Di era digital yang serba cepat, informasi dapat tersebar dalam hitungan detik. Sayangnya, kecepatan ini sering kali tidak diimbangi dengan kredibilitas dan validitas dari informasi yang disebar, membuat masyarakat dunia menghadapi banyak informasi palsu atau hoaks setiap harinya.
Indonesia dan seluruh negara di dunia menghadapi tantangan dalam meminimasi gelombang misinformasi yang terus mengalir, terutama melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan ragam platform digital lainnya. Isu politik, kesehatan, hingga bencana alam masih banyak diwarnai hoaks, menambah keresahan masyarakat dalam mencerna informasi yang tersebar, bahkan memicu kepanikan, perpecahan, dan membahayakan keselamatan.
Kemajuan teknologi membawa sisi negatif, hoaks salah satunya. Sumber hoaks ini juga beragam. Survei dari Reuters Institute bertajuk Digital News Report 2025 menyebutkan bahwa mayoritas warga global menganggap politikus dan influencer sebagai sumber utama hoaks.
Survei Reuters Institute menegaskan bahwa politikus dan influencer dinilai sebagai sumber utama misinformasi dan hoaks pada 2025. Kekhawatiran akan politikus sebagai sumber hoaks lebih banyak bersumber di Amerika Serikat dan Spanyol, dengan 57% responden di masing-masing negara menyuarakan isu tersebut.
Politisi dinilai memberi informasi palsu pada masyarakat untuk kepentingan pribadi. Salah satu yang paling kentara adalah Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang sering memberi informasi palsu atau menyesatkan, seperti pernyataannya yang bilang bahwa Ukraina memulai peran dengan Rusia.
Sementara itu, kekhawatiran akan influencer sebagai sumber hoaks lebih banyak ditemukan di wilayah Afrika, seperti Kenya (59%) dan Nigeria (58%) serta wilayah Asia. Influencer di media sosial banyak menerima bayaran untuk menggiring opini publik dan mempromosikan narasi palsu, membuat masyarakat dunia lebih berhati-hati dalam mencerna informasi dari influencer.
Di peringkat ketiga sumber hoaks terbesar di 2025 adalah pemerintah asing dan partai politik dari negara luar, yang sering kali menyebarkan informasi menyesatkan untuk mendorong konflik dalam negeri.
Grup aktivis juga ternyata dipandang menjadi sumber misinformasi dan disinformasi, mencapai 37%.
Mirisnya, terdapat 32% responden yang menganggap media berita dan jurnalis sebagai sumber hoaks. Proporsi tertinggi paling banyak ditemukan di negara-negara dengan kepercayaan rendah terhadap berita, seperti Amerika Serikat, Yunani, dan Australia.
Media dan jurnalis yang seharusnya menjadi penyambung mata, telinga, dan suara masyarakat sering kali diragukan kredibilitasnya. Banyaknya misinformasi yang diberitakan dan fenomena media yang dibayar membuat ragam informasi di berita pun kini harus dipertanyakan validitasnya.
Literasi digital menjadi penting untuk dimiliki, masyarakat tidak boleh serta merta menelan semua informasi yang diterima begitu saja tanpa mencaritahu kebenaran sumbernya. Diperlukan pula kerja sama lintas sektor untuk mencegah semakin tingginya gelombang disinformasi.
Adapun survei Reuters ini melibatkan 97 ribu responden dengan ragam usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan domisili, di 48 negara pada Januari-Februari 2025.
Baca Juga: Hati-Hati! Ribuan Konten Hoaks Teridentifikasi Sepanjang 2024
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
