10 Provinsi dengan Indeks Integritas Pendidikan Terendah 2026

Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI Pendidikan) kembali dilakukan pada tahun 2026 untuk mengukur dampak upaya Pendidikan Antikorupsi (PAK).

Survei ini memberi gambaran kondisi integritas pendidikan di Indonesia, mengevaluasi capaian perbaikan dalam pembangunan integritas pendidikan, serta mengupayakan tercapainya SDM dan ekosistem pendidikan yang berintegritas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penilaian dan survei dilakukan pada tiga dimensi, yaitu karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, dan tata kelola sektor pendidikan.

Hasil survei kemudian dicatat dengan skor indeks, di rentang 0-100. Semakin tinggi skor, maka semakin kuat pula integritasnya.

Pada tahun 2026 sendiri, indeks integritas pendidikan nasional Indonesia berada di angka 73,30 dan masuk ke kategori adaptif. Nilainya naik dari indeks tahun 2024 yang berada di angka 69,50 dan tergolong korektif.

10 Provinsi dengan Integritas Pendidikan Terendah 2026

Papua Pegunungan jadi provinsi dengan indeks integritas pendidikan terendah berdasarkan survei 2026, di angka 57,92 (rentan). — Papua Pegunungan jadi provinsi dengan indeks integritas pendidikan terendah berdasarkan survei 2026, di angka 57,92 (rentan) | GoodStats

Papua Pegunungan mencatatkan indeks terendah pada survei tahun 2026 dengan skor 57,92 dan tergolong dalam kategori rentan. Artinya, internalisasi nilai integritas masih lemah, penciptaan ekosistem berintegritas dari pemangku kepentingan masih rendah, dan tata kelola masih buruk.

Hasil tersebut tercermin dari skor dimensi tata kelola yang mencatatkan angka terendah, yaitu 55,65 dari 100.

Berikutnya, provinsi dengan indeks integritas pendidikan terendah kedua didapatkan oleh Papua Tengah, nilainya 59,73 dan masih juga tergolong rentan. Kondisi serupa juga terjadi di provinsi ini, yaitu rendahnya nilai dimensi tata kelola jika dibandingkan dengan dimensi-dimensi lainnya.

Jika ditinjau berdasarkan indikatornya, sebagian besar indikator dalam dimensi tata kelola memiliki skor yang baik, kecuali independensi lembaga.

Urutan ketiga ditempati oleh Papua dengan indeks senilai 64,92. Dengan nilai tersebut, provinsi ini masuk ke kategori korektif, lebih baik dari kedua wilayah sebelumnya.

Provinsi dalam kategori korektif telah menunjukkan adanya upaya perbaikan integritas melalui internalisasi nilai-nilai integritas meskipun implementasi serta pengawasannya belum merata, konsisten, dan optimal.

Masih di area Papua, provinsi selanjutnya adalah Papua Selatan yang mencatatkan nilai 65,84 pada survei penilaian integritas 2026. Kemudian, Papua Barat menyusul dengan skor 67,22.

Meskipun masih dalam kategori korektif, skor tersebut sudah mulai tinggi, menunjukkan progres peningkatan dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Papua.

Beralih ke Maluku, provinsi dengan indeks integritas pendidikan terendah berikutnya ditempati oleh Maluku Utara yang mencatatkan skor 67,43, disusul oleh Maluku di angka 68,61.

Dengan selisih nilai yang tidak jauh berbeda, Kalimantan Utara menempati urutan kedelapan dengan skor 68,64.

Sama dengan beberapa provinsi sebelumnya, dimensi tata kelola di Kalimantan Utara pun turut mencatatkan nilai terendah di antara kedua dimensi lainnya, terutama pada indikator independensi lembaga.

Beralih ke Pulau Sulawesi, posisi kesembilan diisi oleh Gorontalo dengan skor indeks sebesar 68,91. Terdapat pola yang cukup unik, di mana dimensi karakter mencatatkan skor terendah dibandingkan kedua dimensi lainnya.

Dimensi karakter Gorontalo berada di angka 65,46, sementara dimensi tata kelola mencatatkan angka 70,55 dan dimensi ekosistem mencapai 71,19.

Berikutnya, dengan nilai yang sedikit lebih unggul, Bengkulu menutup daftar 10 provinsi dengan indeks integritas pendidikan terendah pada 2026 dengan skor sebesar 68,98.

Nilai dimensi karakter Bengkulu berhasil mencapai 72,62 dari 100, bahkan lebih tinggi dari nilai Sumatra Barat yang duduk di peringkat keempat.

Sumber:

https://pendidikan.kpk.go.id/spipendidikan/hasil