlalu besar, menandakan adanya potensi di masa depan.

Pada 2020, persentasenya tercatat mencapai 13,76%. Lalu pada tahun-tahun berikutnya, proporsi terus naik sampai dengan puncaknya pada 2024 sebanyak 16,17%. Pada level ini, tanggung jawab utama pimpinan adalah memimpin unit kerja, melaksanakan kebijakan, koordinasi dan pengawasan, dan sebagainya.

Selanjutnya, posisi Pimpinan Tinggi Madya mencatatkan persentase yang cenderung stagnan selama beberapa tahun terakhir, perolehannya berkisar 15%-16%. Pimpinan Madya berada di atas Pimpinan Pratama yang mana tugas utamanya mencakup perumusan kebijakan strategis, koordinasi lintas unit atau instansi, pengendalian kebijakan, dan lain-lain.

Terakhir, jabatan tertinggi yakni Pimpinan Tinggi Utama menyumbang persentase yang cukup fluktuatif setiap tahunnya. Pada 2020, proporsi PNS perempuan sebanyak 16,67%. Lalu pada tahun berikutnya, capaiannya melesat menjadi 20%. Akan tetapi pada 2022-2024, perolehannya terus menurun dengan perolehan masing-masing 18,18%; 14,29%; dan 0%.

Sebagai pimpinan tertinggi, pimpinan utama bertanggung jawab dalam hal perumusan kebijakan nasional, pengambilan keputusan tertinggi, dan secara langsung menyampaikan laporan kinerjanya kepada presiden.

Baca Juga: Tren Pertumbuhan Jumlah ASN 10 Tahun Terakhir: PPPK Naik, PNS Turun

Sumber:

https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/22/8bc8ad59afe1985f822fce41/statistik-politik-2025.html

Penulis: NAUFAL ALBARI
Editor: Editor

Konten Terkait

10 Provinsi dengan Biaya Hidup Termahal 2025

Provinsi dengan biaya hidup tertinggi masih berpusat di wilayah timur Indonesia, bagaimana datanya?

10 Provinsi dengan Persentase Pengguna Bahasa Daerah Terendah 2024

DKI Jakarta jadi provinsi dengan persentase pengguna bahasa daerah terendah, hanya 5,89% pada 2024.

Terima kasih telah membaca sampai di sini

atau

Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.

Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook