Struktur pendapatan daerah masih menjadi salah satu penentu ruang gerak pemerintah dalam membiayai berbagai program di daerah. Di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, pendanaan daerah masih sangat ditopang aliran dana dari pemerintah pusat.
Berdasarkan data BPS DI Yogyakarta, total pendapatan Pemerintah Daerah DI Yogyakarta pada 2025 tercatat sebesar Rp4,87 triliun. Dari jumlah itu, sumber pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang mencapai Rp3,02 triliun, atau sekitar 62% dari total pendapatan daerah.
Besarnya Transfer Pusat ke DI Yogyakarta
Kontribusi terbesar kedua datang dari pajak daerah sebesar Rp1,54 triliun, dengan porsi 31,7%. Sementara itu, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menyumbang Rp0,13 triliun atau 2,6%.
Jika dijumlahkan, tiga sumber utama tersebut menyumbang sekitar 96,3% dari total pendapatan DIY 2025. Artinya, masih ada sekitar 3,7% atau kurang lebih Rp0,18 triliun yang berasal dari pos pendapatan lain, di luar tiga komponen utama tersebut.
Melihat Performa Ekonomi Tingkat Kabupaten/Kota
Sementara itu, jika melihat kondisi fiskal kabupaten/kota di DIY pada 2024, Sleman tercatat sebagai daerah dengan defisit terbesar. Nilai defisitnya mencapai Rp49,42 miliar, dengan total pendapatan Rp3,24 triliun dan belanja Rp3,29 triliun. Defisit ini muncul karena nilai belanja lebih besar daripada pendapatan.
Di sisi lain, Gunungkidul menjadi kabupaten dengan surplus terbesar pada 2024. Surplusnya mencapai Rp22,05 miliar, dengan total pendapatan Rp2,11 triliun dan belanja Rp2,09 triliun. Kondisi surplus terjadi karena pendapatan masih lebih tinggi dibanding belanja.
Melihat data-data di atas, disimpulkan bahwa pendapatan DIY pada 2025 masih bertumpu pada transfer pusat, sedangkan pada level kabupaten/kota kondisinya bisa berbeda-beda.
Penulis: Pierre Rainer
Editor: Editor
