Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah mencanangkan kenaikan pagu pada alokasi pendanaan untuk lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pertumbuhan rancangan anggaran untuk lembaga kebencanaan negara ini tercatat melonjak hingga dua kali lipat, yaitu menyentuh 104,3%. Pada periode sebelumnya, BNPB hanya diberikan pagu Rp491 miliar dalam APBN 2026. Kini, melalui postur RAPBN 2027, alokasi belanja BNPB tumbuh menjadi Rp1.003,1 miliar.
Jika dirinci, program ketahanan bencana menempati porsi penyumbang alokasi terbesar. Tidak hanya mendominasi secara proporsi, pertumbuhan dana untuk program ini juga lebih besar dibandingkan dengan program dukungan manajemen.
Baca Juga: Menakar Risiko Bencana di Indonesia, Sudah Siapkah Mitigasinya?
Program utama tersebut dijatuhi kucuran dana hingga Rp713,1 miliar dalam RAPBN 2027, atau mengambil porsi dominan sebesar 71% dari total anggaran lembaga.
Pada alokasi APBN 2026, program ketahanan bencana hanya mendapatkan pagu sebesar Rp250 miliar. Angka ini menunjukkan adanya pertumbuhan hingga mencapai 2,5 kali lipat, atau setara dengan 185,2%.
Sementara itu, program dukungan manajemen mendapat rancangan pagu sebesar Rp290 miliar pada tahun 2027, atau mengambil porsi 29%.
Dari sisi pertumbuhannya, program manajerial ini mengalami kenaikan sebanyak 20,3% dari APBN 2026 yang sebelumnya dipatok Rp241 miliar.
Kenaikan dana program ketahanan bencana yang melampaui program dukungan manajemen ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai menaruh fokus pada upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di Indonesia.
Kendati tumbuh, nominal pagu lembaga ini masih tergolong rendah jika disandingkan dengan postur anggaran kementerian atau lembaga lainnya.
Sebagai contoh, Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi kementerian atau lembaga dengan rancangan anggaran terbesar dalam RAPBN 2027 mengantongi dana Rp240,2 triliun, disusul oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di peringkat selanjutnya dengan anggaran senilai Rp189,01 triliun.
Padahal, Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia setelah Filipina dan India, menurut World Risk Index pada tahun 2025.
Per 17 September 2026, BNPB mencatat telah terjadi sebanyak 1.846 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026 berjalan. Banjir masih menjadi bencana yang paling sering terjadi dengan total 550 peristiwa.
Total kejadian bencana yang mencapai ribuan tersebut telah menyebabkan 5,23 juta korban menderita dan mengungsi. Sementara itu, korban meninggal terhitung sebanyak 406 orang.
Di sisi lain, sektor kebencanaan sendiri masuk sebagai salah satu poin dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang dirumuskan oleh pemerintah dalam RAPBN 2027. Secara lengkap, delapan klaster PKPN yang menjadi kerangka strategis negara terdiri dari:
- Klaster kedaulatan pangan.
- Klaster kemandirian energi dan air.
- Klaster pendidikan.
- Klaster kesehatan.
- Klaster hilirisasi dan industrialisasi.
- Klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.
- Klaster ekonomi kerakyatan dan desa.
- Klaster penurunan kemiskinan.
Maka, masuknya sektor ketahanan bencana ke dalam klaster prioritas pemerintah yang tidak dibarengi dengan lonjakan anggaran BNPB secara merata layaknya lembaga prioritas lainnya menandakan masih adanya pertanyaan terkait seberapa kuat komitmen riil pemerintah dalam mewujudkan penguatan klaster kebencanaan negara.
Baca Juga: 7 Kabupaten di Aceh Masih Belum Pulih
Sumber:
https://drive.google.com/file/d/1mUbNLalcb6aOhgPhOHW-QSiczOs8yb-Z/view?usp=sharing
Hubungkan dengan SSO GNFI