Bagaimana Kinerja Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia?

Sebagai sistem pemerintahan yang berbasis kedaulatan rakyat, demokrasi bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera dari, oleh, dan untuk rakyat.

Bagaimana Kinerja Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia? Ilustrasi pelaksanaan demokrasi | roibu/Shutterstock
Ukuran Fon:

Dari, oleh, dan untuk rakyat merupakan gambaran sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia yakni demokrasi. Bagi negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang artinya legitimasi kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat.

Tujuan dari sistem pemerintahan demokrasi sendiri ialah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, serta makmur dengan mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan.

Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia yakni sebesar 64,3 persen menilai bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik untuk diterapkan di Indonesia walaupun tidak sempuna.

Dari segi kinerja, mayoritas masyarakat menyatakan cukup puas dengan kinerja demokrasi di Republik Indonesia. Adapun persentase kepuasan masyarakat terhadap kinerja demokrasi ialah sebesar 45,9 persen.

Kinerja demokrasi di Indonesia tahun 2022 | GoodStats

Sementara itu, 4,4 persen masyarakat mengaku sangat puas dengan kinerja demokrasi di Indonesia. Berikutnya, 33,1 persen menyatakan kurang puas, dan sebesar 8 persen menyatakan tidak puas sama sekali dengan kinerja demokrasi di Indonesia. Selebihnya, 8,6 persen responden memilik tidak menjawab.

Meskipun mayoritas masyarakat menyatakan cukup puas dengan kinerja demokrasi di Indonesia, tren kepuasan atas kinerja demokrasi justru menurun tajam pada Februari 2022 mencapai 50,3 dari yang sebelumnya memiliki indeks sebesar 77,3 pada Desember 2021.

Di samping itu, terdapat hasil temuan lain dalam survei LSI di mana mayoritas masyarakat menilai pembangunan ekonomi lebih penting (27,6 persen) atau jauh lebih penting (40,3 persen).

Kemudian, hanya 7,8 persen masyarakat menyatakan demokrasi lebih penting dibandingkan pembangunan ekonomi dan 2,7 persen di antaranya menyatakan demokrasi jauh lebih penting dari pembangunan ekonomi pada tingkat yang lebih tinggi.

Sisanya, 16,4 persen masyarakat menganggap kedua aspek sama-sama penting, 0,2 persen menyatakan tidak memahami maksud pertanyaan, 4,8 persen menyatakan tidak tahu, dan 0,2 persen tidak menjawab.

Penulis: Diva Angelia
Editor: Editor

Konten Terkait

Makin Diminati, Ini 10 Provinsi dengan Merchant QRIS Terbanyak 2025

Dengan lebih dari 8,24 juta merchant, Jawa Barat jadi provinsi dengan merchant QRIS terbanyak Kuartal I 2025, sekitar 21% dari total merchant QRIS di Indonesia.

BPOM Resmi Cabut Izin Edar 14 Merek Dagang Kosmetik Wanita! Ini Daftarnya

BPOM mencabut izin edar 14 kosmetik wanita karena promosi berlebihan dan melanggar norma kesusilaan, serta mengimbau konsumen tetap waspada.

Terima kasih telah membaca sampai di sini

atau

Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.

Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook