Imunisasi menjadi fondasi penting dalam melindungi kesehatan anak, terutama bayi di bawah dua tahun (baduta) yang masih rentan terhadap berbagai penyakit. Pemberian imunisasi lengkap seperti Hepatitis B, Polio, Rotavirus, dan campak bisa mencegah penyakit berisiko tinggi yang dapat menyebabkan gangguan fungsi tubuh hingga kematian.
Dalam beberapa tahun terakhir, capaian imunisasi anak menunjukkan tren positif. Sejak 2020, angka cakupan imunisasi terus meningkat dari awalnya 57,2% kini mencapai 68,6% pada 2025. Kenaikan ini menjadi sinyal positif bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksin mulai membaik, sekaligus menunjukkan upaya pemerintah yang konsisten dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan.
Meski cakupan imunisasi terus meningkat, menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 836.789 anak Indonesia belum mendapatkan imunisasi pada 2025. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025 menunjukkan, rumah tangga yang tidak melakukan imunisasi anak memiliki beberapa alasan.
Baca Juga: Proporsi Baduta Penerima Imunisasi di Indonesia Terus Naik
Data Susenas mengungkapkan, kekhawatiran terhadap efek samping vaksin menjadi alasan paling dominan, dengan persentase mencapai 74,43%. Artinya, hampir tiga dari empat rumah tangga tidak mengimunisasi anaknya akibat rasa khawatir terhadap dampak pasca vaksinasi.
Senada dengan alasan pertama, 41,37% responden mengaku khawatir terhadap kandungan dalam vaksin, dan 39,21% lainnya ragu terhadap efektivitas imunisasi itu sendiri.
Faktor kurangnya informasi juga masih menjadi persoalan. Sebanyak 29,63% rumah tangga mengatakan tidak mengetahui manfaat imunisasi, sementara 12,09% tidak mengetahui adanya program imunisasi.
Temuan ini mengindikasikan bahwa persoalan persepsi dan literasi kesehatan menjadi hambatan terbesar program imunisasi. Informasi yang akurat dan mudah dipahami menjadi kunci untuk mendorong kesadaran di kalangan masyarakat.
Di sisi lain, 6,28% responden menyebut tidak memiliki biaya yang cukup untuk melakukan imunisasi. Meski program vaksinasi dasar telah digratiskan, masih ada kemungkinan kendala tidak langsung seperti biaya transportasi, kehilangan waktu kerja, atau kurangnya informasi. Hal ini harus menjadi perhatian agar hak kesehatan tiap anak dapat terpenuhi.
Dorongan Imunisasi Terus Diupayakan
Pemerintah terus mendorong program imunisasi nasional untuk memperkuat perlindungan kesehatan anak. Direktur Imunisasi Kemenkes, Indri Yogyaswari menjelaskan bahwa anak yang terlewat jadwal vaksinasi tetap perlu mendapat imunisasi.
“Imunisasi bukan hanya melindungi anak yang menerima vaksin, tetapi juga masyarakat luas. Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk bila cakupan imunisasi tinggi dan merata,” ujar Indri, dilansir dari laman resmi Kemenkes pada Senin (29/12/2025).
“Tidak ada kata terlambat untuk imunisasi. Anak yang terlewat jadwal tetap perlu mendapatkan imunisasi kejar agar kekebalan tubuhnya terbentuk dan risiko penularan penyakit dapat ditekan,” imbuhnya.
Pemerintah Sediakan Program Vaksin Gratis
Kemenkes turut mengungkapkan terdapat 14 antigen vaksin yang diberikan secara gratis di posyandu dan puskesmas. Untuk bayi usia kurang dari 12 bulan, terdapat sembilan antigen vaksin yang wajib diperoleh, yakni Hepatitis B, BCG, Polio Tetes (OPV), Polio Suntik (IPV), DPT-HB-Hib, PCV, Rotavirus, Campak Rubella, dan Japanese Encephalitis (JE).
Dengan berbagai upaya tersebut, peningkatan cakupan imunisasi diharapkan terus berlanjut. Edukasi publik, pemerataan layanan, serta penguatan kepercayaan masyarakat menjadi kunci agar anak Indonesia tidak tertinggal perlindungan dasar kesehatannya.
Baca Juga: Tingkat Pendidikan Ibu Pengaruhi Kelengkapan Imunisasi Dasar Anak 2025
Sumber:
https://www.bps.go.id/en/publication/2025/12/12/7d17daec8d62c852fc354945/health-statistics-profile-2025.html
Penulis: Talita Aqila Shafidhya
Editor: Editor
