Kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat mendorong banyak masyarakat, khususnya anak muda, gencar menyampaikan kritik di media sosial. Tingginya idealisme generasi muda ini tecermin dari hasil survei Kawula17 pada 2025, yang mana isu korupsi menjadi hal paling memicu kemarahan mereka, persentasenya mencapai 71%.
Namun dalam kesehariannya, dorongan moral tersebut sering kali berbenturan dengan realita. Berdasarkan Indonesia Millennial and Gen Z Report oleh IDN Research Institute (2026), lamanya proses birokrasi menjadi alasan utama generasi muda enggan menggunakan saluran resmi. Sistem pelayanan publik yang berbelit dan lambat ini pada akhirnya menggerus integritas moral mereka. Situasi ini jelas tidak boleh dianggap lumrah karena menandakan adanya kegagalan fungsi sistem.
Baca Juga: 10 Wilayah dengan Pelayanan Publik Terbaik, Ada Daerahmu?
Alasan tersebut menempati posisi teratas dengan persentase mencapai 65% pada Milenial dan 49% pada Gen Z yang apabila ditotalkan sebesar 57%. Di sisi lain, Gen Z menunjukkan dinamika alasan yang lebih berfokus pada ketidakpastian proses serta kekhawatiran akan risiko kegagalan jika mengikuti aturan formal. Sebanyak 36% responden Gen Z merasa risiko terlalu tinggi jika mematuhi aturan, jauh melebihi Milenial yang hanya berada di angka 27%.
Sementara itu, pengaruh lingkungan sosial juga turut memperkuat dorongan ini, yang mana 33% Milenial dan 26% Gen Z memilih jalur alternatif karena melihat orang-orang di sekitar mereka melakukan hal yang sama.
Selain itu, Gen Z juga menghadapi hambatan berupa keraguan terhadap kepastian hasil (28%) serta keterbatasan informasi awal (26%), yang angkanya dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan generasi Milenial (masing-masing 16% dan 12%). Hal ini mencerminkan bahwa selain dorongan mencari jalan cepat, kebingungan birokrasi dan persepsi ketidakadilan prosedur resmi menjadi pemicu utama Gen Z memilih jalan alternatif.
Adapun survei ini dilakukan terhadap 628 responden yang berasal dari kelompok Milenial (279 responden) dan Gen Z (349 responden). Mayoritas responden merupakan perempuan (52%) dan berasal dari Pulau Jawa khususnya daerah Jabodetabek dengan persentase mencapai 36%.
Paling Banyak Calo di Pembuatan SIM
Adapun pelayanan publik yang paling banyak membuat masyarakat lebih memilih jalur “nembak” atau calo adalah ketika membuat Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal ini dilakukan karena ujian resmi dianggap sulit dan prosesnya memakan waktu serta menghindari risiko gagal berulang kali.
Oleh karena itu, pihak kepolisian menghadirkan inovasi layanan pembuatan SIM terbaru yang memudahkan masyarakat untuk mengakses layanannya. Layanan ini mirip SIM Keliling, yakni mendekatkan tempat layanan perpanjangan ke berbagai titik di daerah yang lebih mudah dijangkau masyarakat.
Selain itu, terdapat juga SIM digital sehingga dapat menampilkan SIM lewat ponsel yang dilengkapi dengan QR code. Begitupun dengan layanan online melalui aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) yang memudahkan masyarakat dalam melakukan perpanjangan SIM A dan C, maupun pendaftaran ujian SIM baru secara praktis.
Baca Juga: Mayoritas Gratifikasi di Pelayanan Publik Dilakukan Secara Sukarela
Sumber:
https://www.indonesiasummit.com/id
Hubungkan dengan SSO GNFI