Ketahanan fiskal memegang peranan krusial sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas makroekonomi, yang pada akhirnya berdampak langsung pada penguatan nilai tukar mata uang sebuah negara. Ketika pengelolaan anggaran negara dinilai kredibel dan memiliki bantalan kas yang kuat, kepercayaan pasar global akan meningkat, aliran modal asing cenderung masuk, dan tekanan depresiasi terhadap mata uang bisa diredam.
Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian hari ini, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS (USD) per Senin (25/5/2026) terpantau bertengger di level Rp17,735 per US$. Merespons situasi tersebut, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis analisis sensitivitas dan liquidity stress test terkait arus kas fiskal Indonesia.
Menurut CSIS, kunci utama untuk mempertahankan ketahanan likuiditas ini adalah fleksibilitas belanja negara, khususnya terkait program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan subsidi energi.
Berikut adalah tiga skenario pengelolaan belanja yang dipetakan oleh CSIS untuk menguji ketahanan kas negara dalam menghadapi guncangan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar Rupiah berdasarkan perkiraan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Bank Indonesia per akhir Maret 2026 sebesar Rp120 triliun.
Asumsi Kasus dalam Analisis Arus Kas
Sebelumnya, CSIS memetakan tiga skenario asumsi kas dalam Analisis Arus Kas sepanjang tahun 2026. Proyeksi ini menyoroti pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) serta fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terbagi ke dalam tiga tingkatan kasus berbeda.
Pada kasus pertama, CSIS memproyeksikan kondisi ekonomi yang relatif paling tenang dibandingkan kasus lainnya. Di sini, harga minyak mentah (ICP) diasumsikan berada di angka terendah, yaitu US$70 per barel dan nilai tukar rupiah pada posisi paling kokoh dan stabil di angka Rp16.500/US$.
Di kasus kedua, harga ICP diproyeksikan melonjak cukup signifikan hingga menyentuh US$102 per barel. Lonjakan harga minyak ini berbanding lurus dengan melemahnya nilai tukar mata uang Indonesia, di mana rupiah diasumsikan terkoreksi ke angka Rp17.300/US$.
Kasus ketiga menjadi model dengan tingkat risiko atau tekanan arus kas tertinggi. Pada kasus ini, harga minyak dunia diasumsikan melonjak tajam hingga mencapai US$138 per barel. Di sisi lain, nilai tukar rupiah diproyeksikan tetap tertahan di posisi lemah, sama seperti asumsi pada kasus kedua, yakni di angka Rp17.300/US$.
Skenario Tanpa Penyesuaian Belanja
Baca Juga: Nilai Rupiah Hari Ini Terus Melemah Menembus Rp17.735 per Dolar AS, Tekanan Global Masih Tinggi
Pada skenario pertama ini, pemerintah diasumsikan tetap menjalankan seluruh program belanja secara penuh sesuai rencana awal tahun, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa ada perubahan. CSIS memetakan bahwa jika kondisi makro aman (Kasus 1: ICP US$70/barel dan kurs Rp16.500/US$), saldo kas negara akan tetap positif dan ditutup aman di angka Rp199,4 triliun pada bulan Desember.
Namun, skenario ini menyimpan risiko besar jika guncangan eksternal terjadi. Apabila harga minyak melonjak ke US$102/barel dan Rupiah melemah ke Rp17.300/US$ (Kasus 2), saldo kas berpotensi defisit ke area negatif sebesar -Rp1,1 triliun di akhir tahun akibat puncak pembayaran subsidi dan utang pada Kuartal IV.
Bahkan dalam skenario terburuk (Kasus 3: ICP menyentuh US$138/barel), penurunan kas berlangsung sangat cepat hingga minus Rp219,4 triliun pada bulan Desember. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa fleksibilitas belanja, kredibilitas fiskal dan stabilitas Rupiah bisa ikut terancam akibat tipisnya cadangan kas pemerintah.
Skenario Penyesuaian Belanja Secara Moderat
Skenario kedua menawarkan opsi efisiensi anggaran secara terbatas untuk meredam risiko likuiditas. Langkah yang disimulasikan dalam skenario ini adalah pengurangan satu hari operasional pada pelaksanaan program MBG yang dimulai sejak bulan April.
Hasilnya, ketahanan arus kas negara menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan skenario pertama. Melalui efisiensi belanja yang moderat ini, saldo kas pada Kasus 1 dan Kasus 2 berhasil dipertahankan tetap berada di area positif hingga akhir tahun. CSIS mengestimasi bahwa dengan pemangkasan satu hari operasional ini, Saldo Anggaran Lebih (SAL) baru akan menyentuh area negatif hanya jika harga ICP merangkak ke kisaran US$106 per barel dengan nilai tukar Rp17.300/US$. Skenario ini membuktikan bahwa penyesuaian belanja parsial mampu berfungsi sebagai peredam guncangan fiskal.
Skenario Penyesuaian Belanja Secara Masif
Skenario ketiga menerapkan langkah rasionalisasi anggaran secara agresif demi menciptakan ruang fiskal yang longgar. Kebijakan ekstrem yang disimulasikan adalah pemangkasan jumlah penerima program MBG secara besar-besaran, dari yang semula 82,9 juta penerima menjadi hanya 11,3 juta penerima (difokuskan hanya untuk kelompok berpenghasilan rendah) sejak bulan April.
CSIS mengestimasi pemangkasan masif ini mampu melonggarkan ruang fiskal hingga sebesar Rp251,3 triliun. Tambahan ruang ini terbukti memangkas sensitivitas arus kas terhadap volatilitas harga minyak secara drastis.
Pada Kasus 2, pemerintah diproyeksikan mampu menutup tahun dengan SAL Desember yang sangat tebal, yakni mencapai Rp217 triliun jauh lebih tinggi dari posisi saldo kas di akhir Maret. Kas pemerintah baru diprediksi masuk ke zona negatif pada Kasus 3, atau saat harga ICP menyentuh level ekstrem, yakni US$138,5 per barel. Skenario ini menegaskan tingkat fleksibilitas fiskal yang tinggi adalah tameng terbaik dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional dari badai global.
Rekomendasi Arah Kebijakan Pemerintah
Analisis yang dilakukan oleh CSIS menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk bergeser ke arah pengelolaan risiko likuiditas arus kas yang lebih proaktif. Ruang fiskal yang sempit dinilai menjadi pemicu utama meningkatnya risiko likuiditas, sehingga penguatan tata kelola pemantauan pembiayaan jangka pendek dan pembentukan cadangan kas operasional (cash buffer) formal menjadi langkah krusial demi menjaga kepercayaan investor serta menstabilkan biaya pinjaman di masa depan.
Guna memitigasi tekanan tersebut, reformasi struktural pada pos belanja dan pendapatan negara mutlak diperlukan untuk mengembalikan fleksibilitas APBN. Di sektor pengeluaran, pemerintah didorong melakukan rasionalisasi program-program besar berskala nasional seperti subsidi energi dan program makan gratis di sekolah melalui mekanisme evaluasi berkala dan aturan darurat agar anggaran tidak tersandera oleh kewajiban yang kaku.
Sejalan dengan itu, perluasan ruang fiskal wajib ditopang oleh optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan kepatuhan pajak, digitalisasi administrasi, serta memperluas basis PPN demi menjaga kredibilitas makroekonomi nasional dalam jangka panjang.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi US$433,4 Miliar, Pertumbuhan Utang Melambat
Sumber:
https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/CSIS_Commentaries_01226.pdf?download=1
Penulis: Anggia Leksa
Editor: Editor
