Bagaimana Minat Publik Jawa Barat dengan Isu Politik dan Pemerintahan?

Politik dan pemerintahan merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Hubungannya sangat erat dan saling melengkapi. Politik merupakan cara memperoleh kekuasaan, sedangkan pemerintahan bertindak sebagai badan yang menjalankan kekuasaan tersebut. Dalam sebuah negara, politik berperan sebagai penentu arah kebijakan publik dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sebagai negara demokrasi menjunjung prinsip pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Hal ini berarti rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Masyarakat memiliki peran dalam mengawasi iklim politik dan pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Di era digital ini, publik semakin mudah dalam memantau pemerintahan Indonesia. Salah satu daerah dengan pemimpin yang aktif dan populer di media sosial yakni Jawa Barat. Lantas, bagaimana minat penduduk Jawa Barat terhadap kondisi politik dan pemerintahannya?

Mayoritas warga Jawa Barat kurang tertarik dengan isu politik dan pemerintahan | GoodStats

Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2026, mayoritas warga Jawa Barat kurang tertarik dan bahkan tidak tertarik sama sekali dengan masalah-masalah politik dan pemerintahan. Rinciannya meliputi 37,6% kurang tertarik dan 24% tidak tertarik sama sekali.

Kondisi ini dilatarbelakangi oleh berbagai hal, bisa saja dari tidak terpenuhinya ekspektasi janji-janji saat kampanye, lebih fokus pada isu ekonomi dan domestik nyata, atau karakteristik masyarakat adat yang cenderung menghindari konflik. Alasan tersebut membuat warga menjadi acuh tak acuh.

Sementara itu, sebanyak 37,6% lainnya menunjukkan adanya ketertarikan terhadap isu politik dan pemerintahan. Jawaban ini terdiri dari 34,3% cukup tertarik dan 3,3% sangat tertarik. Tingginya jumlah pemilih di Jawa Barat menjadikannya sebagai area persaingan politik yang dinamis, didukung dengan wilayahnya yang cenderung tidak memiliki basis massa partai politik yang kaku.

Tingkat penetrasi informasi digital di provinsi ini turut memengaruhi minat masyarakatnya dalam mengikuti isu terkini seputar politik dan pemerintahan. Apalagi, kepala daerahnya yang aktif membuat konten di media sosial, seperti blusukan dan interaksi langsung dengan masyarakat. Hal ini turut memancing berbagai respons dari publik, sehingga isu yang tadinya dianggap kaku lambat laun menjadi konsumsi harian yang menarik bahkan menghibur bagi masyarakat.

Metodologi

Survei LSI dengan tajuk Evaluasi Publik terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan pada 2–9 Juli 2026 dengan melibatkan 800 responden yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Survei memiliki margin of error sekitar 3,5% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara terlatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan mendatangi kembali responden terpilih. Hasilnya, tidak ditemukan kesalahan yang berarti.

Sumber:

https://www.lsi.or.id/post/rilis-lsi-jawa-barat-23-juli-2026